Serang (AntaraBanten) - Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Dahnil Anzar mengatakan Presiden Joko Widodo harus tegas meminta menteri yang berlatar belakang pengusaha, untuk tidak terlibat dalam bisnis-bisnis yang dimiliki para menteri itu.
"Termasuk melarang hubungan kerja sama dan bisnis dengan kementerian yang dipimpin para menteri dari pengusaha tersebut," kata Dahnil Anzar di Serang, Minggu.
Ia mengatakan penunjukan menteri yang banyak berlatarbelakang pengusaha seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, serta beberapa menteri yang berlatarbelakang pengusaha, akan punya kelebihan untuk percepatan model kerja birokrasi.
"Akan tetapi punya potensi tinggi terjadinya 'conflict of interest' secara bisnis," katanya.
Dahnil mengatakan, personal kabinet Jokowi -JK tidak terlalu buruk. Deretan Menteri Ekonomi rata-rata punya rekam jejak profesional yang baik dan relatif bersih. Tetapi, penunjukkan menteri yang banyak berlatarbelakang pengusaha, selain punya kelebihan untuk percepatan model kerja birokrasi, tetapi punya potensi tinggi terjadinya konflik kepentingan secara bisnis.
"Penting publik mengawasi kemungkinan perilaku rente, selama mereka menjabat menteri," kata Dahnil Anzar yang juga aktivis penggiat anti korupsi di Banten.
Kemudian, kata Dahnil, pengangkatan Andrinof Caniago sebagai kepala Bappenas, merupakan terobosan baik yang dilakukan oleh Jokowi, karena Andrinof bukan Ekonom, melainkan pengamat politik.
"Setidaknya, saya berharap dengan pengangkatan Andrinof tersebut, Presiden Jokowi memiliki perspektif bahwa Bappenas bukan sekedar lembaga yang mempersiapkan perencanaan pembangunan ekonomi, yang dipenuhi dengan perspektif ekonomi 'an sich'. Tetapi Bappenas harus menjadi lembaga perencanaan pembangunan di semua sektor," katanya.
Karena, kata Dahnil, pembangunan nasional tidak sekedar berbicara soal ekonomi, tapi banyak sektor termasuk pendidikan, kesehatan, kebudayaan, politik dan lainnya.
Sekitar pukul 17.00 WIB Presiden RI Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet yang disebutnya sebagai Kabinet Kerja. Diantara kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo adalah Mensesneg Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, Menko Kemaritiman Indroyono Susilo, Menhub Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri Pariwisata Arif Yahya.
Menteri ESDM Sudirman Said, Menko Polhukam Tedjo Edy Pujianto, Mendagri Tjahyo Kumolo, Menlu Reto Lestari Marsudi, Menhan Ryamizar Ryachudu, Menkum HAM Yasona Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menpan dan Reformasi Birokrasi Yudi Chrisnandi, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menkeu Bambang Brojonegoro dan Menteri BUMN Rini Sumarno.
Kemudian Menkop dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menaker Hanif Dakhiri, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria, Tataruang dan Kepala BPN Fery Mursidan Baldan.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menag Lukman Hakim Syaefudin, Menkes Nila F Moeleok, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anis Baswedan, Menteri Ristek dan Perguruan Tinggi M Nasir, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Termasuk melarang hubungan kerja sama dan bisnis dengan kementerian yang dipimpin para menteri dari pengusaha tersebut," kata Dahnil Anzar di Serang, Minggu.
Ia mengatakan penunjukan menteri yang banyak berlatarbelakang pengusaha seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, serta beberapa menteri yang berlatarbelakang pengusaha, akan punya kelebihan untuk percepatan model kerja birokrasi.
"Akan tetapi punya potensi tinggi terjadinya 'conflict of interest' secara bisnis," katanya.
Dahnil mengatakan, personal kabinet Jokowi -JK tidak terlalu buruk. Deretan Menteri Ekonomi rata-rata punya rekam jejak profesional yang baik dan relatif bersih. Tetapi, penunjukkan menteri yang banyak berlatarbelakang pengusaha, selain punya kelebihan untuk percepatan model kerja birokrasi, tetapi punya potensi tinggi terjadinya konflik kepentingan secara bisnis.
"Penting publik mengawasi kemungkinan perilaku rente, selama mereka menjabat menteri," kata Dahnil Anzar yang juga aktivis penggiat anti korupsi di Banten.
Kemudian, kata Dahnil, pengangkatan Andrinof Caniago sebagai kepala Bappenas, merupakan terobosan baik yang dilakukan oleh Jokowi, karena Andrinof bukan Ekonom, melainkan pengamat politik.
"Setidaknya, saya berharap dengan pengangkatan Andrinof tersebut, Presiden Jokowi memiliki perspektif bahwa Bappenas bukan sekedar lembaga yang mempersiapkan perencanaan pembangunan ekonomi, yang dipenuhi dengan perspektif ekonomi 'an sich'. Tetapi Bappenas harus menjadi lembaga perencanaan pembangunan di semua sektor," katanya.
Karena, kata Dahnil, pembangunan nasional tidak sekedar berbicara soal ekonomi, tapi banyak sektor termasuk pendidikan, kesehatan, kebudayaan, politik dan lainnya.
Sekitar pukul 17.00 WIB Presiden RI Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet yang disebutnya sebagai Kabinet Kerja. Diantara kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo adalah Mensesneg Pratikno, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Adrinof Chaniago, Menko Kemaritiman Indroyono Susilo, Menhub Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri Pariwisata Arif Yahya.
Menteri ESDM Sudirman Said, Menko Polhukam Tedjo Edy Pujianto, Mendagri Tjahyo Kumolo, Menlu Reto Lestari Marsudi, Menhan Ryamizar Ryachudu, Menkum HAM Yasona Laoly, Menkominfo Rudiantara, Menpan dan Reformasi Birokrasi Yudi Chrisnandi, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menkeu Bambang Brojonegoro dan Menteri BUMN Rini Sumarno.
Kemudian Menkop dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menaker Hanif Dakhiri, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria, Tataruang dan Kepala BPN Fery Mursidan Baldan.
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menag Lukman Hakim Syaefudin, Menkes Nila F Moeleok, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah Anis Baswedan, Menteri Ristek dan Perguruan Tinggi M Nasir, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014