Serang (AntaraBanten) - Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten sudah menerima sekitar 682 permohonan sengketa informasi dari masyarakat terkait keterbukaan informasi dari sejumlah lembaga publik.
"Sampai pertengahan 2014 ini sudah ada sekitar 682 permohonan sengketa informasi dari delapan kabupaten/kota dan di pemerintah provinsi," kata Ketua Komisi Informasi (KI) Banten Alamsyah Basri dalam Focus Grup Discussion (FGD) Revitalisasi Peran Media Dalam Penguatan Badan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten, di Serang, Rabu.Ia mengatakan, jumlah permohonan sengketa informasi yang masuk ke KI hingga pertengahan 2014 termasuk cukup tinggi dibandingkan periode yang sama Tahun 2013.
"Tahun kemarin Banten menempati peringkat lima secara nasional terkait keterbukaan informasi publik. Saya berharap tahun ini tidak menurun lagi, malahan harus terus ditingkatkan," kata Alamsyah.Alamsyah mengatakan, pada 2013 ada sekitar 568 permohonan sengketa informasi yang masuk ke KI, semuanya bisa diselesaikaan dengan mediasi dan sebagian kecil diselesaikan melalui ajudikasi.
"Kami akan berkordinasi dengan Sekda kabupaten/kota untuk menyelesaikan badan publik yang masih tertutup atas permintaan informasi publik," katanya.
Pihaknya terus mendorong supaya SKPD dan para pejabat di lingkungan pemerintah atau badan publik, untuk memahami UU keterbukaan informasi publik.
"Di daerah lain malahan ada ang nomor kontak pejabat ditayangkan di media. Tujuannya memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan," kata Alammsyah.
Sementara Wakil Ketua KI Banten Toni Anwar Mahmud mengatakan, peran media sangat penting dalam membantu KI mendorong badan publik menyampaikan informasi yang terbuka kepada masyarakat. Sehingga melalui keterbukaan informasi publik tersebut, peran masyarakat dalam pembangunan bisa lebih optimal.
"Kami berharap perlunya revitalisasi peran media dalam penguatan Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten," kata Toni.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014