Serang (AntaraBanten) - Anggota kabinet di pemerintahan Presiden 2014-2019 mendatang, harus diisi orang-orang yang memiliki rekam jejak bersih dari dugaan korupsi," kata pengamat Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Dahnil Anzar, di Serang, Rabu.
Dahnil yang juga penggiat anti korupsi di Banten mengatakan, idealnya kabinet Jokowi- JK nanti diisi oleh mereka yang memiliki rekam jejak bersih dari dugaan korupsi. Sebab, menurutnya, masalah utama yang menjadi hambatan percepatan pembangunan Indonesia saat ini adalah birokrasi dan politisi yang korup.
"Selain kabinet yang profesional yang kompeten dibidangnya, bisa dari partai atau luar partai, Jokowi-JK tentu mensyaratkan orang-orang yang bersih dari korupsi sebagai syarat mutlak," kata Dahnil.
Selain itu, kata Dahnil, yang harus menjadi prioritas utama dalam kabinet pemerintahan mendatang adalah soal pendidikan, pangan atau pertanian dan energi.
Menurutnya, pada ketiga sektor tersebut yakni pendidikan, pangan dan energi dipenuhi dengan praktek korupsi yang ramai, seperti 'mafia pangan' dan 'mafia energi'.
Oleh sebab itu, kata dia, kompetensi saja tidak cukup karena dibutuhkan orang-orang yang betul-betul bebas dari praktek korupsi dan rente politik dan ekonomi dalam rekam jejak mereka sebagai orang professional dalam keanggotaan kabinet.
"Saya tidak mendikotomikan profesional yang kader parpol atau tidak kader parpol. Ukurannya adalah profesionalisme dan kompetensi," katanya.
Ia mengatakan, kader parpol atau bukan kader parpol tidak penting, sebab kader parpol banyak juga yang lebih profesional dibandingkan orang yang bukan berasal dari parpol.
"Yang tadak boleh dilakukan adalah menunjuk kader partai masuk kabinet, namun mengabaikan kapasitas profesionalismenya. Jangan sekedar alasan bagi-bagi jabatan, atau balas budi politik," kata Dahnil Anzar.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
Dahnil yang juga penggiat anti korupsi di Banten mengatakan, idealnya kabinet Jokowi- JK nanti diisi oleh mereka yang memiliki rekam jejak bersih dari dugaan korupsi. Sebab, menurutnya, masalah utama yang menjadi hambatan percepatan pembangunan Indonesia saat ini adalah birokrasi dan politisi yang korup.
"Selain kabinet yang profesional yang kompeten dibidangnya, bisa dari partai atau luar partai, Jokowi-JK tentu mensyaratkan orang-orang yang bersih dari korupsi sebagai syarat mutlak," kata Dahnil.
Selain itu, kata Dahnil, yang harus menjadi prioritas utama dalam kabinet pemerintahan mendatang adalah soal pendidikan, pangan atau pertanian dan energi.
Menurutnya, pada ketiga sektor tersebut yakni pendidikan, pangan dan energi dipenuhi dengan praktek korupsi yang ramai, seperti 'mafia pangan' dan 'mafia energi'.
Oleh sebab itu, kata dia, kompetensi saja tidak cukup karena dibutuhkan orang-orang yang betul-betul bebas dari praktek korupsi dan rente politik dan ekonomi dalam rekam jejak mereka sebagai orang professional dalam keanggotaan kabinet.
"Saya tidak mendikotomikan profesional yang kader parpol atau tidak kader parpol. Ukurannya adalah profesionalisme dan kompetensi," katanya.
Ia mengatakan, kader parpol atau bukan kader parpol tidak penting, sebab kader parpol banyak juga yang lebih profesional dibandingkan orang yang bukan berasal dari parpol.
"Yang tadak boleh dilakukan adalah menunjuk kader partai masuk kabinet, namun mengabaikan kapasitas profesionalismenya. Jangan sekedar alasan bagi-bagi jabatan, atau balas budi politik," kata Dahnil Anzar.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014