Pandeglang (AntaraBanten) - Pemerintah daerah diharapkan menggandeng perusahaan untuk membantu perbaikan rumah kumuh dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility - CSR).
"Sebenarnya perbaikan rumah kumuh itu tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, kalau anggarannya tidak ada maka bisa menggandeng perusahaan untuk memanfaatkan dana CSR," kata Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Deputi Perumahaan Swadaya Kemenpera Atik Niene Nierani Iskandar di Pandeglang, Kamis.
Atik menyerahkan bantuan perbaikan rumah dari Kementerian Perumahaan Rakyat sebesar Rp3,338 miliar untuk 445 kepala keluarga kurang mampu di Kabupaten Pandeglang.
Menurut dia, setiap perusahaan, termasuk kalangan perbankan harus mengalokasikan dana CSR dan anggaran tersebut bisa digunakan untuk bantuan perbaikan rumah warga.
"Saya sendiri terus mendekati perusahaan terkait pemanfaatan dana CSR tersebut, di antaranya PT Sinar Mas di Tangerang, dan bisa walapun relatif kecil yakni hanya Rp80 juta," ujarnya.
Selain itu, kata dia, juga menjalin kerja sama dengan PT Bukit Asam untuk membantu perbaikan rumah warga kurang mampu di daerah Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
"Saya juga akan mendekati PT Cibaliung Sumber Daya (CSD) anak perusahaan PT Aneka Tambang yang melakukan eksploitasi emas dan perak di Pandeglang," katanya.
Ia juga menyatakan, bantuan perbaikan rumah dari Kemenpera, pada 2014 relatif sedikit, karena adanya pemotongan anggaran untuk kegiatan pemilu dan pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Tahun ini rencana awal kita akan memberikan bantuan perbaikan rumah sebanyak 200 ribu lebih, namun karena ada pemotongan anggaran akhirnya berkurang menjadi 121 ribu yang tersebar di seluruh provinsi," ujarnya.
Atik juga menyatakan, dengan dukungan semua pihak, termasuk perusahaan maka program pemerintah agar seluruh rakyat memiliki rumah layak huni bisa terwujud.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Sebenarnya perbaikan rumah kumuh itu tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, kalau anggarannya tidak ada maka bisa menggandeng perusahaan untuk memanfaatkan dana CSR," kata Asisten Deputi Kemitraan dan Keswadayaan Deputi Perumahaan Swadaya Kemenpera Atik Niene Nierani Iskandar di Pandeglang, Kamis.
Atik menyerahkan bantuan perbaikan rumah dari Kementerian Perumahaan Rakyat sebesar Rp3,338 miliar untuk 445 kepala keluarga kurang mampu di Kabupaten Pandeglang.
Menurut dia, setiap perusahaan, termasuk kalangan perbankan harus mengalokasikan dana CSR dan anggaran tersebut bisa digunakan untuk bantuan perbaikan rumah warga.
"Saya sendiri terus mendekati perusahaan terkait pemanfaatan dana CSR tersebut, di antaranya PT Sinar Mas di Tangerang, dan bisa walapun relatif kecil yakni hanya Rp80 juta," ujarnya.
Selain itu, kata dia, juga menjalin kerja sama dengan PT Bukit Asam untuk membantu perbaikan rumah warga kurang mampu di daerah Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
"Saya juga akan mendekati PT Cibaliung Sumber Daya (CSD) anak perusahaan PT Aneka Tambang yang melakukan eksploitasi emas dan perak di Pandeglang," katanya.
Ia juga menyatakan, bantuan perbaikan rumah dari Kemenpera, pada 2014 relatif sedikit, karena adanya pemotongan anggaran untuk kegiatan pemilu dan pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Tahun ini rencana awal kita akan memberikan bantuan perbaikan rumah sebanyak 200 ribu lebih, namun karena ada pemotongan anggaran akhirnya berkurang menjadi 121 ribu yang tersebar di seluruh provinsi," ujarnya.
Atik juga menyatakan, dengan dukungan semua pihak, termasuk perusahaan maka program pemerintah agar seluruh rakyat memiliki rumah layak huni bisa terwujud.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014