Mbizmarket platform lokapasar business to business (b2b) yang dikembangkan PT Briliant Ecommerce Jaya mengklaim telah dimanfaatkan 25 pemerintah provinsi di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2021.
"Target kami akhir tahun 2022 sudah dimanfaatkan seluruh provinsi di Indonesia," kata CEO Mbizmarket Rizal Paramarta dalam siaran pers, Jumat.
Baca juga: Pemprov Gorontalo gandeng Mbizmarket untuk pengadaan barang dan jasa
Rizal mengatakan kehadiran Mbizmarket adalah untuk mendukung pemerintah daerah di tanah air mengoptimalkan pengadaan barang secara elektronik (e-procurement).
Rizal mengatakan saat ini ekosistem penjual dan pembeli, jumlah transaksi, dan jumlah produk di platform Mbizmarket mencatat pertumbuhan secara organik yang signifikan dan sangat menggembirakan berkisar antara 500 - 2.000 persen pada 2021, dibandingkan dengan pencapaian sepanjang tahun 2020.
"Kami menargetkan penerapan Mbizmarket di sejumlah Kementerian Pusat dan 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia pada akhir 2022. Kami telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti bimbingan teknis dan pelatihan bagi pelaku usaha UMKM di daerah, sehingga UMKM bisa memasarkan produk-produk lokal melalui Mbizmarket," kata Rizal.
Selain itu, pihaknya juga telah bekerjasama dengan Investree, menghadirkan fitur pengajuan pinjaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM yang telah bergabung di ekosistem Mbizmarket.
Pelaku usaha UMKM diharapkan dapat mengembangkan dan memperlancar usahanya dengan pinjaman dana yang diperoleh dengan bergabung di Mbizmarket.
"Hal ini merupakan komitmen kami untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengadaan produk lokal melalui pemberdayaan UMKM yang dapat mengakses pendanaan berbasis teknologi," tambah Rizal Paramarta
Provinsi Jawa Barat menjadi pionir dalam pemanfaatan Mbizmarket, disusul kemudian oleh Provinsi Bali pada Juli 2020, Jawa Timur pada Oktober 2020, dan menyusul provinsi lainnya. Sejumlah penghargaan juga telah diterima oleh provinsi tersebut atas inovasi dalam pengadaan melalui pemanfaatan Mbizmarket.
Pemanfaatan e-marketplace Mbizmarket kini telah menjadi tren di kalangan Pemerintah Daerah. Selain Provinsi Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur, provinsi lain yang telah menggunakan Mbizmarket adalah Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Gorontalo, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam kancah persaingan dengan platform untuk bertransaksi secara elektronik (e-commerce) lain, yang juga melayani pemerintah, Mbizmarket dinilai unggul, karena memiliki model bisnis yang sesuai dengan pengadaan pemerintah sehingga lebih diterima dan dipilih oleh provinsi-provinsi tersebut di atas.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali Drs. I Ketut Adiarsa MH menyampaikan pemanfaatan Mbizmarket melalui Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2020 merupakan salah satu komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi proses pengadaan barang/jasa.
Platform Mbizmarket menurutnya mampu mengadopsi tahapan belanja pemerintah sehingga mempercepat proses transformasi dari transaksi secara konvensional menjadi transaksi digital. Di samping itu, proses payment yang dilakukan secara langsung ke rekening penyedia merupakan salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan platform Mbizmarket.
Platform Mbizmarket juga memberikan kepastian waktu pembayaran melalui fitur Term of Payment (TOP) dengan pemberian sanksi pemblokiran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila terlambat melakukan pembayaran, hal ini sangat membantu pelaku usaha terutama UMK terkait dengan keterbatasan permodalan dan memberikan harga terbaik.
Platform Mbizmarket hingga Desember 2021 telah menayangkan 1.188 pelaku usaha di dalamnya, termasuk 580 UMK di Provinsi Bali, dengan transaksi mencapai 1.142 dengan nilai sebesar Rp36,3 miliar, dan diharapkan dengan kemudahan transaksi serta didukung dengan pelatihan kepada pelaku usaha dan UMK, modernisasi belanja pemerintah melalui Mbizmarket akan membantu pemulihan ekonomi Provinsi Bali.
Mitra resmi
Mbizmarket telah resmi terdaftar di Bela Pengadaan yang merupakan bagian kanal dari Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak November 2020.
Sebagai mitra Toko Daring, Mbizmarket berkontribusi paling tinggi di antara belasan mitra Bela Pengadaan lainnya, dengan berhasil membukukan transaksi sebesar Rp43,4 miliar pada tahun 2021.
Pencapaian tersebut menjadikan Mbizmarket sebagai platform dengan kontribusi terbesar pada pengadaan Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui program Bela Pengadaan.
Sementara itu, menurut Plt Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Asrul Sani SH, M.Si dipilihnya Mbizmarket oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena platform Mbizmarket memiliki berbagai fitur yang bisa menyesuaikan dan mengakomodasi kebutuhan pengadaan barang/ jasa PemProv Sulawesi Selatan.
"Saat ini Mbizmarket baru digunakan di tingkat provinsi di SulSel, namun segera kami akan mereplikasikannya dengan melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, dan serangkaian bimbingan teknis ke tingkat kota dan seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Kami juga berharap dapat membantu pelaku usaha home industry khususnya usaha mikro untuk didaftarkan sebagai penyedia di Mbizmarket, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
Pada kesempatan berbeda Ir. Gahara Wiratanoeningrat, pemilik PT. Global Agri Indonesia yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, mengatakan bahwa sebagai pelaku usaha UMK yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku alternatif pakan ternak berbasis singkong sangat terbantu dengan bertransaksi di Mbizmarket. Mbiz menurutnya berperan dalam menghubungkan perusahaannya dengan Investree, sehingga dapat memperoleh plafon kredit dengan mudah dan cepat.
"Kami dapat mengajukan pinjaman modal kerja dengan hanya mengajukan purchase order dari rekanan bisnis kami yang dijadikan jaminan (PO financing). Selama ini kami mencari pinjaman modal melalui bank konvensional dengan jaminan aset sebagai kolateral. Dengan bertransaksi di Mbizmarket, kami tidak perlu repot lagi mencari aset untuk dijadikan agunan, cukup menyerahkan purchase order. Dengan cara ini, kapasitas produksi kami dapat ditingkatkan dua hingga tiga kali lipat," terangnya.
Fitur dan Nilai Tambah
Mbizmarket mempunyai sejumlah fitur dan nilai tambah yang menjawab tantangan untuk pengadaan pemerintah. Pertama, Mbizmarket membebaskan biaya tambahan bagi pembeli. Kedua, adanya laporan komprehensif terkait transaksi, kunjungan, serta statistik penjual dan pembeli.
Ketiga, menyederhanakan dan mendigitalisasi manajemen persetujuan hingga pembayaran antara pejabat pengadaan (PP), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan bandahara. Keempat, terkoneksi serta berperan dalam memajukan bank lokal dan berkolaborasi dengan layanan gerbang pembayaran.
Kelima, mendorong kepatuhan perpajakan dengan mengakomodasi seluruh pengusaha kena pajak (PKP) dan non-PKP. Mbizmarket mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan fitur Pajak Daerah. Keenam, memfasilitas pendanaan bagi UMKM serta memberikan opsi pendanaan yang cepat dan mudah bagi UMKM melalui Mitra Pendanaan.
Ketujuh, negosiasi antara Pejabat Pengadaan dan penyedia/penjual dilakukan secara online di platform dan tercatat. Kedelapan, memberikan akses bagi UMKM untuk masuk ke pengadaan digital (go digital) di lingkungan pemerintah. Kesembilan, pilihan metode termin pembayaran (term of payment), pembeli dan penjual dapat menentukan termin pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
"Target kami akhir tahun 2022 sudah dimanfaatkan seluruh provinsi di Indonesia," kata CEO Mbizmarket Rizal Paramarta dalam siaran pers, Jumat.
Baca juga: Pemprov Gorontalo gandeng Mbizmarket untuk pengadaan barang dan jasa
Rizal mengatakan kehadiran Mbizmarket adalah untuk mendukung pemerintah daerah di tanah air mengoptimalkan pengadaan barang secara elektronik (e-procurement).
Rizal mengatakan saat ini ekosistem penjual dan pembeli, jumlah transaksi, dan jumlah produk di platform Mbizmarket mencatat pertumbuhan secara organik yang signifikan dan sangat menggembirakan berkisar antara 500 - 2.000 persen pada 2021, dibandingkan dengan pencapaian sepanjang tahun 2020.
"Kami menargetkan penerapan Mbizmarket di sejumlah Kementerian Pusat dan 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia pada akhir 2022. Kami telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti bimbingan teknis dan pelatihan bagi pelaku usaha UMKM di daerah, sehingga UMKM bisa memasarkan produk-produk lokal melalui Mbizmarket," kata Rizal.
Selain itu, pihaknya juga telah bekerjasama dengan Investree, menghadirkan fitur pengajuan pinjaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM yang telah bergabung di ekosistem Mbizmarket.
Pelaku usaha UMKM diharapkan dapat mengembangkan dan memperlancar usahanya dengan pinjaman dana yang diperoleh dengan bergabung di Mbizmarket.
"Hal ini merupakan komitmen kami untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengadaan produk lokal melalui pemberdayaan UMKM yang dapat mengakses pendanaan berbasis teknologi," tambah Rizal Paramarta
Provinsi Jawa Barat menjadi pionir dalam pemanfaatan Mbizmarket, disusul kemudian oleh Provinsi Bali pada Juli 2020, Jawa Timur pada Oktober 2020, dan menyusul provinsi lainnya. Sejumlah penghargaan juga telah diterima oleh provinsi tersebut atas inovasi dalam pengadaan melalui pemanfaatan Mbizmarket.
Pemanfaatan e-marketplace Mbizmarket kini telah menjadi tren di kalangan Pemerintah Daerah. Selain Provinsi Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur, provinsi lain yang telah menggunakan Mbizmarket adalah Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Gorontalo, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sulawesi Barat.
Dalam kancah persaingan dengan platform untuk bertransaksi secara elektronik (e-commerce) lain, yang juga melayani pemerintah, Mbizmarket dinilai unggul, karena memiliki model bisnis yang sesuai dengan pengadaan pemerintah sehingga lebih diterima dan dipilih oleh provinsi-provinsi tersebut di atas.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bali Drs. I Ketut Adiarsa MH menyampaikan pemanfaatan Mbizmarket melalui Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani pada tanggal 10 Juli 2020 merupakan salah satu komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi proses pengadaan barang/jasa.
Platform Mbizmarket menurutnya mampu mengadopsi tahapan belanja pemerintah sehingga mempercepat proses transformasi dari transaksi secara konvensional menjadi transaksi digital. Di samping itu, proses payment yang dilakukan secara langsung ke rekening penyedia merupakan salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan platform Mbizmarket.
Platform Mbizmarket juga memberikan kepastian waktu pembayaran melalui fitur Term of Payment (TOP) dengan pemberian sanksi pemblokiran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila terlambat melakukan pembayaran, hal ini sangat membantu pelaku usaha terutama UMK terkait dengan keterbatasan permodalan dan memberikan harga terbaik.
Platform Mbizmarket hingga Desember 2021 telah menayangkan 1.188 pelaku usaha di dalamnya, termasuk 580 UMK di Provinsi Bali, dengan transaksi mencapai 1.142 dengan nilai sebesar Rp36,3 miliar, dan diharapkan dengan kemudahan transaksi serta didukung dengan pelatihan kepada pelaku usaha dan UMK, modernisasi belanja pemerintah melalui Mbizmarket akan membantu pemulihan ekonomi Provinsi Bali.
Mitra resmi
Mbizmarket telah resmi terdaftar di Bela Pengadaan yang merupakan bagian kanal dari Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak November 2020.
Sebagai mitra Toko Daring, Mbizmarket berkontribusi paling tinggi di antara belasan mitra Bela Pengadaan lainnya, dengan berhasil membukukan transaksi sebesar Rp43,4 miliar pada tahun 2021.
Pencapaian tersebut menjadikan Mbizmarket sebagai platform dengan kontribusi terbesar pada pengadaan Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui program Bela Pengadaan.
Sementara itu, menurut Plt Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Asrul Sani SH, M.Si dipilihnya Mbizmarket oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena platform Mbizmarket memiliki berbagai fitur yang bisa menyesuaikan dan mengakomodasi kebutuhan pengadaan barang/ jasa PemProv Sulawesi Selatan.
"Saat ini Mbizmarket baru digunakan di tingkat provinsi di SulSel, namun segera kami akan mereplikasikannya dengan melakukan sosialisasi, rapat koordinasi, dan serangkaian bimbingan teknis ke tingkat kota dan seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Kami juga berharap dapat membantu pelaku usaha home industry khususnya usaha mikro untuk didaftarkan sebagai penyedia di Mbizmarket, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
Pada kesempatan berbeda Ir. Gahara Wiratanoeningrat, pemilik PT. Global Agri Indonesia yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, mengatakan bahwa sebagai pelaku usaha UMK yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku alternatif pakan ternak berbasis singkong sangat terbantu dengan bertransaksi di Mbizmarket. Mbiz menurutnya berperan dalam menghubungkan perusahaannya dengan Investree, sehingga dapat memperoleh plafon kredit dengan mudah dan cepat.
"Kami dapat mengajukan pinjaman modal kerja dengan hanya mengajukan purchase order dari rekanan bisnis kami yang dijadikan jaminan (PO financing). Selama ini kami mencari pinjaman modal melalui bank konvensional dengan jaminan aset sebagai kolateral. Dengan bertransaksi di Mbizmarket, kami tidak perlu repot lagi mencari aset untuk dijadikan agunan, cukup menyerahkan purchase order. Dengan cara ini, kapasitas produksi kami dapat ditingkatkan dua hingga tiga kali lipat," terangnya.
Fitur dan Nilai Tambah
Mbizmarket mempunyai sejumlah fitur dan nilai tambah yang menjawab tantangan untuk pengadaan pemerintah. Pertama, Mbizmarket membebaskan biaya tambahan bagi pembeli. Kedua, adanya laporan komprehensif terkait transaksi, kunjungan, serta statistik penjual dan pembeli.
Ketiga, menyederhanakan dan mendigitalisasi manajemen persetujuan hingga pembayaran antara pejabat pengadaan (PP), pejabat pembuat komitmen (PPK), dan bandahara. Keempat, terkoneksi serta berperan dalam memajukan bank lokal dan berkolaborasi dengan layanan gerbang pembayaran.
Kelima, mendorong kepatuhan perpajakan dengan mengakomodasi seluruh pengusaha kena pajak (PKP) dan non-PKP. Mbizmarket mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan fitur Pajak Daerah. Keenam, memfasilitas pendanaan bagi UMKM serta memberikan opsi pendanaan yang cepat dan mudah bagi UMKM melalui Mitra Pendanaan.
Ketujuh, negosiasi antara Pejabat Pengadaan dan penyedia/penjual dilakukan secara online di platform dan tercatat. Kedelapan, memberikan akses bagi UMKM untuk masuk ke pengadaan digital (go digital) di lingkungan pemerintah. Kesembilan, pilihan metode termin pembayaran (term of payment), pembeli dan penjual dapat menentukan termin pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022