Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA), Kamis (10/2/2022)menggelar webinar bertema “PBMA Bagimu Negeri: Ibu Kota Baru Indonesia” sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Mathla’ul Anwar terhadap masa depan ummat dan bangsa Indonesia.
Webinar itu menghadirkan narsum Angggota Dewan Penasehat PBMA Dr. H. Usep Fathuddien M.Ph. (alumnus Cornell University, USA) dan Ketua Departemen PerguruanTinggi PBMA Dr. Moh. Ali Fadillah, DEA (alumnus Histoire et Civilisations EHESS Paris) dengan moderator Said Ariyan, M.Si. (Dosen Tetap Ilmu Pemerintahan UNMA).
Webinar dibuka oleh Sekjen PBMA Dr. Jihaduddin yang menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan webinar seri ke-3 menjelang Rakernas PBMA yang akan diselenggarakan secara virtual pada 11-12 Februari 2022 dengan tema “Arah Baru Menata Umat Merekat Bangsa”.
Webinar nasional itu dihadiri oleh 70 peserta dari unsur PBMA, Pengurus Wilayah Mathla’ul Anwar dari seluruh Indonesia, pengurus perguruan, dosen, guru, dan aktivis di lingkungan Mathla’ul Anwar.
Dalam paparannya, Usep Fathuddien menyampaikan bahwa ada empat alasan pemindahan ibu kota negara (IKN), yakni kebutuhan kongkret atau praktis, cita-cita para Presiden sebelumnya, pengalaman negara lain, dan keputusan politik dan hukum bangsa (DPR dan Presiden).
Ia menjelaskan, Pulau Jawa sudah terlalu padat (151,59 juta jiwa dari 275 juta penduduk atau 55 persen dari jumlah penduduk Indonesia), padahal luas wilayah Jawa hanya 128.297 km2 atau nomor lima di antara lima pulau besar, yaitu Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa.
Akibatnya, Jakarta sudah sulit untuk dikembangkan lagi karena lahannya terbatas, kecuali membuat benteng laut yang kokoh dan tinggi serta diperluas ke tengah laut yang tentu pendanaannya sangat mahal, sehingga kini sudah saatnya meningkatkan pembangunan di luar Jawa.
Maka, diperlukan adanya lahan baru untuk IKN dan pusat pemerintahan yang relatif aman dari banjir, tidak ada gempa, dan dekat dengan laut.
Lokasi dimaksud tentunya juga harus bisa menampung banyak orang dari wilayah yang padat, yaitu Pulau Jawa yang jumlah penduduknya tiap tahun bertambah sekitar 1,5 persen atau sebanyak 2,5 juta jiwa.
Narsum kedua, Ali Fadilah yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Dikti PBMA melihat kelayakan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) dari persepektif arkeologi dan antropologi budaya.
Ia mengemukakan, Kaltim adalah bentangan tanah pertambangan, sawit, dan kekayaan alam lainnya, dan kehadiran IKN tidak boleh mengubah habitus practice yang sudah sejak lama dilaksanakan penduduk setempat, bahkan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara nantinya justru harus lebih ditingkatkan.
Di akhir webinar, para peserta bertanya dan memberikan pandangan terkait pro dan kontra penunjukkan IKN di Kaltim. Mereka selanjutnya menunggu pandangan (sikap) atau standing position PBMA terkait pembangunan IKN di Kaltim.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
Webinar itu menghadirkan narsum Angggota Dewan Penasehat PBMA Dr. H. Usep Fathuddien M.Ph. (alumnus Cornell University, USA) dan Ketua Departemen PerguruanTinggi PBMA Dr. Moh. Ali Fadillah, DEA (alumnus Histoire et Civilisations EHESS Paris) dengan moderator Said Ariyan, M.Si. (Dosen Tetap Ilmu Pemerintahan UNMA).
Webinar dibuka oleh Sekjen PBMA Dr. Jihaduddin yang menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan webinar seri ke-3 menjelang Rakernas PBMA yang akan diselenggarakan secara virtual pada 11-12 Februari 2022 dengan tema “Arah Baru Menata Umat Merekat Bangsa”.
Webinar nasional itu dihadiri oleh 70 peserta dari unsur PBMA, Pengurus Wilayah Mathla’ul Anwar dari seluruh Indonesia, pengurus perguruan, dosen, guru, dan aktivis di lingkungan Mathla’ul Anwar.
Dalam paparannya, Usep Fathuddien menyampaikan bahwa ada empat alasan pemindahan ibu kota negara (IKN), yakni kebutuhan kongkret atau praktis, cita-cita para Presiden sebelumnya, pengalaman negara lain, dan keputusan politik dan hukum bangsa (DPR dan Presiden).
Ia menjelaskan, Pulau Jawa sudah terlalu padat (151,59 juta jiwa dari 275 juta penduduk atau 55 persen dari jumlah penduduk Indonesia), padahal luas wilayah Jawa hanya 128.297 km2 atau nomor lima di antara lima pulau besar, yaitu Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa.
Akibatnya, Jakarta sudah sulit untuk dikembangkan lagi karena lahannya terbatas, kecuali membuat benteng laut yang kokoh dan tinggi serta diperluas ke tengah laut yang tentu pendanaannya sangat mahal, sehingga kini sudah saatnya meningkatkan pembangunan di luar Jawa.
Maka, diperlukan adanya lahan baru untuk IKN dan pusat pemerintahan yang relatif aman dari banjir, tidak ada gempa, dan dekat dengan laut.
Lokasi dimaksud tentunya juga harus bisa menampung banyak orang dari wilayah yang padat, yaitu Pulau Jawa yang jumlah penduduknya tiap tahun bertambah sekitar 1,5 persen atau sebanyak 2,5 juta jiwa.
Narsum kedua, Ali Fadilah yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Dikti PBMA melihat kelayakan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) dari persepektif arkeologi dan antropologi budaya.
Ia mengemukakan, Kaltim adalah bentangan tanah pertambangan, sawit, dan kekayaan alam lainnya, dan kehadiran IKN tidak boleh mengubah habitus practice yang sudah sejak lama dilaksanakan penduduk setempat, bahkan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara nantinya justru harus lebih ditingkatkan.
Di akhir webinar, para peserta bertanya dan memberikan pandangan terkait pro dan kontra penunjukkan IKN di Kaltim. Mereka selanjutnya menunggu pandangan (sikap) atau standing position PBMA terkait pembangunan IKN di Kaltim.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022