Serang (AntaraBanten) - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten menyoroti tentang kinerja Pemprov Banten dalam pelaksanaan APBD 2013, salah satunya karena sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang sangat besar yakni mencapai Rp1,06 triliun.
"Angka Silpa yang sangat besar mencapai Rp1,06 triliun mendapat perhatian dari Pansus LKPj. Silpa ini sebagian besar disumbang oleh enam SKPD yang serapan anggaran dibawah 80 persen," kata Wakil Ketua Pansus LKPj Gubernur, Tb Luay Sofhani, di Serang, Senin.
Ia mengatakan, enam SKPD dengan penyumbang Silpa terbesar tersebut yakni RSUD Banten, Dinkes, Biro Perlengkapan dan Aset, DBMTR, SDAP, dan RSUD Malingping.
Berdasarkan dokumen LPKj, RSUD Banten dari alokasi anggaran Rp73,886 miliar hanya terealisasi Rp7,589 miliar (10,27 persen), Dinas Kesehatan dari total anggaran Rp328,484 miliar terealisasi Rp149,879 miliar (45,63 persen), Biro Perlengkapan dan Aset Setda dari anggaran Rp141,367 miliar terealisasi Rp70,334 miliar (49,75 persen), DBMTR dari anggaran Rp884,813 miliar terealisasi Rp531,725 miliar (60,09 persen), SDAP dari anggaran Rp429,329 miliar terealisasi Rp329,354 miliar (76,71 persen), dan RSUD Malingping dari anggaran Rp12,740 miliar terealisasi Rp10,035 miliar (78,77 persen). Jika ditotal enam SKPD ini menyumbang Silpa sebesar Rp771,683 miliar.
Sementara sisanya disumbang oleh SKPD lain BKD, Sekretaris KPID Banten, Sekretariat DPRD, BKPMPT, Dinas Pendidikan, Badiklat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Biro Pemerintahan.
Luay mengatakan, berdasarkan keterangan dari SKPD yang realisasi anggaran rendah tersebut karena disebabkan oleh sejumlah kendala antara lain, tidak bisa dilaksanakan karena dokumen anggaran belum ditandatangani gubernur, proyek berhenti ditengah jalan, dan karena efisiensi.
"Untuk anggaran silpa yang besar antara lain untuk pembebasan lahan jalan," katanya.
Ia menyatakan, pihaknya masih akan meminta penjelasan secara menyeluruh dari masing-masing SKPD terhadap penyerapan anggaran yang rendah tersebut.
"Kami akan evaluasi secara keseluruhan untuk kemudian disusun rekomendasi Pansus LKPj. Kami akan lakukan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemprov ke depan," kata Luay yang juga politisi PAN ini.
Besarnya Silpa APBD 2013 yang mencapai Rp1,06 triliun, juga mendapat kritikan dari anggota pansus, Agus R Wisas.
Agus menyatakan, hal ini menunjukkan kinerja pemprov selama 2013, berada pada titik terendah.
"Selama 14 tahun berdirinya Provinsi Banten, baru kali ini silpa mencapai Rp1 triliun lebih," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Angka Silpa yang sangat besar mencapai Rp1,06 triliun mendapat perhatian dari Pansus LKPj. Silpa ini sebagian besar disumbang oleh enam SKPD yang serapan anggaran dibawah 80 persen," kata Wakil Ketua Pansus LKPj Gubernur, Tb Luay Sofhani, di Serang, Senin.
Ia mengatakan, enam SKPD dengan penyumbang Silpa terbesar tersebut yakni RSUD Banten, Dinkes, Biro Perlengkapan dan Aset, DBMTR, SDAP, dan RSUD Malingping.
Berdasarkan dokumen LPKj, RSUD Banten dari alokasi anggaran Rp73,886 miliar hanya terealisasi Rp7,589 miliar (10,27 persen), Dinas Kesehatan dari total anggaran Rp328,484 miliar terealisasi Rp149,879 miliar (45,63 persen), Biro Perlengkapan dan Aset Setda dari anggaran Rp141,367 miliar terealisasi Rp70,334 miliar (49,75 persen), DBMTR dari anggaran Rp884,813 miliar terealisasi Rp531,725 miliar (60,09 persen), SDAP dari anggaran Rp429,329 miliar terealisasi Rp329,354 miliar (76,71 persen), dan RSUD Malingping dari anggaran Rp12,740 miliar terealisasi Rp10,035 miliar (78,77 persen). Jika ditotal enam SKPD ini menyumbang Silpa sebesar Rp771,683 miliar.
Sementara sisanya disumbang oleh SKPD lain BKD, Sekretaris KPID Banten, Sekretariat DPRD, BKPMPT, Dinas Pendidikan, Badiklat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Biro Pemerintahan.
Luay mengatakan, berdasarkan keterangan dari SKPD yang realisasi anggaran rendah tersebut karena disebabkan oleh sejumlah kendala antara lain, tidak bisa dilaksanakan karena dokumen anggaran belum ditandatangani gubernur, proyek berhenti ditengah jalan, dan karena efisiensi.
"Untuk anggaran silpa yang besar antara lain untuk pembebasan lahan jalan," katanya.
Ia menyatakan, pihaknya masih akan meminta penjelasan secara menyeluruh dari masing-masing SKPD terhadap penyerapan anggaran yang rendah tersebut.
"Kami akan evaluasi secara keseluruhan untuk kemudian disusun rekomendasi Pansus LKPj. Kami akan lakukan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemprov ke depan," kata Luay yang juga politisi PAN ini.
Besarnya Silpa APBD 2013 yang mencapai Rp1,06 triliun, juga mendapat kritikan dari anggota pansus, Agus R Wisas.
Agus menyatakan, hal ini menunjukkan kinerja pemprov selama 2013, berada pada titik terendah.
"Selama 14 tahun berdirinya Provinsi Banten, baru kali ini silpa mencapai Rp1 triliun lebih," katanya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014