Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebak mendesak gedung shelter di lokasi rawan gelombang tsunami dapat direalisasikan guna mengurangi risiko kebencanaan.
"Kami berharap pemerintah pusat dapat membangun gedung shelter setinggi empat sampai enam tingkat untuk menampung ribuan warga pesisir selatan dari ancaman tsunami, " kata Musa Weliansyah, anggota DPRD Lebak, Kamis.
Baca juga: Pembangunan IPA Sitanala ditarget dapat layani 50.000 sambungan
Baca juga: Pembangunan IPA Sitanala ditarget dapat layani 50.000 sambungan
Pembangunan infrastruktur gedung shelter tentu jika dibebankan anggaran ke pemerintah daerah tidak mampu merealisasikannya, padahal gedung itu cukup diperlukan untuk mengurangi risiko kebencanaan di pesisir selatan Lebak.
Dimana daerah pesisir selatan Lebak itu masuk kategori rawan bencana tsunami, sehingga harus terpenuhi sarana dan prasarana agar tidak menimbulkan korban banyak.
Saat ini, kata dia, pesisir selatan Lebak yang cukup membahayakan dari terjangan gelombang tsunami di Kecamatan Wanasalam dan Malingping, sebab dua kecamatan tersebut tidak ada perbukitan dan pegunungan untuk menyelamatkan diri.
Gedung shelter yang ada di Desa Muara Binuangeuen tentu terlalu jauh untuk masyarakat yang tinggal di desa-desa Wanasalam bagian tengah dan utara.
Penyelamatan gelombang tsunami antara empat sampai tujuh menit harus secepatnya masyarakat menyelamatkan diri ke gedung shelter.
Karena itu, pihaknya setuju pembangunan gedung shelter di Malingping, karena lebih dekat untuk penyelamatan warga Wanasalam.
Selain itu juga dioptimalkan infrastruktur jalan evakuasi untuk kemudahan penyelamatan warga ke zona aman.
Begitu juga di pesisir pantai selatan Lebak dipasang sirine agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan bencana tsunami agar tidak menimbulkan korban jiwa.
"Saya kira sirine yang terkoneksi dengan BMKG bisa cepat warga menyelamatkan diri setelah sirine itu berbunyi tanda bahaya tsunami,'' kata politisi PPP Lebak.
Menurut dia, saat ini infrastruktur untuk mengurangi risiko kebencanaan di pesisir selatan Lebak sangat minim.
Selama ini, pesisir selatan Lebak masuk kategori tsunami karena berada di wilayah pertemuan (tumbukan) lempengan Samudera Hindia Australia-Benua Asia.
Masyarakat pesisir selatan Lebak sangat memerlukan adanya fasilitas sarana infrastruktur untuk penyelamatan dari bencana tsunami itu.
"Kami juga sebagai wakil rakyat yang juga tempat kediamannya berdekatan dengan pesisir selatan Lebak," kata Musa.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Lebak Pebby Rizky Pratama menyatakan pihaknya kini mengusulkan ke pemerintah pusat untuk pembangunan gedung shelter.
Namun, pihaknya saat ini tengah memetakan jalur evakuasi di pesisir selatan Lebak untuk persiapan penyelamatan warga apabila terjadi gelombang tsunami.
Pemetaan jalur evakuasi perlu dilakukan, karena pesisir selatan laut Jawa yang berhadapan langsung dengan perairan Samudera Hindia rawan potensi tsunami.
BPBD Lebak memetakan 120 titik jalur evakuasi di pesisir selatan meliputi enam kecamatan, yakni Kecamatan Wanasalam, Malingping, Cihara, Panggarangan, Bayah dan Cilograng.
"Kita berharap jalur evakuasi itu bisa menyelamatkan warga jika terjadi bencana tsunami, " katanya menjelaskan.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021