Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) dan The Habibie Center (THC) sepakat berkolaborasi untuk membangun Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) bagi kepentingan pengembangan ekonomi para penyintas dan mantan narapidana teroris (napiter).
Penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) ketiga pihak dilakukan di Jakarta, Senin (30/8/2021), masing-masing oleh Untung Budiharto (Sekretaris Utama BNPT), Ilham Akbar Habibie (Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat ISMI), dan Dewi Fortuna Anwar (Direktur Riset THC) serta disaksikan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.
Hadir mendampingi Ketua Umum ISMI yaitu Juliana Wahid (Sekretaris Jenderal), HM Suaidy (Waketum), dan Andi Djuwaeli (Direktur Kawasan Strategis), sedangkan dari THC adalah Mohammad Hasan Ansori.
Ketiga pihak sepakat bekerjasama membangun Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) yang dimulai di lima provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.
KKTN itu sendiri akan dibangun di lahan milik negara bagi kepentingan pengembangan ekonomi para penyintas dan mantan napiter sebagai bagian penting dan strategis dari upaya menjaga keutuhan NKRI dan penguatan perekonomian bangsa dengan menggunakan konsep Agro-Edu-Tourism.
Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam kata sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara lain menyatakan, hadirnya KKTN diharapkan menjadi pencegah virus radikal dan intoleran di kalangan penyintas dan mantan napiter.
Ia juga mengingatkan, sasaran kelompok yang bisa menjadi virus radikal dan intoleran adalah anak-anak muda dan perempuan yang pemahaman agamanya sangat dangkal dan isu agama dijadikan doktrin untuk merekrut kelompok sasaran tersebut.
Selain itu, menurut Kepala BNPT, terorisme oleh kelompok teror dijadikan sebagai agama, padahal dakwah agama tidak mengajarkan kekerasan terhadap sesama manusia walaupun berbeda agama.
Boy Rafli Amar juga mengingatkan perlunya upaya mengantisipasi perkembangan kelompok teroris Internasional seperti ISIS dan Jamaah Islamiyah serta perkembangan terbaru di Afganistan.
Sementara itu Ketua Umum MPP ISMI Ilham Akbar Habibie menyatakan, Indonesia menjadi “hot spot” berkembangnya segala faham agama, termasuk terorisme, sehingga perlu adanya upaya pencegahan dini melalui peran negara, bahkan negara perlu melahirkan peluang usaha, salah satunya membuka usaha dalam bentuk KKTN.
ISMI, menurut Ilham Habibie memiliki sumber daya manusia guna mendukung keberadaan KKTN untuk menjadi pusat agro-Edu-Tourisme.
Pada kesempatan yang sama Direktur Riset THC Dewi Fortuna Anwar menyampaikan hasil kajian dan pengamatan THC, yakni bahwa negara-negara modern di Eropa saat ini cenderung menjadi negara sekuler dan menjauh dari gereja sehingga gereja menjadi sepi.
Sementara negara-negara di Asia, khususnya Indonesia cenderung menjadi negara religius dan kegiatan keagamaannya semarak, demikian Dewi Fortuna Anwar.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
Penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) ketiga pihak dilakukan di Jakarta, Senin (30/8/2021), masing-masing oleh Untung Budiharto (Sekretaris Utama BNPT), Ilham Akbar Habibie (Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat ISMI), dan Dewi Fortuna Anwar (Direktur Riset THC) serta disaksikan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.
Hadir mendampingi Ketua Umum ISMI yaitu Juliana Wahid (Sekretaris Jenderal), HM Suaidy (Waketum), dan Andi Djuwaeli (Direktur Kawasan Strategis), sedangkan dari THC adalah Mohammad Hasan Ansori.
Ketiga pihak sepakat bekerjasama membangun Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) yang dimulai di lima provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara.
KKTN itu sendiri akan dibangun di lahan milik negara bagi kepentingan pengembangan ekonomi para penyintas dan mantan napiter sebagai bagian penting dan strategis dari upaya menjaga keutuhan NKRI dan penguatan perekonomian bangsa dengan menggunakan konsep Agro-Edu-Tourism.
Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam kata sambutannya pada acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara lain menyatakan, hadirnya KKTN diharapkan menjadi pencegah virus radikal dan intoleran di kalangan penyintas dan mantan napiter.
Ia juga mengingatkan, sasaran kelompok yang bisa menjadi virus radikal dan intoleran adalah anak-anak muda dan perempuan yang pemahaman agamanya sangat dangkal dan isu agama dijadikan doktrin untuk merekrut kelompok sasaran tersebut.
Selain itu, menurut Kepala BNPT, terorisme oleh kelompok teror dijadikan sebagai agama, padahal dakwah agama tidak mengajarkan kekerasan terhadap sesama manusia walaupun berbeda agama.
Boy Rafli Amar juga mengingatkan perlunya upaya mengantisipasi perkembangan kelompok teroris Internasional seperti ISIS dan Jamaah Islamiyah serta perkembangan terbaru di Afganistan.
Sementara itu Ketua Umum MPP ISMI Ilham Akbar Habibie menyatakan, Indonesia menjadi “hot spot” berkembangnya segala faham agama, termasuk terorisme, sehingga perlu adanya upaya pencegahan dini melalui peran negara, bahkan negara perlu melahirkan peluang usaha, salah satunya membuka usaha dalam bentuk KKTN.
ISMI, menurut Ilham Habibie memiliki sumber daya manusia guna mendukung keberadaan KKTN untuk menjadi pusat agro-Edu-Tourisme.
Pada kesempatan yang sama Direktur Riset THC Dewi Fortuna Anwar menyampaikan hasil kajian dan pengamatan THC, yakni bahwa negara-negara modern di Eropa saat ini cenderung menjadi negara sekuler dan menjauh dari gereja sehingga gereja menjadi sepi.
Sementara negara-negara di Asia, khususnya Indonesia cenderung menjadi negara religius dan kegiatan keagamaannya semarak, demikian Dewi Fortuna Anwar.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021