Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayogo menilai reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan adanya kemajuan dan perbaikan dibandingkan sebelumnya.
"Kami.melihatnya keberhasilan reformasi birokrasi itu di antaranya standar kesejahteraan masyarakat yang meningkat, temuan BPK atas LKPD menurun serta adanya perbaikan dalam rekrutmen pejabat dengan seleksi yang ketat," kata Budi Prayogo dalam diskusi 'Pojok Aspirsi' DPRD Banten di Serang, Kamis.
Baca juga: Ketua Sabaki :Penerbitan hutan adat dongkrak ekonomi warga kasepuhan
Budi mengatakan, saat ini standar birokrasi Provinsi Banten naik dari C ke B dan sedang menuju ke A.
"Mudah-mudahan dengan adanya 'turbulensi' kemarin-kemarin di Pemprov Banten tidak mengganggu standar birokrasi Banten menuju A," kata politisi PKS ini.
Ia juga melihat adanya perbaikan di birokrasi Provinsi Banten yakni dengan dilakukannya 'open bidding' dalam penempatan pejabat yang akan berimplikasi pada perbaikan integritas ASN Banten.
"lima tahun terakhir jumlah temuan ketidakpatuhan dalam penyajian lapotan keuangan semakin sedikit," kata dia.
Namun demikian, kata Budi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemprov Banten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Budi mengatakan, berkaitan dengan pelaksanaan Work From Home (WFH) ASN di masa pandemi COVID-19 apakah program dan kegiatan bisa berjalan efektif atau tidak.
Budi beranggapan pemberlakukaan WFH sesungguhnya belum bisa memenuhi seluruh unsur dan harapan dari setiap program yang dicanangkan oleh Pemprov Banten.
Seperti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring contohnya, kata Budi, hampir semua sekolah negeri milik Pemprov Banten saat ini kondisinya sedang off, dengan harapan setelah pendemi COVID-19 berakhir akan kembali dilakukan Work From Ofice (WFO).
"Kami tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Ada yang mengatakan tiga sampai lima tahun. Kita tentu berharap segera selesai biar semuanya kembali normal" kata Budi.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Kami.melihatnya keberhasilan reformasi birokrasi itu di antaranya standar kesejahteraan masyarakat yang meningkat, temuan BPK atas LKPD menurun serta adanya perbaikan dalam rekrutmen pejabat dengan seleksi yang ketat," kata Budi Prayogo dalam diskusi 'Pojok Aspirsi' DPRD Banten di Serang, Kamis.
Baca juga: Ketua Sabaki :Penerbitan hutan adat dongkrak ekonomi warga kasepuhan
Budi mengatakan, saat ini standar birokrasi Provinsi Banten naik dari C ke B dan sedang menuju ke A.
"Mudah-mudahan dengan adanya 'turbulensi' kemarin-kemarin di Pemprov Banten tidak mengganggu standar birokrasi Banten menuju A," kata politisi PKS ini.
Ia juga melihat adanya perbaikan di birokrasi Provinsi Banten yakni dengan dilakukannya 'open bidding' dalam penempatan pejabat yang akan berimplikasi pada perbaikan integritas ASN Banten.
"lima tahun terakhir jumlah temuan ketidakpatuhan dalam penyajian lapotan keuangan semakin sedikit," kata dia.
Namun demikian, kata Budi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemprov Banten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
Budi mengatakan, berkaitan dengan pelaksanaan Work From Home (WFH) ASN di masa pandemi COVID-19 apakah program dan kegiatan bisa berjalan efektif atau tidak.
Budi beranggapan pemberlakukaan WFH sesungguhnya belum bisa memenuhi seluruh unsur dan harapan dari setiap program yang dicanangkan oleh Pemprov Banten.
Seperti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring contohnya, kata Budi, hampir semua sekolah negeri milik Pemprov Banten saat ini kondisinya sedang off, dengan harapan setelah pendemi COVID-19 berakhir akan kembali dilakukan Work From Ofice (WFO).
"Kami tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Ada yang mengatakan tiga sampai lima tahun. Kita tentu berharap segera selesai biar semuanya kembali normal" kata Budi.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021