Ketua Frasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangserang Selatan Ferdiansyah menilai sekolah menengah pertama (SMP) negeri harus ada di setiap kelurahan di wilayah itu.
"Kebutuhan akan SMP negeri itu merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke kami saat reses beberapa waktu lalu," katanya di Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis.
Baca juga: Selewengkan dana hibah Rp1,1 miliar, Ketua KONI Kota Tangsel ditahan Kejaksaan
Fraksi PSI DPRD Tangsel melakukan reses pada 4-9 Juni 2021 dengan melakiukan pertemuan bersama masyarakat pada enam kelurahan, yakni Pondok Benda, Kedaung, Pondok Cabe Ilir, Benda Baru, Pondok Cabe Udik dan terakhir di kelurahan Bambu Apus.
"Banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan ke kami, diantaranya keinginan adanya SMP negeri yang diungkapkan warga di Kelurahan Pondok Cabe Ilir dan Pondok Cabe Udik," ujarnya.
Keinginan itu, kata dia, didasarkan karena saat penerimaan siswa didik baru dengan sistem zonasi banyak anak dari dua kelurahan tersebut tidak kebagian kuota sebab jarak tempat tinggal dengan sekolah negeri jauh.
Bahkan, warga di Pondok Cabe Udik, selain menginginkan pembangunan SMP negeri, juga berharap adanya pembangunan Puskesmas. Warga di kelurahan ini jika ingin berobat harus ke Pondok Cabe Ilir yang jaraknya cukup jauh.
"Kita akan sampaikan aspirasi masyarakat ini ke Pemkot Tangsel, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi wali kota dan wakil wali kota agar dalam program pembangunan dapat difasilitas pembangunan SMP negeri Pondok Cabe Ilir dan Pondok Cabe Udik, serta Puskesmas di Pondok Cabe Udik," ujarnya.
Mengenai aspirasi lain yang disampaikan masyarakat, ia menjelaskan, terkait bantuan sosial yang ternyata selama ini masih menjadi permasalahan tersendiri. Masih banyak warga yang layak dapat bantuan ternyata tidak mendapatkannya, dan sebaliknya yang mampu justru memperoleh bantuan tersebut.
"Terkait dengan permasalahan tersebut, maka kita minta agar dapat penerima bantuan sosial bisa di-'update' setiap waktu, serta diverifikasi baik secara administrasi maupun cek di lapangan, agar ke depan pendataan warga ini dapat menjadi lebih baik dan juga meminimalisasi kesalahan yang dapat muncul dari adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam pendataan," katanya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Pamulang itu, berpesan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dapat memfasilitasi hal-hal yang berdampak baik bagi masyarakat baik bersifat fisik maupun non-fisik, khususnya pendidikan dan kesehatan agar kedua bidang pelayanan ini makin menyentuh pada warga setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Kebutuhan akan SMP negeri itu merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan ke kami saat reses beberapa waktu lalu," katanya di Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis.
Baca juga: Selewengkan dana hibah Rp1,1 miliar, Ketua KONI Kota Tangsel ditahan Kejaksaan
Fraksi PSI DPRD Tangsel melakukan reses pada 4-9 Juni 2021 dengan melakiukan pertemuan bersama masyarakat pada enam kelurahan, yakni Pondok Benda, Kedaung, Pondok Cabe Ilir, Benda Baru, Pondok Cabe Udik dan terakhir di kelurahan Bambu Apus.
"Banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan ke kami, diantaranya keinginan adanya SMP negeri yang diungkapkan warga di Kelurahan Pondok Cabe Ilir dan Pondok Cabe Udik," ujarnya.
Keinginan itu, kata dia, didasarkan karena saat penerimaan siswa didik baru dengan sistem zonasi banyak anak dari dua kelurahan tersebut tidak kebagian kuota sebab jarak tempat tinggal dengan sekolah negeri jauh.
Bahkan, warga di Pondok Cabe Udik, selain menginginkan pembangunan SMP negeri, juga berharap adanya pembangunan Puskesmas. Warga di kelurahan ini jika ingin berobat harus ke Pondok Cabe Ilir yang jaraknya cukup jauh.
"Kita akan sampaikan aspirasi masyarakat ini ke Pemkot Tangsel, dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi wali kota dan wakil wali kota agar dalam program pembangunan dapat difasilitas pembangunan SMP negeri Pondok Cabe Ilir dan Pondok Cabe Udik, serta Puskesmas di Pondok Cabe Udik," ujarnya.
Mengenai aspirasi lain yang disampaikan masyarakat, ia menjelaskan, terkait bantuan sosial yang ternyata selama ini masih menjadi permasalahan tersendiri. Masih banyak warga yang layak dapat bantuan ternyata tidak mendapatkannya, dan sebaliknya yang mampu justru memperoleh bantuan tersebut.
"Terkait dengan permasalahan tersebut, maka kita minta agar dapat penerima bantuan sosial bisa di-'update' setiap waktu, serta diverifikasi baik secara administrasi maupun cek di lapangan, agar ke depan pendataan warga ini dapat menjadi lebih baik dan juga meminimalisasi kesalahan yang dapat muncul dari adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam pendataan," katanya.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Pamulang itu, berpesan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan dapat memfasilitasi hal-hal yang berdampak baik bagi masyarakat baik bersifat fisik maupun non-fisik, khususnya pendidikan dan kesehatan agar kedua bidang pelayanan ini makin menyentuh pada warga setempat.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021