Ketua lembaga swadaya masyarakat Gerakan Peduli Pembangunan Rakyat (Gappura) Banten Husein Saidan ditemui Kamis (27/05), meminta agar Wali Kota Cilegon Helldy Agustian tidak gradak gruduk saat mengeluarkan kebijakan dan menjalankan program.
Hal ini berkaitan dengan adanya aduan masyarakat terkait janji manisnya saat Pilkada yang menjanjikan bantuan lewat program Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) kepada warga, juga atas pro kontra pembangunan SMP di sejumlah wilayah di Kota Cilegon yang lebih banyak mendapat penolakan dari warga.
Menurut Husein, dirinya yang mengaku mendukung pemerintah soal rencana pembangunan pendidikan mendesak agar walikota tetap melakukan evaluasi, bercermin dari respon masyarakat. Wali Kota Cilegon diminta agar tidak gradak- gruduk saat akan mengeluarkan kebijakan, karena masyarakat juga perlu sosialisasi agar bisa memahami langkah baik pemerintah mengeluarkan kebijakan.
"Terus terang saya mendukung program pemerintah baik yang KCS maupun yang program pendidikan untuk menambah jumlah sekolah. Tetapi melihat Pelaksanaan nya, seperti pembangunan sekolah yang harus mengorbankan keberadaan SD yang sudah ada misalnya dan mendapat penolakan, ini kan menjadi cermin. Bahwa kebijakan dan program itu jangan sampai gradak-gruduk supaya pemerintah bisa mengambil langkah, disosialisasikan agar masyarakat nya paham," katanya.
Ketua LSM Gapura Banten Husein Saidan saat menggelar diskusi dengan sejumlah tokoh di Rawa Arum. (Susmiatun- Hayati)
Lebih jauh, Husein juga menerangkan pemahaman masyarakat saat ini terhadap KCS yang dijanjikan saat Pilkada lalu. Hal ini karena yang dipahami masyarakat, Pemerintah sudah berjanji seperti yang tertera di KCS sehingga menuntut agar segera direalisasikan. Hal itu disampaikan Bastari warga Kranggot, salah satu penerima kartu KCS saat Pilkada lalu.
"Ya pak wali kan sudah terpilih, saya minta direalisasikan," Harapnya.
Untuk itu piha Gappura Banten mendorong agar KCS segera direalisasikan agar tidak menjadi kebohongan publik.
" Itu resiko, beliau menyampaikan itu sebelum jadi walikota. Makanya Pemerintah harus melakukan review sampaikan kalau memang tidak mampu," Tambah Husein.
Pihak Gappura Banten mengaku sangat menyayangkan kebijakan walikota yang kerap tak sinkron dengan penganggaran, sehingga eksekutif juga dinilai perlu komunikasi dengan parlemen supaya setiap kebijakan yang diambil tidak seolah gradag- grudug agar sesuai dengan anggaran dan bisa direalisasikan.
"Menurut saya baik Program KCS maupun pembangunan sekolah satu-satunya langkah yang dilakukan harus evaluasi, walaupun untuk pembangunan sekolah itu tetap harus dilanjutkan, karena ini Program yang sangat baik tapi langkah nya saja yang harus ditempuh. Purwakarta, Jombang, Citangkil dan Ciwandan itu kan memang perlu ada sekolah SMP supaya aksesnya juga mudah bagi warga sekitar," katanya.
