Serang (ANTARABanten) - Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Banten sepakat untuk mewaspadai gerakan radikalisme, terorisme termasuk gerakan-gerakan yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di wilayah provinsi ini.
"NII bukan masalah baru, ini masalah lama yang terus berkembang dan tetap ada. TNI terus memonitor keberadaan gerakan tersebut. Bahkan dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh TNI terkait masalah ini," kata Komandan Korem 064 Maulana Yusuf Serang Kol Inf Joko Warsito usai Silaturahmi dan dialog Ulama dan Umaro di Makorem 064 Serang di Serang, Kamis.
Joko mengatakan, TNI di jajaran Makorem terus memantau dan memonitoring keberadaan anggota atau aktivitas NII di wilayah Banten, karena pihaknya juga memiliki data-data awal mengenai keberadaan anggota NII di Banten.
Namun demikian, saat ini tidak ada tindakan yang bisa dilakukan TNI terkait dengan aktivitas mereka kecuali melakukan pendalaman dan perkembaangan aktivitas mereka.
Namun demikian, kata dia, apabila aktivitas mereka sudah mengganggu ketertiban masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI atau tindakan-tindakan kriminal, perlu dilakukan tindakan oleh aparat keamanan terutama kepolisian yang menyangkut tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan mereka.
Danrem mengatakan, pihaknya belum bisa menyampaikan secara konkret mengenai jumlah keberadaan anggota atau jaringan NII yang ada di Banten karena perlu proses pendalaman. Akan tetapi, Danrem juga tidak membantah bahwa keberadaan NII di Banten jumlahnya cukup banyak.
"Kami masih melakukan pendataan, mungkin jumlahnya bisa mencapai ribuan," kata Danrem.
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang hadir dalam kesempatan tesebut mengatakan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan jajaran keamanan mulai dari tingkat provinsi hingga desa dan kelurahan agar mewaspadai gerakan-gerakan yang bisa membuat keresahan dalam masyarakat, melalui pembinaan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah, aparat keamanan dan tokoh masyarakat.
Pihaknya juga mengaku sudah menerima laporan terkait keberadaan anggota NII yang saat ini sudah ada yang masuk di jajaran pemerintahan atau menjadi PNS. Namun demikian, kata dia, keberadaan mereka menjadi PNS merupakan hak asasi manusia karena tidak ada payung hukum atau aturan yang bersangkutan tidak diperkenankan menjadi PNS.
"Informasi tersebut telah disampaikan kepada kami, namun demikian merupakan hak asasi manusia karena tidak ada aturannya yang bersangkutan tidak diperkenankan menjadi PNS," kata Ratu Atut Chosiyah saat ditanya mengenai kemungkinan keberadaan anggota NII yang berada di lingkungan PNS Provinsi Banten.
Sementara Kapolda Banten Brigjen Putut Ekobayuseno mengajak seluruh masyarakat agar menggalakkan kembali kebiasaan menjaga lingkungan masing-masing dengan memperhatikan setiap orang tidak dikenal dan mencurigakan yang datang ke lingkungannya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mewaspadai masuknya gerakan-gerakan yang selama membuat keresahan di masyarakat.
"Dulu kita sering melihat di pos kamling atau pos ronda tulisan '1x24 jam tamu wajib lapor'. Kebiasan tersebut harus kembali digalakkan," kata Putut Ekobayuseno.
Sekretaris MUI Banten KH Syibli E Sarjaya mengatakan, pihaknya juga terus berupaya memberikan pembinaan dan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat melaui MUI kabupaten/kota, kecamatan serta melalui pesantren-pesantren mengenai ajaran agama Islam yang benar dan tidak menyipang dari kaidah-kaidah Alquran dan Hadist.
"NII adalah ancaman dan gerakan di bawah tanah. Islam tidak ada radikalisasi dan tidak mengajarkan kekerasan," kata syibli E Sarjaya.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh umat Islam untuk berhati-hati dan mewaspadai terhadap gerakan-gerakan radikal yang meresahkan masyarakat, menyimpangkan ajaran Islam yang sebenarnya. Apalagi mendirikan negara di atas negara.
Silaturahmi ulama dan Umaro dalam rangka menciptakan kondusuifitas di Provinsi Banten dihadiri unsur Muspida Banten, ulama atau pimpinan pondok pesantren, LSM, tokoh masyarakat serta unsur masyarakat lainnya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2011