Bupati Pandeglang Irna Narulita melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahyo Kumolo, bertempat di Ball Room Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (2/3/2021).
Selain melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP, Bupati Pandeglang Irna Narulita diberi kehormatan oleh Kemenpan-RB menjadi pembicara dihadapan Menteri PANRB dan 38 Kepala daerah dalam Knowledge Sharring Season sebagai Best Practice.
Menjadi pembicara, tentu saja suatu kehormatan dan kesempatan bagi Bupati Pandeglang Irna Narulita untuk berbagi pengalaman, sekaligus memberikan motivasi kepada daerah yang belum memiliki Mall Pelayanan Publik didaerahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irna menceritakan bagaimana proses pembangunan MPP di Kabupaten Pandeglang dengan berbagai tahapan yang harus ditempuh, agar keberlangsungan pembangunan MPP di Pandeglang berjalan sesuai harapan.
“Berawal dari banyaknya keluhan dan aduan masyarakat terkait ketidakpuasan tentang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang, menjadi tekad dan komitmen kami (Pemkab Pandeglang) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,“ kata Irna.
Menurutnya, pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Pandeglang tidak semudah membalikan telapak tangan.
"Kami harus jatuh bangun, belum lagi dengan kendala viskal kita yang terbatas, akan tetapi karena tekad dan komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Pandeglang membuat terobosan dan inovasi bagaiamana caranya dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, pelayanan terpadu satu pintu yaitu Mall Pelayanan Publik, alhamdulilah berkat kerja keras semua pihak termasuk Kemenpan-RB, target pembangunan MPP Pandeglang dapat terwujud dan telah diresmikan oleh Bapak Menteri PANRB tahun 2020 lalu, dan MPP Pandeglang merupakan satu-satunya di Provinsi Banten, “ucap Irna.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang Ida Novaida mengatakan ada sekitar 223 bentuk layanan di MPP Pandeglang, selain itu 23 instansi ikut terlibat dalam penyelenggaraan MPP.
"Jadi masyarakat tidak pelu repot mengurus banyak hal adminstrasi Aminduk, perijinan berusaha, pembayaran pajak dan lain sebagainya, semua bisa dilakukan dalam satu tempat melalui MPP yang telah disediakan oleh Pemkab Pandeglang,“ kata Ida.
Ia menambahkan berdasarkan data yang dihimpun, dari mulai diresmikan Agustus tahun lalu, pengguna layanan di MPP Pandeglang mencapai 16.065, yang paling tertinggi ada sekitar 345 orang perhari menggunakan layanan MPP.
Sementara itu, Menteri PANRB Tjahyo Kumolo mengatakan pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, terpadu, terintegrasi, untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau bagi masyarakat.
“Pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat dari kepala daerah, tentu saja komitmen dari pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat, “ujarnya.
Dalam acara penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik yang digelar Kemenpan-RB, dihadiri pula oleh Kemenkumham RI Yasona Laoly serta 38 Kepala daerah yang menandatangani komitmen tersebut, diantaranya 35 daerah sudah berdiri dari tahun 2017 -2020 termasuk MPP Kabupaten Pandeglang merupakan yang ke-27 berdiri di Indonesia. (ADV)
Bupati Pandeglang, Irna Narulita didampingi Kepala DPMPTSP Ida Novaida, dan sekretaris serta sejumlah pegawai usai acara di Jakarta. (ANTARA/Rangga Eka Putra).
