Serang (ANTARABanten) - Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) akan memudahkan masyarakat mengakses dokumen APBD, kata Ketua DPRD Provinsi Banten, Aeng Haerudin, di Serang, Senin.
"Saat ini DPRD sudah merekomendasikan calon anggota KIP. Tahun 2011 KIP diharapkan sudah terbentuk, sehingga masyarakat bisa mengakses dokomen publik dengan mudah, termasuk dokumen APBD," katanya saat diskusi antara pimpinan DPRD Banten dan kalangan pemuda, mahasiswa dan pers tentang pengawasan pelaksanaan APBD 2011 di DPRD Banten.
Ia mengatakan, dokumen APBD tidak akan sulit didapatkan seiring dengan diberlakukannya UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Namun demikian, ke depan pihaknya akan melakukan pengawasan pelaksanaan APBD tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kami akan melakukan pola pengawasan yang lebih intensif. Setiap bulan kami melakukan pengawasan khusus terhadap pelaksanaan APBD 2011 yang mencapai Rp3,4 triliun tersebut," kata Aeng Haerudin yang menjadi nara sumber bersama wakil ketua DPRD Banten, Eli Mulyadi.
Sementara itu narasumber lainnya Wakil Ketua KNPI Banten Khairul Umam mengatakan, dokumen APBD Provinsi Banten harus mudah diakses publik. Dengan demikian, elemen masyarakat akan turut membantu dalam pelaksanaan pelaksanaan APBD tersebut.
"Selama ini harus diakui akses untuk mendapatkan dokumen APBD sulit. Oleh karena itu, bagaimana mau turut mengawasi pelaksanaan APBD, kalau dokumennya ditutup rapat," katanya.
Oleh karena itu, Umam memandang perlunya koordinasi antarelemen masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. "Kalangan pemuda jangan dijadikan lawan, tetapi mitra bagi kalangan eksekutif dan legislatif," katanya.
Ketua KAMMI Banten, Muhtar Anam menyatakan, dokumen APBD yang sulit diperoleh menyebabkan mahasiswa lebih memilih turun ke jalan. Ia menyatakan, sulitnya elemen mahasiswa mendapatkan dokumen APBD menunjukkan penyusunan APBD selama ini sarat dengan kepentingan elite politik lokal.
Diskusi yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Banten tersebut dihadiri sejumlah ormas kepemudaan, mahasisiwa, tokoh masyarakat dan kalangan pers.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2010
"Saat ini DPRD sudah merekomendasikan calon anggota KIP. Tahun 2011 KIP diharapkan sudah terbentuk, sehingga masyarakat bisa mengakses dokomen publik dengan mudah, termasuk dokumen APBD," katanya saat diskusi antara pimpinan DPRD Banten dan kalangan pemuda, mahasiswa dan pers tentang pengawasan pelaksanaan APBD 2011 di DPRD Banten.
Ia mengatakan, dokumen APBD tidak akan sulit didapatkan seiring dengan diberlakukannya UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Namun demikian, ke depan pihaknya akan melakukan pengawasan pelaksanaan APBD tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Kami akan melakukan pola pengawasan yang lebih intensif. Setiap bulan kami melakukan pengawasan khusus terhadap pelaksanaan APBD 2011 yang mencapai Rp3,4 triliun tersebut," kata Aeng Haerudin yang menjadi nara sumber bersama wakil ketua DPRD Banten, Eli Mulyadi.
Sementara itu narasumber lainnya Wakil Ketua KNPI Banten Khairul Umam mengatakan, dokumen APBD Provinsi Banten harus mudah diakses publik. Dengan demikian, elemen masyarakat akan turut membantu dalam pelaksanaan pelaksanaan APBD tersebut.
"Selama ini harus diakui akses untuk mendapatkan dokumen APBD sulit. Oleh karena itu, bagaimana mau turut mengawasi pelaksanaan APBD, kalau dokumennya ditutup rapat," katanya.
Oleh karena itu, Umam memandang perlunya koordinasi antarelemen masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. "Kalangan pemuda jangan dijadikan lawan, tetapi mitra bagi kalangan eksekutif dan legislatif," katanya.
Ketua KAMMI Banten, Muhtar Anam menyatakan, dokumen APBD yang sulit diperoleh menyebabkan mahasiswa lebih memilih turun ke jalan. Ia menyatakan, sulitnya elemen mahasiswa mendapatkan dokumen APBD menunjukkan penyusunan APBD selama ini sarat dengan kepentingan elite politik lokal.
Diskusi yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Banten tersebut dihadiri sejumlah ormas kepemudaan, mahasisiwa, tokoh masyarakat dan kalangan pers.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2010