Serang (ANTARABanten) - Dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Serang pada 2011 mencapai Rp103 miliar.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Jajang Khusmara, Sabtu, mengatakan besarnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) tersebut hampir sama dengan tahun sebelumnya.
Namun yang membedakan, kata dia, mulai tahun anggaran 2011, BOS tidak lagi dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan tingkat provinsi, melainkan dimasukkan dalam APBD kabupaten/kota.
"Itu kebijakan terbaru dari pusat, makanya pada APBD 2011 terdapat lonjakan signifikan dari Rp1 triliun menjadi Rp1,191 triliun, salah satunya dari BOS," kata anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Serang Purbo Asmoro.
Menurut Purbo, dialihkannya sistem pengucuran dana BOS tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan BOS.
"Kalau melalui APBD pemerintah daerah lebih teliti dan lebih bertanggung jawab. Saya yakin sistem seperti ini jauh lebih bagus," katanya.
Meski diawasi ketat penggunaan BOS oleh pemerintah pusat, Purbo meminta masyarakat untuk lebih berperan ikut mengawasinya, karena peluang untuk diselewengkan selalu terbuka.
"Jangan sampai penggunaannya ke luar dari petunjuk teknis yang telah ditetapkan," ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang ini.
Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Sarjudin mengatakan hingga kini sistem pengucuran BOS model baru itu belum diikuti petunjuk pelaksana yang jelas.
Dia khawatir jika peraturannya tidak jelas akan bermasalah. "Biasanya dana BOS pada awal Januari sudah bisa dicairkan, ini belum tentu bisa karena harus menunggu pengesahan APBD 2011," katanya.
Dinas Pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia, kata Sarjudin, beberapa waktu lalu mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, Kemendiknas dan Kementerian Dalam Negeri agar proses pencairan BOS tidak terlalu sulit sebab tidak semua sekolah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang bagus.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2010
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Jajang Khusmara, Sabtu, mengatakan besarnya dana bantuan operasional sekolah (BOS) tersebut hampir sama dengan tahun sebelumnya.
Namun yang membedakan, kata dia, mulai tahun anggaran 2011, BOS tidak lagi dikucurkan langsung oleh pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan tingkat provinsi, melainkan dimasukkan dalam APBD kabupaten/kota.
"Itu kebijakan terbaru dari pusat, makanya pada APBD 2011 terdapat lonjakan signifikan dari Rp1 triliun menjadi Rp1,191 triliun, salah satunya dari BOS," kata anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Serang Purbo Asmoro.
Menurut Purbo, dialihkannya sistem pengucuran dana BOS tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan BOS.
"Kalau melalui APBD pemerintah daerah lebih teliti dan lebih bertanggung jawab. Saya yakin sistem seperti ini jauh lebih bagus," katanya.
Meski diawasi ketat penggunaan BOS oleh pemerintah pusat, Purbo meminta masyarakat untuk lebih berperan ikut mengawasinya, karena peluang untuk diselewengkan selalu terbuka.
"Jangan sampai penggunaannya ke luar dari petunjuk teknis yang telah ditetapkan," ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang ini.
Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Sarjudin mengatakan hingga kini sistem pengucuran BOS model baru itu belum diikuti petunjuk pelaksana yang jelas.
Dia khawatir jika peraturannya tidak jelas akan bermasalah. "Biasanya dana BOS pada awal Januari sudah bisa dicairkan, ini belum tentu bisa karena harus menunggu pengesahan APBD 2011," katanya.
Dinas Pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia, kata Sarjudin, beberapa waktu lalu mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, Kemendiknas dan Kementerian Dalam Negeri agar proses pencairan BOS tidak terlalu sulit sebab tidak semua sekolah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang bagus.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2010