Provinsi Banten mendapat dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) serta daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dari APBN tahun anggaran 2021 senilai Rp28,10 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provisni Banten Ade Rohman mengatakan, untuk tahun 2021 Provinsi Banten mendapat alokasi dari APBN 2021 senilai Rp28,10 triliun. Dana tersebut terdiri atas TKDD Rp16,42 triliun dan DIPA untuk kementerian dan lembaga (KL) Rp11,67 triliun.
Baca juga: BPBD Banten jamin stok logistik cukup hadapi bencana
"Dana disalurkan melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung," kata Ade saat penyerahan TKDD dan DIPA ke Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, di Serang, Senin.
Ia mengatakan, alokasi DIPA yang diterima Banten teridri atas dana aloaksi umum (DAU) Rp8,155 triliun, dana bagi hasil Rp1,47 triliun, dana alokasi khusus (DAK) 4,37 triliun dan DAK fisik Rp908,42 miliar. Selanjutnya ada dana intensif daerah (DID) Rp367 miliar serta dana desa Rp1,135 triliun.
"Sementara untu alokasi DIPA KL terdiri atas belanja pegawai Rp3,8 triliun, belanja barang Rp4,34 triliun, belanja modal Rp3,51 triliun. Selanjutnya juga terdapat alokasi belanja bantuan sosial Rp12,1 triliun," katanya.
Ia memaparkan, terdapat sejumlah langkah-langkah persiapan menjelang tahun anggaran 2021. Diantaranya yang pertama melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa atau lelang. Penandatanganan kontrak dapat dilaksanakan setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu menunggu hingga Januari 2021.
"Percepatan pemenuhan dokumen persyaratan DAK fisik dan dana desa. Penetapan pejabat perbendaharaan KPA (kuasa pengguna anggaran), PPK (pejabat pembuat komitmen), bendahara, PPSPM (pejabat penandatanganan surat perintah membayar) jika terdapat perubahan," kata dia.
Agar hasil yang didapat dari alokasi TKDD dan DIPA 2021 bisa optimal, kata dia, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan bisa terus meningkatkan sinergi lintas sektoral. Kemudian juga menjalin komunikasi yang lebih intensif.
"Guna mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi," katanya.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih memberi perhatian lebih pada pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Sebab, bencana non alam itu telah memberikan dampak yang sangat luas.
Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus.
"Sementara masyarakat semakin acuh terhadap berbagai peraturan. Sehingga kita Gubernur, Kapolda, Danrem dan juga Bupati/Walikota agak berat juga berhadapan dengan masyarakat yang tidak paham," katanya.
Gubernur Banten pun mengajak kepada jajaran kementerian/lembaga di Banten untuk bersama-sama menjadi contoh penerapan protokol kesehatan.
"Khususnya kepada bapak dan ibu di kementerian dan lembaga harus menjadi garda terdepan dalam melaksanakan protokol kesehatan," kata Wahidin.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provisni Banten Ade Rohman mengatakan, untuk tahun 2021 Provinsi Banten mendapat alokasi dari APBN 2021 senilai Rp28,10 triliun. Dana tersebut terdiri atas TKDD Rp16,42 triliun dan DIPA untuk kementerian dan lembaga (KL) Rp11,67 triliun.
Baca juga: BPBD Banten jamin stok logistik cukup hadapi bencana
"Dana disalurkan melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Serang, KPPN Tangerang dan KPPN Rangkasbitung," kata Ade saat penyerahan TKDD dan DIPA ke Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, di Serang, Senin.
Ia mengatakan, alokasi DIPA yang diterima Banten teridri atas dana aloaksi umum (DAU) Rp8,155 triliun, dana bagi hasil Rp1,47 triliun, dana alokasi khusus (DAK) 4,37 triliun dan DAK fisik Rp908,42 miliar. Selanjutnya ada dana intensif daerah (DID) Rp367 miliar serta dana desa Rp1,135 triliun.
"Sementara untu alokasi DIPA KL terdiri atas belanja pegawai Rp3,8 triliun, belanja barang Rp4,34 triliun, belanja modal Rp3,51 triliun. Selanjutnya juga terdapat alokasi belanja bantuan sosial Rp12,1 triliun," katanya.
Ia memaparkan, terdapat sejumlah langkah-langkah persiapan menjelang tahun anggaran 2021. Diantaranya yang pertama melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa atau lelang. Penandatanganan kontrak dapat dilaksanakan setelah penerimaan DIPA dan tidak perlu menunggu hingga Januari 2021.
"Percepatan pemenuhan dokumen persyaratan DAK fisik dan dana desa. Penetapan pejabat perbendaharaan KPA (kuasa pengguna anggaran), PPK (pejabat pembuat komitmen), bendahara, PPSPM (pejabat penandatanganan surat perintah membayar) jika terdapat perubahan," kata dia.
Agar hasil yang didapat dari alokasi TKDD dan DIPA 2021 bisa optimal, kata dia, maka diharapkan seluruh pemangku kepentingan bisa terus meningkatkan sinergi lintas sektoral. Kemudian juga menjalin komunikasi yang lebih intensif.
"Guna mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi," katanya.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih memberi perhatian lebih pada pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Sebab, bencana non alam itu telah memberikan dampak yang sangat luas.
Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi saat ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus.
"Sementara masyarakat semakin acuh terhadap berbagai peraturan. Sehingga kita Gubernur, Kapolda, Danrem dan juga Bupati/Walikota agak berat juga berhadapan dengan masyarakat yang tidak paham," katanya.
Gubernur Banten pun mengajak kepada jajaran kementerian/lembaga di Banten untuk bersama-sama menjadi contoh penerapan protokol kesehatan.
"Khususnya kepada bapak dan ibu di kementerian dan lembaga harus menjadi garda terdepan dalam melaksanakan protokol kesehatan," kata Wahidin.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020