Pemerintah Provinsi Banten meraih Kategori Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Tahun 2020.
Anugerah diterima oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin, di Jakarta, Rabu.
Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan bahwa Pemprov Banten sudah mendapatkan kategori informatif dari Komisi Informasi Pusat. Adalah puncak dari peraihan keterbukaan informasi untuk Pemprov Banten yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2017 yang Kurang Informatif, Cukup Informatif, Menuju Informatif (2019) hingga tahun 2020 ini menjadi Badan Publik Informatif.
"Saya apresiasi kerja keras PPID Utama Pemprov Banten yang sudah memberikan keterbukaan informasi dan masyarakat bisa menilainya sendiri," kata Gubernur Banten Wahidin Halim
Ia mengatakan, dalam prakteknya Badan Publik yang Informatif ini akan banyak dirasakan masyarakat dimana kemudahan akses mendapatkan informasi yang dibutuhkan akan lebih mudah, dan saat ini Pemprov Banten juga terus mendorong dengan memberikan dukungan keterbukaan informasi publik ini sehingga masyarakat dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan informasi.
Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin yang mengapresiasi badan publik yang telah memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan memberikan pesan agar terus mempertahankan pelayanan informasi publik dengan keterbukaan karena hal merupakan perlindungan hak bagi masyarakat terhadap informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan informasi publik turut mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga di era revolusi industri 4.0 perlu direspon badan publik dengan memberikan informasi yang informatif.
Dalam laporannya, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengungkapkan, pada tahun ini Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan memberikan kuesioner kepada 348 lembaga publik. Selanjutnya kuesioner kembali sebanyak 324. Lembaga yang mengembalikan kuesioner selanjutnya mempresentasikan inovasi dan kolaborasi di masa pandemi COVID-19. Memberikan penghargaan setinggi-tingginya khususnya bagi Badan Publik yang benar-benar berupaya keras dalam meraih Informatif.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Provinsi Banten Eneng Nurcahyati mengungkapkan, kategori informatif dalam keterbukaan informasi publik merupakan target RPJMD Banten 2020.
"Tantangan Keterbukaan Informasi Pemprov Banten tahun ini memang meraih Kategori Informatif dengan rentang nilai antara 90 sd 100, dan yang terpenting adalah dukungan penuh dan political will dari Pimpinan serta hal ini telah sesuai dengan visi dan misi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy," kata Eneng Nurcahyati.
Sementara itu Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Diskomifo Pemprov Banten Amal Herawan Budhi menjelaskan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020, Provinsi Banten menargetkan informatif pada keterbukaan informasi publik.
"Beberapa inovasi yang dilakukan dalam layanan informasi publik adalah mengembangkan aplikasi berbasis mobile, penyeragaman standardisasi website pada menu PPID OPD, hingga penyediaan penyimpanan dokumen yang teratur, terstruktur, besar, dan terpisah dari website yaitu document management system (DMS) sehingga dapat berbagi data informasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu," kata Amal.***3***
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Anugerah diterima oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) yang diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin, di Jakarta, Rabu.
Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan bahwa Pemprov Banten sudah mendapatkan kategori informatif dari Komisi Informasi Pusat. Adalah puncak dari peraihan keterbukaan informasi untuk Pemprov Banten yang terus meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2017 yang Kurang Informatif, Cukup Informatif, Menuju Informatif (2019) hingga tahun 2020 ini menjadi Badan Publik Informatif.
"Saya apresiasi kerja keras PPID Utama Pemprov Banten yang sudah memberikan keterbukaan informasi dan masyarakat bisa menilainya sendiri," kata Gubernur Banten Wahidin Halim
Ia mengatakan, dalam prakteknya Badan Publik yang Informatif ini akan banyak dirasakan masyarakat dimana kemudahan akses mendapatkan informasi yang dibutuhkan akan lebih mudah, dan saat ini Pemprov Banten juga terus mendorong dengan memberikan dukungan keterbukaan informasi publik ini sehingga masyarakat dapat memanfaatkan haknya untuk mendapatkan informasi.
Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin yang mengapresiasi badan publik yang telah memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan memberikan pesan agar terus mempertahankan pelayanan informasi publik dengan keterbukaan karena hal merupakan perlindungan hak bagi masyarakat terhadap informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM). Keterbukaan informasi publik turut mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga di era revolusi industri 4.0 perlu direspon badan publik dengan memberikan informasi yang informatif.
Dalam laporannya, Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengungkapkan, pada tahun ini Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan memberikan kuesioner kepada 348 lembaga publik. Selanjutnya kuesioner kembali sebanyak 324. Lembaga yang mengembalikan kuesioner selanjutnya mempresentasikan inovasi dan kolaborasi di masa pandemi COVID-19. Memberikan penghargaan setinggi-tingginya khususnya bagi Badan Publik yang benar-benar berupaya keras dalam meraih Informatif.
Sementara Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Provinsi Banten Eneng Nurcahyati mengungkapkan, kategori informatif dalam keterbukaan informasi publik merupakan target RPJMD Banten 2020.
"Tantangan Keterbukaan Informasi Pemprov Banten tahun ini memang meraih Kategori Informatif dengan rentang nilai antara 90 sd 100, dan yang terpenting adalah dukungan penuh dan political will dari Pimpinan serta hal ini telah sesuai dengan visi dan misi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy," kata Eneng Nurcahyati.
Sementara itu Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Diskomifo Pemprov Banten Amal Herawan Budhi menjelaskan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020, Provinsi Banten menargetkan informatif pada keterbukaan informasi publik.
"Beberapa inovasi yang dilakukan dalam layanan informasi publik adalah mengembangkan aplikasi berbasis mobile, penyeragaman standardisasi website pada menu PPID OPD, hingga penyediaan penyimpanan dokumen yang teratur, terstruktur, besar, dan terpisah dari website yaitu document management system (DMS) sehingga dapat berbagi data informasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu," kata Amal.***3***
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020