Lebak (ANTARABanten) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak meminta perbankan mensosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui proses untuk memperoleh pinjaman modal tersebut.
"Kami banyak menerima keluhan masyarakat tentang kesulitan untuk mendapatkan kucuran modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR)," kata anggota DPRD Lebak, Erwin Komara di Rangkasbitung, Kamis.
Erwin mengatakan, selama ini perbankan yang menyalurkan program KUR yakni bank-bank pemerintah seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri.
Namun, perbankan yang ditunjuk pemerintah tersebut hingga kini belum melakukan sosialisasi program KUR tersebut.
Selain itu juga belum pernah koordinasi dengan dewan maupun dinas yang berkompeten.
"Saya sendiri belum mengetahui penyaluran KUR yang dilakukan bank-bank pemerintah itu. Apakah tepat sasaran untuk usaha kecil dan menengah (UKM)," katanya.
Menurut dia, program KUR adalah program pemerintah dalam upaya membantu peningkatan modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
Karena itu, pemerintah daerah maupun dewan setempat juga harus mengetahui sejauhmana penyaluran KUR tersebut.
Saat ini, kata dia, masyarakat merasa kesulitan untuk mendapat akses pengembangan modal KUR karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan perbankan itu.
"Banyak pengusaha UKM yang mengajukan modal KUR, namun ditolak oleh perbankan dengan alasan tidak jelas," katanya
Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Agung Sulistijo mengatakan, pihaknya menyalurkan KUR sejak 2007 hingga 2010, dan kini mencapai Rp34 miliar dengan debitur 6.036 nasabah.
Namun, saat ini sisa KUR sampai Agustus 2010 mencapai Rp13,144 miliar dengan debitur sebanyak 2.785 nasabah.
"Penyaluran KUR itu tentu sangat membantu bagi pengusaha mikro untuk meningkatkan usahanya." katanya.
Dia mengutarakan dia, pihaknya telah memberikan kemudahan bagi UKM untuk mendapatkan pinjaman KUR dan mereka cukup dengan keterangan izin usaha yang dikeluarkan kelurahan maupun desa serta fotocopi kartu tanda penduduk.
"Kami menyalurkan KUR untuk tingkat unit minimal Rp500 ribu hingga Rp5 juta, sedangkan cabang bisa mencapai Rp500 juta," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2010
"Kami banyak menerima keluhan masyarakat tentang kesulitan untuk mendapatkan kucuran modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR)," kata anggota DPRD Lebak, Erwin Komara di Rangkasbitung, Kamis.
Erwin mengatakan, selama ini perbankan yang menyalurkan program KUR yakni bank-bank pemerintah seperti BRI, BNI dan Bank Mandiri.
Namun, perbankan yang ditunjuk pemerintah tersebut hingga kini belum melakukan sosialisasi program KUR tersebut.
Selain itu juga belum pernah koordinasi dengan dewan maupun dinas yang berkompeten.
"Saya sendiri belum mengetahui penyaluran KUR yang dilakukan bank-bank pemerintah itu. Apakah tepat sasaran untuk usaha kecil dan menengah (UKM)," katanya.
Menurut dia, program KUR adalah program pemerintah dalam upaya membantu peningkatan modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
Karena itu, pemerintah daerah maupun dewan setempat juga harus mengetahui sejauhmana penyaluran KUR tersebut.
Saat ini, kata dia, masyarakat merasa kesulitan untuk mendapat akses pengembangan modal KUR karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan perbankan itu.
"Banyak pengusaha UKM yang mengajukan modal KUR, namun ditolak oleh perbankan dengan alasan tidak jelas," katanya
Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Agung Sulistijo mengatakan, pihaknya menyalurkan KUR sejak 2007 hingga 2010, dan kini mencapai Rp34 miliar dengan debitur 6.036 nasabah.
Namun, saat ini sisa KUR sampai Agustus 2010 mencapai Rp13,144 miliar dengan debitur sebanyak 2.785 nasabah.
"Penyaluran KUR itu tentu sangat membantu bagi pengusaha mikro untuk meningkatkan usahanya." katanya.
Dia mengutarakan dia, pihaknya telah memberikan kemudahan bagi UKM untuk mendapatkan pinjaman KUR dan mereka cukup dengan keterangan izin usaha yang dikeluarkan kelurahan maupun desa serta fotocopi kartu tanda penduduk.
"Kami menyalurkan KUR untuk tingkat unit minimal Rp500 ribu hingga Rp5 juta, sedangkan cabang bisa mencapai Rp500 juta," ujarnya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2010