Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan dalam APBN, anggaran untuk menambah alat deteksi dini tsunami.
"Saya mendorong BMKG, BNPB menganggarkan untuk diusulkan dalam APBN guna mendata sekaligus mengecek kondisi alat pendeteksi tsunami, seperti buoy dan tide gauge yang tersebar di daerah pesisir pantai serta merevitalisasi dan memperbarui alat pendeteksi tsunami maupun early warning system (EWS)," ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Baca juga: Presiden bertanya pada prajurit di perbatasan, "Gaji dan tunjangan lancar?"
Dia mengatakan keberadaan alat pendeteksi tsunami yang mumpuni dari segi kualitas maupun kuantitas dapat menghasilkan data yang akurat sesuai kondisi kebencanaan yang dibutuhkan BMKG, mengingat jumlah alat pendeteksi tsunami bisa memengaruhi akurasi data bencana.
Dia juga mendorong DPR RI melalui Badan Anggaran DPR RI untuk memberikan dukungan anggaran kepada BMKG dan BNPB, BPBD dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam penyusunan anggaran, guna memperkuat mitigasi bencana di Indonesia, khususnya pengadaan alat pendeteksi tsunami/early warning system (EWS), mengingat besarnya biaya menjadi salah satu faktor minimnya jumlah pendeteksi tsunami jenis buoy.
Dia juga mendorong BMKG, BNPB dan BPBD terus melakukan maintenance secara berkala seluruh alat pendeteksi tsunami, serta melakukan pengecekan keberfungsian alat pendeteksi tsunami baik buoy maupun tide gauge sehingga apabila terjadi kerusakan pemerintah dapat segera memperbaikinya.
"Mengingat bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai sudah seharusnya memiliki alat pendeteksi tsunami yang berfungsi dan sesuai standar yang mampu memberikan peringatan sedini mungkin," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Saya mendorong BMKG, BNPB menganggarkan untuk diusulkan dalam APBN guna mendata sekaligus mengecek kondisi alat pendeteksi tsunami, seperti buoy dan tide gauge yang tersebar di daerah pesisir pantai serta merevitalisasi dan memperbarui alat pendeteksi tsunami maupun early warning system (EWS)," ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Baca juga: Presiden bertanya pada prajurit di perbatasan, "Gaji dan tunjangan lancar?"
Dia mengatakan keberadaan alat pendeteksi tsunami yang mumpuni dari segi kualitas maupun kuantitas dapat menghasilkan data yang akurat sesuai kondisi kebencanaan yang dibutuhkan BMKG, mengingat jumlah alat pendeteksi tsunami bisa memengaruhi akurasi data bencana.
Dia juga mendorong DPR RI melalui Badan Anggaran DPR RI untuk memberikan dukungan anggaran kepada BMKG dan BNPB, BPBD dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam penyusunan anggaran, guna memperkuat mitigasi bencana di Indonesia, khususnya pengadaan alat pendeteksi tsunami/early warning system (EWS), mengingat besarnya biaya menjadi salah satu faktor minimnya jumlah pendeteksi tsunami jenis buoy.
Dia juga mendorong BMKG, BNPB dan BPBD terus melakukan maintenance secara berkala seluruh alat pendeteksi tsunami, serta melakukan pengecekan keberfungsian alat pendeteksi tsunami baik buoy maupun tide gauge sehingga apabila terjadi kerusakan pemerintah dapat segera memperbaikinya.
"Mengingat bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai sudah seharusnya memiliki alat pendeteksi tsunami yang berfungsi dan sesuai standar yang mampu memberikan peringatan sedini mungkin," kata dia.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020