Anggota Komisi V DPRD Banten Umar Bin Barmawi berharap Pemprov setempat segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan perbaikan atau membeli alat deteksi tsunami yang rusak guna mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat.
“Harus secepatnya diganti. atau alat rusak dapat diperbaiki, maka segera diperbaiki, jangan dinanti-nanti. Kalau alatnya dapat bekerja dengan baik, bencana akan dapat diketahui sehingga masyarakat sekitar terdampak dapat melakukan antisipasi,” kata Umar Bin Barmawi di Serang, Rabu.
Baca juga: BNNP Banten gagalkan penyelundupan 301 Kg ganja
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah pusat, provinsi, Pemkab Pandeglang serta Lebak dapat segera mempersiapkan diri dengan membuat langkah-langkah strategis, sehingga dampak kerugian dapat diminimalisir, termasuk korban jiwa.
“Saya sangat berharap bencana tsunami, banjir atau tanah longsor tidak ada, tapi kalau dari pemerintahnya gencar dan merumuskan kebijakan dengan tepat dan benar, maka dampak negatif dirasakan masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin,” kata Umar.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada masyarakat di wilayah rawan bencana dapat memahami jika ada tanda-tanda bencana.
“Sosialisasi dari pemerintah tentang kebencanaan saya lihat sudah cukup baik, tinggal memaksimalkan saja,” kata Umar menambahkan.
Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana mengatakan hasil kajian ITB terkait potensi dan ancaman gempa bumi di wilayah Selatan Jawa termasuk Banten, menjadi langkah antisipasi pemprov dalam kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana yang akan terjadi. Meskipun tak ada satu orangpun yang bisa memprediksi kepastian terjadinya bencana.
"Mitigasi bencana sudah kita lakukan seperti pembuatan titik kumpul dan jalur evakuasi yang lokasinya berada di dataran tinggi. Ketika terjadi bencana, kami harapkan jalur-jalur ini bisa menjadi arah bagi warga untuk mengevakuasi diri," katanya.
Ia menjelaskan, BPBD bersama 'stakeholder' terkait akan terus mengantisipasi lewat berbagai kegiatan dalam bentuk sosialisasi tanggap bencana kepada masyarakat yang berada di lokasi sekitar rawan bencana.
Namun diakui Nana, untuk alat deteksi dini yang ada saat ini masih belum maksimal, dan untuk shelter saat ini yang masih bisa dimaksimalkan hanya ada di Pandeglang dan Malingping. Sementara alat pendeteksi gempa kurang lebih sekitar 12 milik BMKG.
"Ada di wilayah Lebak dan Pandeglang. Kondisinya masih berfungsi. Yang tidak berfungsi itu sirine yang ada di Pasuruan, Labuan dan Panimbang. Tapi sudah kita sampaikan ke BMKG agar itu bisa segera diperbaiki, karena itu punya BMKG," kata Nana.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
“Harus secepatnya diganti. atau alat rusak dapat diperbaiki, maka segera diperbaiki, jangan dinanti-nanti. Kalau alatnya dapat bekerja dengan baik, bencana akan dapat diketahui sehingga masyarakat sekitar terdampak dapat melakukan antisipasi,” kata Umar Bin Barmawi di Serang, Rabu.
Baca juga: BNNP Banten gagalkan penyelundupan 301 Kg ganja
Pihaknya juga meminta kepada pemerintah pusat, provinsi, Pemkab Pandeglang serta Lebak dapat segera mempersiapkan diri dengan membuat langkah-langkah strategis, sehingga dampak kerugian dapat diminimalisir, termasuk korban jiwa.
“Saya sangat berharap bencana tsunami, banjir atau tanah longsor tidak ada, tapi kalau dari pemerintahnya gencar dan merumuskan kebijakan dengan tepat dan benar, maka dampak negatif dirasakan masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin,” kata Umar.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada masyarakat di wilayah rawan bencana dapat memahami jika ada tanda-tanda bencana.
“Sosialisasi dari pemerintah tentang kebencanaan saya lihat sudah cukup baik, tinggal memaksimalkan saja,” kata Umar menambahkan.
Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana mengatakan hasil kajian ITB terkait potensi dan ancaman gempa bumi di wilayah Selatan Jawa termasuk Banten, menjadi langkah antisipasi pemprov dalam kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana yang akan terjadi. Meskipun tak ada satu orangpun yang bisa memprediksi kepastian terjadinya bencana.
"Mitigasi bencana sudah kita lakukan seperti pembuatan titik kumpul dan jalur evakuasi yang lokasinya berada di dataran tinggi. Ketika terjadi bencana, kami harapkan jalur-jalur ini bisa menjadi arah bagi warga untuk mengevakuasi diri," katanya.
Ia menjelaskan, BPBD bersama 'stakeholder' terkait akan terus mengantisipasi lewat berbagai kegiatan dalam bentuk sosialisasi tanggap bencana kepada masyarakat yang berada di lokasi sekitar rawan bencana.
Namun diakui Nana, untuk alat deteksi dini yang ada saat ini masih belum maksimal, dan untuk shelter saat ini yang masih bisa dimaksimalkan hanya ada di Pandeglang dan Malingping. Sementara alat pendeteksi gempa kurang lebih sekitar 12 milik BMKG.
"Ada di wilayah Lebak dan Pandeglang. Kondisinya masih berfungsi. Yang tidak berfungsi itu sirine yang ada di Pasuruan, Labuan dan Panimbang. Tapi sudah kita sampaikan ke BMKG agar itu bisa segera diperbaiki, karena itu punya BMKG," kata Nana.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020