Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk membantu pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI dan Polri yang bertugas dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Serang pada 9 Desember 2020 mendatang.
“Anggaran untuk pengadaan APD bagi petugas Bawaslu tidak tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), begitupun untuk TNI dan Polri yang turut berperan dalam menyukseskan pilkada Kabupaten Serang,” kata Tatu dalam rapat Koordinasi Pemerintah Daerah di Provinsi Banten yang menyelenggarakan pilkada, di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug Kota Serang Rabu (22/07/2020).
Tatu mengatakan, tidak tercantumnya dalam NPHD untuk Bawaslu Kabupaten Serang, karena pada saat penganggarannya sebelum pandemi COVID-19. Begitupun dana yang dialokasikan untuk TNI dan Polri juga tidak tercantum untuk pengadaan APD.
“Sedangkan jika dipaksakan menggunakan dana APBD pun, kondisi pendapatan daerah tengah sulit di masa pandemi ini. Jadi saya berharap arahan dari Pak Gubernur Banten,” ucapnya.
Berbeda dengan KPU Kabupaten Serang, lanjut Tatu, sudah menjalani rapid tes bagi pegawai sekretariat KPU, PPK, PPDP yang anggarannya dialokasikan dari pusat atau KPU RI.
“Pada intinya apakah harus kami siapkan anggaran dari APBD, jika Pemprov Banten tidak membantu, mohon arahannya,” jelasTatu.
Tatu memaparkan, Pemkab Serang sudah mengucurkan NPHD yang diperuntukan KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Dengan rincian, KPU sebesar Rp75 miliar lebih, terealisasi senilai Rp60,5 miliar. Untuk Bawaslu tercantum dalam NPHD sebesar Rp19, 5 miliar sudah terealisasi senilai Rp15,620 miliar.
“Sedangkan untuk TNI dan Polri sebesar Rp3,2 miliar sudah terealisasi,” jelas Tatu.
Hadir dalam rakor tersebut, Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, Bupati Pandeglang, dan Walikota Cilegon diwakili, dan unsur Muspida Provinsi Banten dan tingkat kabupaten dan kota. Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota yang melaksanakan pilkada.
Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim belum bisa memastikan akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan APD bagi petugas Bawaslu, TNI dan Polri. Pihaknya akan memastikan jika sudah mendekati pelaksanaan, yakni 9 Desember 2020 mendatang.
“Gampang itu, tapi saya belum bisa jawab sekarang. Nanti kalau sudah mendekati waktunya baru saya jawab kalau buat APD,” ujarnya usai rakor.
Sebelumnya Pemprov Banten mengaku sudah menyetujui untuk pelaksanaan rapid tes petugas KPPS di setiap TPS pada Pilkada Kabupaten Serang.
“Kalau rapid tes sudah saya setujui untuk KPPS, untuk APD nanti saya belum bisa jawab sekarang,” ujar Wahidin.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
“Anggaran untuk pengadaan APD bagi petugas Bawaslu tidak tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), begitupun untuk TNI dan Polri yang turut berperan dalam menyukseskan pilkada Kabupaten Serang,” kata Tatu dalam rapat Koordinasi Pemerintah Daerah di Provinsi Banten yang menyelenggarakan pilkada, di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug Kota Serang Rabu (22/07/2020).
Tatu mengatakan, tidak tercantumnya dalam NPHD untuk Bawaslu Kabupaten Serang, karena pada saat penganggarannya sebelum pandemi COVID-19. Begitupun dana yang dialokasikan untuk TNI dan Polri juga tidak tercantum untuk pengadaan APD.
“Sedangkan jika dipaksakan menggunakan dana APBD pun, kondisi pendapatan daerah tengah sulit di masa pandemi ini. Jadi saya berharap arahan dari Pak Gubernur Banten,” ucapnya.
Berbeda dengan KPU Kabupaten Serang, lanjut Tatu, sudah menjalani rapid tes bagi pegawai sekretariat KPU, PPK, PPDP yang anggarannya dialokasikan dari pusat atau KPU RI.
“Pada intinya apakah harus kami siapkan anggaran dari APBD, jika Pemprov Banten tidak membantu, mohon arahannya,” jelasTatu.
Tatu memaparkan, Pemkab Serang sudah mengucurkan NPHD yang diperuntukan KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Dengan rincian, KPU sebesar Rp75 miliar lebih, terealisasi senilai Rp60,5 miliar. Untuk Bawaslu tercantum dalam NPHD sebesar Rp19, 5 miliar sudah terealisasi senilai Rp15,620 miliar.
“Sedangkan untuk TNI dan Polri sebesar Rp3,2 miliar sudah terealisasi,” jelas Tatu.
Hadir dalam rakor tersebut, Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, Bupati Pandeglang, dan Walikota Cilegon diwakili, dan unsur Muspida Provinsi Banten dan tingkat kabupaten dan kota. Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota yang melaksanakan pilkada.
Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim belum bisa memastikan akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan APD bagi petugas Bawaslu, TNI dan Polri. Pihaknya akan memastikan jika sudah mendekati pelaksanaan, yakni 9 Desember 2020 mendatang.
“Gampang itu, tapi saya belum bisa jawab sekarang. Nanti kalau sudah mendekati waktunya baru saya jawab kalau buat APD,” ujarnya usai rakor.
Sebelumnya Pemprov Banten mengaku sudah menyetujui untuk pelaksanaan rapid tes petugas KPPS di setiap TPS pada Pilkada Kabupaten Serang.
“Kalau rapid tes sudah saya setujui untuk KPPS, untuk APD nanti saya belum bisa jawab sekarang,” ujar Wahidin.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020