Puluhan nelayan jaring kambang di sekitar lokasi reklamasi Ancol menginginkan agar mereka tetap mempunyai tempat berlabuh kapal, jika hasil dari kegiatan itu nantinya akan difungsikan sebagai perluasan kawasan wisata di utara Jakarta itu.
"Salah satu keinginan kami adalah tetap diberikan tempat berlabuh kapal, jika lokasi reklamasi itu difungsikan pengelola," kata salah seorang nelayan, Reza saat ditemui ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, selama ini jika reklamasi ini tetap dilakukan, maka para nelayan terancam tidak punya tempat kapal berlabuh.
Karena itu, katanya, dirinya bersama para nelayan dengan 30 kapal berbagai ukuran tidak mempermasalahkan reklamasi itu selama para nelayan tetap mendapatkan perhatian.
"Jika ini terus dilakukan, kemungkinan kami tidak punya tempat kapal berlabuh lagi," kata Reza.
Menurut Reza, jika itu ketentuan pemerintah yang terbaik bagi warga, dirinya tidak mempermasalahkan. Akan tetapi, para nelayan memohon untuk diberikan perhatian.
Bahkan, katanya, jika untuk keperluan tempat berlabuh itu harus diadakan semacam iuran, maka hal itu juga tidak masalah. "Asal masih masuk akal dan tidak memberatkan, serta tak membebani, tidak masalah. Syukur bisa gratis," katanya.
Ketua Forum Komunikasi Nelayan Jakarta Muhammad Tahir menyatakan selama tiga tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan perhatian kepada nelayan sangat kurang sekali.
Selain itu, kata dia, selama ini nelayan merasa tidak diberdayakan oleh pemerintah.
Padahal,kata dia, para nelayan di teluk Jakarta telah mendukung dan memperjuangkan Anies untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Kami tetap konsisten menolak reklamasi karena itu membunuh kami sebagai nelayan,” kata Tahir.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan izin perluasan lahan Taman Impian Jaya Ancol bertujuan agar mengakomodir kepentingan publik seperti tempat rekreasi masyarakat.
"Perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi, kita mengutamakan kepentingan publik," ujar Saefullah.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Salah satu keinginan kami adalah tetap diberikan tempat berlabuh kapal, jika lokasi reklamasi itu difungsikan pengelola," kata salah seorang nelayan, Reza saat ditemui ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, selama ini jika reklamasi ini tetap dilakukan, maka para nelayan terancam tidak punya tempat kapal berlabuh.
Karena itu, katanya, dirinya bersama para nelayan dengan 30 kapal berbagai ukuran tidak mempermasalahkan reklamasi itu selama para nelayan tetap mendapatkan perhatian.
"Jika ini terus dilakukan, kemungkinan kami tidak punya tempat kapal berlabuh lagi," kata Reza.
Menurut Reza, jika itu ketentuan pemerintah yang terbaik bagi warga, dirinya tidak mempermasalahkan. Akan tetapi, para nelayan memohon untuk diberikan perhatian.
Bahkan, katanya, jika untuk keperluan tempat berlabuh itu harus diadakan semacam iuran, maka hal itu juga tidak masalah. "Asal masih masuk akal dan tidak memberatkan, serta tak membebani, tidak masalah. Syukur bisa gratis," katanya.
Ketua Forum Komunikasi Nelayan Jakarta Muhammad Tahir menyatakan selama tiga tahun kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan perhatian kepada nelayan sangat kurang sekali.
Selain itu, kata dia, selama ini nelayan merasa tidak diberdayakan oleh pemerintah.
Padahal,kata dia, para nelayan di teluk Jakarta telah mendukung dan memperjuangkan Anies untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
“Kami tetap konsisten menolak reklamasi karena itu membunuh kami sebagai nelayan,” kata Tahir.
Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan izin perluasan lahan Taman Impian Jaya Ancol bertujuan agar mengakomodir kepentingan publik seperti tempat rekreasi masyarakat.
"Perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi, kita mengutamakan kepentingan publik," ujar Saefullah.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020