Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah menaikkan anggaran penanganan dampak COVID-19 dari Rp677,2 triliun menjadi Rp695,2 triliun yang akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
“Pengurangan tekanan akibat penurunan kesejahteraan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan Rp695,2 triliun. Kami mulai track seluruh belanja penanganan COVID-19 agar efektif,” kata Sri Mulyani dalam konferensi APBN KiTa di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani merinci total anggaran Rp695,2 triliun itu terdiri dari kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp106,11 triliun.
Sri Mulyani mengatakan melalui anggaran tersebut diharapkan akan mampu mengurangi tekanan berat yang terjadi pada kuartal II-2020 sehingga kuartal III dapat mulai terjadi pemulihan.
“Seluruh APBN difokuskan mengurangi tekanan berat jadi diharapkan masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonominya,” ujarnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan dana pembiayaan korporasi naik Rp9 triliun yaitu dari Rp44,57 triliun menjadi Rp53,57 triliun untuk program kredit modal kerja sektor padat karya.
“Stimulus ini masih sedang tahap finalisasi,” ujarnya.
Febrio merinci program tersebut berbentuk boost kredit modal kerja korporasi melalui penjaminan sehingga pemerintah tidak menyalurkan pinjaman menggunakan APBN.
“Mirip dengan penjaminan kredit modal kerja UMKM. Jadi pemerintah bayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP), iuran jasa penjaminannya. Ini masih difinalisasi,” katanya.
Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menuturkan untuk penambahan bantuan kepada pemerintah daerah yang awalnya dianggarkan Rp1 triliun sekarang menjadi Rp5 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Ini akan ditingkatkan dari PT SMI akan minta Rp5 triliun dan masih standby kan juga yang lain sekitar Rp5 triliun sampai Rp10 triliun,” ujarnya.
Primanto melanjutkan penambahan anggaran juga dilakukan untuk cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya dihentikan dan kini diaktifkan kembali yaitu dari Rp8,7 triliun menjadi Rp9,1 triliun.
“DAK akan diaktifkan lagi dan diarahkan untuk proyek padat karya yang bisa diselesaikan dalam waktu empat sampai lima bulan sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Tak hanya itu, Primanto menyebutkan pemerintah juga berencana menyiapkan anggaran untuk hibah yang terkait pariwisata Rp3,3 triliun, namun masih menunggu waktu untuk peluncurannya.
“Itu dukungan pemerintah pusat ke pemda disamping pemda sendiri saat ini ada 537 daerah yang telah realokasi anggaran dan total sekarang Rp71,7 triliun,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
“Pengurangan tekanan akibat penurunan kesejahteraan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan Rp695,2 triliun. Kami mulai track seluruh belanja penanganan COVID-19 agar efektif,” kata Sri Mulyani dalam konferensi APBN KiTa di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani merinci total anggaran Rp695,2 triliun itu terdiri dari kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif usaha Rp120,61 triliun, UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp106,11 triliun.
Sri Mulyani mengatakan melalui anggaran tersebut diharapkan akan mampu mengurangi tekanan berat yang terjadi pada kuartal II-2020 sehingga kuartal III dapat mulai terjadi pemulihan.
“Seluruh APBN difokuskan mengurangi tekanan berat jadi diharapkan masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa mulai melakukan pemulihan kegiatan ekonominya,” ujarnya.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan dana pembiayaan korporasi naik Rp9 triliun yaitu dari Rp44,57 triliun menjadi Rp53,57 triliun untuk program kredit modal kerja sektor padat karya.
“Stimulus ini masih sedang tahap finalisasi,” ujarnya.
Febrio merinci program tersebut berbentuk boost kredit modal kerja korporasi melalui penjaminan sehingga pemerintah tidak menyalurkan pinjaman menggunakan APBN.
“Mirip dengan penjaminan kredit modal kerja UMKM. Jadi pemerintah bayar Imbal Jasa Penjaminan (IJP), iuran jasa penjaminannya. Ini masih difinalisasi,” katanya.
Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menuturkan untuk penambahan bantuan kepada pemerintah daerah yang awalnya dianggarkan Rp1 triliun sekarang menjadi Rp5 triliun melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Ini akan ditingkatkan dari PT SMI akan minta Rp5 triliun dan masih standby kan juga yang lain sekitar Rp5 triliun sampai Rp10 triliun,” ujarnya.
Primanto melanjutkan penambahan anggaran juga dilakukan untuk cadangan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebelumnya dihentikan dan kini diaktifkan kembali yaitu dari Rp8,7 triliun menjadi Rp9,1 triliun.
“DAK akan diaktifkan lagi dan diarahkan untuk proyek padat karya yang bisa diselesaikan dalam waktu empat sampai lima bulan sehingga dapat membantu peningkatan ekonomi daerah,” jelasnya.
Tak hanya itu, Primanto menyebutkan pemerintah juga berencana menyiapkan anggaran untuk hibah yang terkait pariwisata Rp3,3 triliun, namun masih menunggu waktu untuk peluncurannya.
“Itu dukungan pemerintah pusat ke pemda disamping pemda sendiri saat ini ada 537 daerah yang telah realokasi anggaran dan total sekarang Rp71,7 triliun,” katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020