Makassar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan penyaluran Program Bantuan Pangan Tahun 2024 kepada 22 juta Penerima Bantuan Pangan ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat dari dampak langsung kenaikan harga pangan.
"Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang merupakan lanjutan dari BLT El Nino kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diharapkan juga dapat melindungi daya beli masyarakat," ujar Menko Airlangga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.
Menurut dia, dengan adanya perlindungan daya beli masyarakat maka tingkat konsumsi masyarakat juga akan tetap berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebutkan laju pertumbuhan ekonomi regional pada kuartal III-2023 tertinggi kedua dicapai oleh wilayah Sulawesi sebesar 6,44 persen year on year (yoy), dengan besaran kontribusi terhadap perekonomian nasional sebesar 7,25 persen.
"Provinsi Sulawesi Selatan mampu tumbuh 4,05 persen (yoy) ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian serta ekspor," ujar Airlangga.
Baca juga: Pemkot Tangerang Selatan salurkan bantuan pangan ke 22.469 KK
Airlangga melanjutkan pencapaian inflasi nasional tahun 2023 sebesar 2,61 persen (yoy) juga menjadi tingkat inflasi terendah dalam dua dekade terakhir, di luar periode pandemi COVID-19.
Sementara itu, tingkat inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 tercatat sebesar 2,81 persen (yoy).
“Kami berharap ke depan inflasi bisa terus ditekan, tapi yang lebih penting sebagai tujuan utama adalah meninggikan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menko Airlangga.
Baca juga: Bapanas sebut bantuan beras telah dilakukan jauh hari sebelum pemilu
Dalam kesempatan ini, Menko Airlangga berharap Provinsi Sulawesi Selatan tetap menjadi penyumbang ekonomi terbesar di wilayah Sulawesi, serta terus mengembangkan sektor-sektor bernilai tambah tinggi, seperti sektor industri pengolahan.
Sebagai sentra produksi pangan, baik beras maupun komoditas hortikultura, sekaligus hub untuk kawasan Timur Indonesia, Ia meminta seluruh elemen Pemerintah Daerah (Pemda) dan mitra strategis di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan nasional.
“Kalau perlu Sulsel mengumpulkan produksi dari daerah lain, jadi tidak hanya mengandalkan produksi dari sini saja. Jadi bisa ada jalur reguler dari sini, misalnya ke Hong Kong dan Jepang, hub-nya bisa dari sini, tidak balik lagi ke Selat Malaka. Langsung ke utara, jadi freight cost lebih murah,” ujar Menko Airlangga.
Ia juga mendorong peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan, karena penyaluran KUR secara nasional akan mencapai Rp280 triliun secara nasional pada tahun ini.
"Satu lagi yaitu KUR Alsintan juga harus didorong, besarannya sampai Rp2 miliar, DP-nya 10 persen, dan bunga 6 persen. Jadi itu silakan diajukan per kelompok juga bisa. Saya pikir hortikultura, pertanian, peternakan, dan manufaktur bisa terus didorong di Sulsel,” ujar Menko Airlangga.
Baca juga: Presiden Jokowi dialog dengan penerima bantuan pangan beras di Bantul
