Dalam audiensi di Gedung DPRD Kota Serang, Kamis (24/11) tersebut, juga dihadiri Kepala Dinas PUPR dan anggota dewan lainnya.
Baca juga: Serap aspirasi secara langsung, Ketua DPRD Kota Serang kunjungi dapil Kasemen
Pada pertemuan itu, warga meminta Pemkot Serang untuk melakukan normalisasi sungai yang ada di perumahan tersebut guna meminimalisasi banjir, serta meninggikan dan melebarkan jembatan agar sejajar dengan jalan saat ini.
"Yang diinginkan warga adalah normalisasi sungai, dan juga masalahnya jembatan ada 3 jembatan yang menyempit dan minta agar ditinggikan serta dilebarkan sehingga sepadan dengan jalan," kata perwakilan warga Trimo Syambirin.
Permintaan tersebut disampaikan warga karena jalan dan jembatan di Perumahan widya Asri sudah dilimpahkan ke Pemkot Serang, maka untuk memperbaikinya juga kewenangan pemkot.
"Jalan dan jembatan itu kewenangan kota karena itu sudah diserahkan ke Kota Serang. Harapan kami supaya jembatan itu di bongkar dan ditinggikan," kata Trimo.
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan untuk jembatan yang ada di Singandaru dan yang lainnya sudah dianggarkan pada 2023, dan dewan akan menindaklanjuti agar ke depan kalaupun banjir dampaknya akan lebih kecil sehingga masyarakat Kota Serang lebih tenang.
"Sudah dianggarkan sebenanya di tahun 2023, jembatan yang ada di Padma Raya dan Singandaru, lalu ada jembatan yg dalam Perumahan Puri dan Widya Asri ini agar di tindaklanjuti supaya dampak banjir bisa kecil agar warga bisa tenang," kata Budi Rustandi.
Ia juga meminta kepada Pemkot Serang untuk menertibkan bangunan yang ada bibir sungai yang telah mengakibatkan penyempitan daerah aliran sungai sehingga mendorong terjadinya banjir.
"Terkait bangunan rumah yang ada di bibir sungai, itu rencananya saya dengan Kapolres dan Dandim beserta Pemkot Serang telah sepakat agar dibongkar, tujuannya ketika dilakukan normalisasi sungai tidak mengganggu alat berat," katanya.
Budi juga menyatakan, penyebab banjir di Kota Serang saat ini salah satunya adalah karena semakin banyaknya pengembang perumahan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan, namun mereka telah mengantongi izin.
"Makanya harapan saya kepada pemerintah Kota Serang, setiap ada izin dari properti dilihat yang jelas dan turun ke bawah, itu akan berdampak banjir gak nantinya, jadi jangan asal beri izin saja," ujarnya.