Fokus kita ada tiga hal, membangun jaringan organisasi, membangun anggota dan menumbuhkan usaha dalam bentuk UMKM, koperasi atau korporasi untuk menggerakkan organisasiSerang (ANTARA) - Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Pensiunan Indonesia (DPW PPI) Provinsi Banten menuntut pemerintah pusat dan daerah memberikan perhatian berupa kesejahteraan yang selayaknya bagi para pensiunan ASN yang sudah mengabdi lama kepada bangsa dan Negara.
“Jadi semangatnya ini untuk memperjuangkan aspirasi para pensiunan untuk mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah,” kata Ketua DPW PPI Provinsi Banten Hilman Nitiamidjaja usai acara sosialisasi organisasi PPI Banten di Aula gedung Dinas PUPR Pemprov Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis.
Baca juga: Pemprov Banten buka posko dan layanan gangguan ginjal akut sesuai arahan Presiden
Selain Hilman yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Banten, hadir juga sejumlah mantan pejabat eselon II Pemprov Banten dan puluhan pensiunan ASN lainnya.
Menurut Hilman, pertemuan tersebut dilakukan pihaknya dalam rangka sosialisasi organisasi PPI, dimana organisasi tersebut baru terbentuk di tingkat pusat dengan Ketua Umum Ermaya Suriadinata dan telah dikukuhkan oleh Mendagri Tito Karnavian.
“Sekarang sudah terbentuk di beberapa provinsi dan kebupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan di seluruh Indonesia,’ kata Hilman.
Selanjutnya, kata Hilman, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepengurusan di tingkat kabupaten/kota untuk kemudian sama-sama dilakukan pengukuhan dengan DPW PPI Banten yang direncanakan akan dilakukan pada Desember 2022 mendatang.
Untuk keanggotaannya, kata dia, PPI terdiri dari para pensiunan aparatur negara mulai dari pensiunan ASN, pensiunan pejabat negara/daerah dari esekutif, legislatif, sampai yudikatif. Berikutnya, pensiunan karyawan BUMN/BUMD, mantan kepala desa dan perangkatnya, hingga isteri/suami anggota PPI.
Secara umum, kata dia, PPI bertujuan meningkatkan kesejahteraan pensiunan, perlindungan sosial, jaminan pendapatan dan kapasitas individu guna mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak hidup pensiunan aparatur negara.
"Fokus kita ada tiga hal, membangun jaringan organisasi, membangun anggota dan menumbuhkan usaha dalam bentuk UMKM, koperasi atau korporasi untuk menggerakkan organisasi," kata Hilman.
Lebih jauh Hilman mengungkapkan perhatian pemerintah sejauh ini dirasa masih sangat minim kepada para pensiunan. Untuk itu pengurus pusat diagendakan akan mendorong dibahas dan disahkannya Undang-undang tentang pensiunan kepada DPR RI.
Dalam waktu dekat, lanjutnya, PPI akan meminta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan semacam Peraturan Presiden yang mengatur tentang kesejahteraan pensiunan.
“Di daerah tentu kita akan mendorong pemda memiliki regulasi serupa seperti perda (Peraturan Daerah),” katanya.
Selain memiliki tujuan memperjuangkan hak, lanjutnya, PPI sebagai sebuah organisasi yang memiliki legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan juga akan melakukan kerja-kerja membantu masyarakat dengan cara menjadi mitra pemerintah.
“Jadi nanti kita akan kritik pemerintah kalau kerjanya gak bener. Dan tentu kebijakan yang baik akan kita dukung dan bantu wujudkan,” kata Hilman
Ditanya tentang kemungkinan adanya motivasi politik dalam kemunculan PPI tersebut, Hilman mengaku tidak ada yang bisa melepaskan diri dari kepentingan politik termasuk organisasi barunya itu. Apalagi, lanjutnya, saat ini adalah tahun politik di mana setiap anggota PPI dimungkinkan secara pribadi untuk terlibat politik praktis seperti pada kontestasi pemilu dan pilkada.
Pewarta: MulyanaEditor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA 2026
