Bahkan dalam satu kesempatan, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DPD Banten untuk ikut berpartisipasi mewujudkan UMKM Banten "Go Digital" sebagai wujud memberdayakan ekonomi masyarakat oleh HIPMI dan pemerintah.
Digitalisasi UMKM dan pendampingan oleh berbagai pihak secara berkesinambungan, diharapkan akan meningkatkan perekonomian masyarakat Banten. Program pendampingan bisnis usaha kecil ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi khususnya online marketplace dan media sosial dalam pemasaran produk UMKM.
UMKM di daerah perdesaan akan sangat membantu upaya-upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diantaranya rangka mengurangi angka kemiskinan dan menjadi salah satu motor penggerak perekonomian dan kemajuan sosial khususnya di wilayah perdesaan.
Pesatnya laju penetrasi pengguna internet dan perkembangan teknologi informasi serta transformasi pelaku UMKM ke dunia digital dapat memberikan keuntungan yang signifikan. Apalagi disaat pandemi COVID-19 sekarang ini, membutuhkan pemulihan ekonomi yang cepat.
Untuk itu, kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha, perbankan, perusahaan telekomunikasi dan media massa diperlukan untuk menyukseskan program 'UMKM go digital'. Termasuk dalam upaya akseptasi dan penetrasi digital untuk pemuliha ekonomi.
Akan tetapi, kondisi faktual di lapangan memperlihatkan banyak pelaku industri rumahan belum maksimal dalam pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial untuk meningkatkan pemasaran dan produktivitas industri rumahan. Oleh karena itu, perlu kemitraan lintas sektoral antara pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, masyarakat dan media massa atau dikenal dengan istilah penta helix.
Masalah pengetahuan digitalitasi, akses internet serta digital divide di wilayah Provinsi Banten, masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam membangun ekonomi digital di Provinsi Banten. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya untuk menorong peningkatan infrastruktur teknologi informasi di daerah-daerah, baik melalui pihak ke tiga atau perusahaan telekomunikasi maupun memalui pemerintah daerah masing-masing terutama di wilayah Banten selatan.
Sebab, banyak sentra-sentra produksi di Provinsi Banten yang memiliki prospek untuk optimalisasi digitalisasi. Namun masih terkendala pemerataan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta perlu ditingkatkan untuk dapat mengatasi kesenjangan digital (digital divide) pada beberapa wilayah tertentu di Banten. Peningkatan akses broadband dan kualitas layanan, akan mendorong adopsi teknologi digital oleh pelaku industri atau UMKM serta membantu pelaku UMKM untuk menjadi bisnis digital.
Berdasarakan data dari Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Banten, masih terdapat sejumlah desa yang belum tersentuh jariingan internet (blank spot), karena keterbatasan perusahaan penyedia jasa layanan komunikasi yang masuk ke daerah tersebut, maupun belum adanya bantuan dari pemerintah dan juga pihak lainnya.
Alasannya, pemerintah daerah Provinsi Banten mengaku masih keterbatasan anggaran untuk memberikan bantuan infrastruktur telekomunikasi dan informasi ke daerah. Sehingga, biasanya daerah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkominfo.
Ada tiga daerah di Banten yang sebagian wilayahnya masih 'blank spot' atau belum tersentuh jaringan internet berdasarkan data yang disampaikan daerah tersebut kepada Kementerian Kominfo Tahun 2020 lalau.
Sejumlah wilayah yang masih sulit atau bahkan belum tercover sinyal komunikasi tersebut yakni di Kabupaten Serang ada 27 desa yang berada di tiga kecamatan yakni Cinangka, Bojonegara dan Kecamatan Pontang, terutama wilayah yang berada di pulau terluar di Kabupaten Serang. Kemudian di Kabupaten Pandeglang tersebar di beberapa desa yang ada di delapan kecamatan dan di Kabupaten Lebak ada di sekitar 94 desa yang tersebar di 18 kecamatan.
Padahal melalui peningkatan kemampuan pelaku UMKM dan juga dukungan infrastruktur teknologi informasi hingga ke pelosok daerah di Banten, akan bisa meningkatkan akseptasi dan penetrasi digital dalam rangke mendorong pemulihan ekonomi di Provinsi Banten.
Selain mendorong pengembangan dan kemajuan bagi pelaku usaha atau UMKM yang sudah ada, digitalisasi juga diharapkan dapat memunculkan wirausaha baru yang berkorelasi terhadap penurunan angka pengangguran di Provinsi Banten.
Tidak hanya Pemerintah Provinsi Banten, Bank indonesia (BI) Perwakilan Banten juga terus berupaya mendorong daerah melakukan penguatan ekosisitem ekonomi dan keuangan digital, dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 serta penguatan ketahanan pangan.
Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja, perbaikan kondisi ekonomi Provinsi Banten secara gradual, didukung oleh berbagai indikator ekonomi yakni tingkat inflasi yang stabil, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, serta sistem pembayaran yang handal. Adapun upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan 4K yaitu empat pilar yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selain itu di masa pandemi COVID-19, sektor pertanian terbukti sebagai sektor yang dapat didorong untuk pengendalian inflasi guna mencapai ketahanan pangan.
Selain penguatan dari sisi ketahanan pangan, kata Erwin, penting juga dukungan penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital dengan tiga hal yaitu meningkatkan adopsi teknologi dan digital, mendorong peran serta pesantren dan UMKM 'go digital' dan sektor pariwisata 'go digital'.
"Mendorong UMKM 'go digital' dengan cara kegiatan business matching serta meningkatkan akses ke pasar domestik dan luar negeri," Erwin Soejadimadja dalam diskusi ketahanan pangan serta pengendalian inflasi melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Kabupaten Lebak, akhir Maret 22021 lalu.
Bahkan, bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan RI 17 Agustus 2021 kemarin, Kementerian BUMN melalui kolaborasi sejumlah perusahaan BUMN meluncurkan sebuah program 'PaDi' atau pasar digital bagi UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan pendapatan dan potensi para pelaku UMKM dengan memberikan fasilitas PaDi.
Program PaDi diciptakan agar bermanfaat bagi kedua belah pihak, yakni pelaku UMKM dan Pemerintah. Bagi pelaku UMKM, akan lebih mudah untuk memasarkan produk/ jasanya, mencari pelanggan yang terpercaya, dan mendapat bantuan modal.
Digitalisasi pemasaran produk UMKM di Badut
Sementara salah satu daerah di Banten yang terus berupaya mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan pemasaran digital yakni Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak pada 2017 lalu telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 489/139/2017 tentang pemasaran berbasis penggunaan digitalisasi informasi teknologi internet atau daring. Sejumlah produksi UMKM Kabupaten Lebak diantaranya sudah memiliki standarisasi kemasan seperti SNI, Halal, PIRT, dan Barcode.
Pemkab Lebak mendorong mendorong akseptasi dan penetrasi digital bagi pelaku UMKM yakni memasarkan produk dengan menggunakan digitalisasi internet melalui Twitter, Facebook, website UKM Lebak Berkarya, Dinkop@lebak, Instagram dan surat elektronik. Pemkab Lebak juga sebelumnya sudah memberikan pelatihan bagi sebagian pelaku UMKM, diantaranya dilatih bagaimana mereka bisa download atau mengunggah postingan produksi ke jejaring internet sehingga bisa dilihat di website UKM Lebak Berkarya.
Akseptasi dan penetrasi digital tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha besar maupun kecil di perkotaan di Banten, salah satu pelaku UMKM di daerah pedalaman di Kabupaten Lebak yakni di lingkungan masyrakat baduy juga saat ini sudah memanfaatkan digitalisasi untuk memasarkan produk UMKM masyarakat di di Kabupaten Lebak.
Salah satunya dilalakukan Udil Baduy, pria warga baduy luar tersebut mengaku selain memproduksi aneka kerajinan Badui, kini ia juga sudah memasrkan produknya tersebut secara daring atau menaftaakan teknologi digital termasuk sejumlah 'marketplace' ternama di tanah air. Ia bersama sejumlah anak muda baduy lainnya di Kampung Kadu Ketug Desa Ciboleger Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, memasrkan produk UMKM baduy tersebut dengan memanfaatkan digitalisasi atau teknologi informasi.
"Walaupun sebenarnya kami masih ada kekhawatiran dengan pemasaran cara seperti ini. Karena kan sebenarnya urusan teknologi itu sesuatu yang tabu dan dilarang oleh tetua adat. bahkan kami ini dianggapnya 'nakal'," kata Udil.
Namun dengan dalih bertujuan untuk membantu memasarkan produk kerajinan masyarakat di daerah itu termasuk kerajinan yang dibuat di 'Imah Kriya baduy' miliknya, ia bersama sejumlah pemuda lainnya yang sudah mengenal 'smartphone' tetap berupaya menjual produk kerajinan tersebut secara 'online' dan juga penjualan secara langsung bagi wisatawan yang datang ke lokasi.
"Ini adanya di baduy luar, kalau di baduy dalam sama sekali tidak boleh," kata pria baduy warga kampung Kadu Ketug tersebut.
Selain masyarakat baduy yang berada di pelosok Kabupaten Lebakdengan produk UMKM-nya, digitalisasi juga sudah dimanfaatkan oleh para pemilik warung kecil penjual kebutuhan pokok sehari-hari yang ada di kompleks-kompleks perumahan atau pemukiman penduduk. Diantaranya penggunaan aplikasi 'Buku Warung' untuk memudahkan pencatatan transaksi, pembelanjaan, penjualan, utang piutang dan lainnya.
"Biasanya kan saya pakai catatan di buku. Nah semenjak ada aplikasi buku warung, saya pakai aplikasi itu lebih aman, tertib, mudah dan tidak hilang. Ya kecuali HP-nya hilang," kata Suwardi salah seorang pemilik warung sembako di Perumahan Bumi Agung permai 1 Kota Serang.
Pewarta: MulyanaEditor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA 2026
