Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Banten, Dian Wahyudi meminta penerima jaring pengaman sosial (JPS) akibat dampak pandemi virus corona atau COVID-19 tepat sasaran.
"Jangan sampai keluarga mampu ekonomi menerima JPS itu," kata Dian Wahyudi saat dihubungi di Lebak, Minggu.
Masyarakat dari keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 menjadikan skala prioritas untuk menerima program JPS di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) dan pemberian beras.
Penyaluran bantuan program JPS tersebut untuk meringankan beban ekonomi mereka agar tidak mengalami kerawanan pangan karena saat ini banyak masyarakat dari keluarga miskin sangat terpukul akibat penyebaran virus Corona itu. Bahkan, banyak usaha mereka gulung tikar dan kesulitan ekonomi, sehingga patut mendapatkan bantuan program JPS yang dikucurkan oleh pemerintah.
"Kami berharap pendataan keluarga miskin tepat sasaran dan mereka menerima program JPS itu," kata Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lebak itu.
Menurut dia, pemerintah dalam waktu dekat akan menyalurkan BLT kepada masyarakat dari keluarga miskin yang terdampak COVID-19. Pendataan masyarakat yang menerima BLT itu harus akurat dan tepat sasaran dengan melibatkan kepala desa/kelurahan, kepala dusun hingga ketua warga lingkungan. Sebab, mereka warga miskin berhak untuk menerima BLT sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan ke depan.
Oleh karena itu, PKS Lebak akan mengawal penyaluran dana BLT itu agar tidak terjadi penyelewangan sehingga orang dari keluarga ekonomi mampu menerima program tersebut.
"Kami berharap program JPS itu tepat sasaran, sehingga warga keluarga miskin yang terdampak Corona menerima bantuan sosial," katanya menjelaskan.
Titi (50) warga Komdik Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengatakan bahwa dirinya sebagai warga miskin hingga kini belum menerima bantuan sosial yang dikucurkan Kementerian Sosial, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan beras keluarga miskin atau rastra hingga kartu sehat.
"Kami berharap bisa menerima BLT, karena ekonomi keluarga sangat terpukul,terlebih saat ini penghasilan cuci buruh semakin menurun akibat dampak Corona," kata Titi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak Eka Darmana Putra mengatakan pihaknya kini tengah melakukan validasi data untuk penyaluran BLT agar tepat sasaran untuk keluarga miskin yang terdampak penyebaran COVID-19.
"Kami mengusulkan sebanyak 55.653 KK berdasarkan pendataan desa di 28 kecamatan untuk menerima BLT," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Jangan sampai keluarga mampu ekonomi menerima JPS itu," kata Dian Wahyudi saat dihubungi di Lebak, Minggu.
Masyarakat dari keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19 menjadikan skala prioritas untuk menerima program JPS di antaranya bantuan langsung tunai (BLT) dan pemberian beras.
Penyaluran bantuan program JPS tersebut untuk meringankan beban ekonomi mereka agar tidak mengalami kerawanan pangan karena saat ini banyak masyarakat dari keluarga miskin sangat terpukul akibat penyebaran virus Corona itu. Bahkan, banyak usaha mereka gulung tikar dan kesulitan ekonomi, sehingga patut mendapatkan bantuan program JPS yang dikucurkan oleh pemerintah.
"Kami berharap pendataan keluarga miskin tepat sasaran dan mereka menerima program JPS itu," kata Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lebak itu.
Menurut dia, pemerintah dalam waktu dekat akan menyalurkan BLT kepada masyarakat dari keluarga miskin yang terdampak COVID-19. Pendataan masyarakat yang menerima BLT itu harus akurat dan tepat sasaran dengan melibatkan kepala desa/kelurahan, kepala dusun hingga ketua warga lingkungan. Sebab, mereka warga miskin berhak untuk menerima BLT sebesar Rp600 ribu selama tiga bulan ke depan.
Oleh karena itu, PKS Lebak akan mengawal penyaluran dana BLT itu agar tidak terjadi penyelewangan sehingga orang dari keluarga ekonomi mampu menerima program tersebut.
"Kami berharap program JPS itu tepat sasaran, sehingga warga keluarga miskin yang terdampak Corona menerima bantuan sosial," katanya menjelaskan.
Titi (50) warga Komdik Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengatakan bahwa dirinya sebagai warga miskin hingga kini belum menerima bantuan sosial yang dikucurkan Kementerian Sosial, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan beras keluarga miskin atau rastra hingga kartu sehat.
"Kami berharap bisa menerima BLT, karena ekonomi keluarga sangat terpukul,terlebih saat ini penghasilan cuci buruh semakin menurun akibat dampak Corona," kata Titi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak Eka Darmana Putra mengatakan pihaknya kini tengah melakukan validasi data untuk penyaluran BLT agar tepat sasaran untuk keluarga miskin yang terdampak penyebaran COVID-19.
"Kami mengusulkan sebanyak 55.653 KK berdasarkan pendataan desa di 28 kecamatan untuk menerima BLT," katanya.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020