Indonesian National Ferryowners Association (INFA) Cabang Merak, meminta PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang utama merak kembali melakukan evaluasi dan mengkaji kembali penerapan kebijakan pembelian tiket online kepada pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Merak Banten.
Ketua Indonesian National Ferryowners Association (INFA), Asir Muhammad di Merak Cilegon Kamis, menjelaskan Pihaknya juga meminta agar pengguna jasa penyeberangan di berikan kebebasan dalam pembelian tiket dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung, karena system yang diterapkan pihak ASDP saat ini secara online belum maksimal.
Asir mengungkapkan, pihaknya mengeluhkan penerapan system online kepada seluruh pengguna jasa penyebrangan, termasuk supir angkutan barang. Hal itu karena tidak semua supir angkutan dan penumpang memiliki fasilitas android untuk pemesanan tiket secara online. Akbitanya, para supir angkutan kebingunan setiap kali pemesanan tiket.
“Kenapa kebijakan online ini harus dipaksakan. Tidak semua pengguna jasa penyebrangan itu memiliki fasilitas adroid untuk memesan tiket online,” katanya.
Disisi lain kata Asir, pihaknya juga mengeluhkan adanya tambahan adminitrasi bank sebesar Rp3 ribu dan biaya adminitrasi koperasi Rp2 ribu, hal itu dinilai tidak masuk akal.
“Ada biaya tambahan, dan itu memberatkan, alasannya juga tidak tepat untuk adminitrasi bank dan koperasi. Hal itu menurut saya harus dikaji,” tambahnya.
Asir memaparkan, adanya penerapan sistem tiket online seluruhnya bagi penguna jasa penyebrangan harus dikaji kembali. Pasalnya secara infrastruktur di pelabuhan sendiri masih minim, termasuk tiket juga belum bisa dipesan di sejumlah minimarket atau penjualan online lainnya. Hal itu terlihat dari masih banyaknya antrian truk dan kendaraan umum di loket masuk.
“Kalau semua kaku dan dipaksakan, sementara masyarakat terutama para sopir truck belum siap, termasuk sejumlah infrastruktur juga dinilai belum siap, apakah ini tidak menjadi perhatian kita semua. Bahwa sebenarnya dengan memaksakan online tiket ini bahwa sebenarnya kita menciptakan ancaman Penyeberangan Merak Bakauheni itu sendiri,” imbuhnya.
Selain itu lebih jauh ia memaparkan, adanya pemberlakukan sistem online terpadu, juga diprediksi akan berdampak kepada perusahaan pelayaran karena kakunya sistem online.
“Tapi kalau justru menjadi kesulitan bagi Pengguna jasa, apa yg bisa dilakukan dan menjadi value bagi masyakat dan perusahaan pelayaran.” ujarnya.
Tujuan dibuatnya tiket terpadu adalah untuk menjaga stabilitas, agar tidak terjadi perang harga, dua hal pokok inilah yang menjadi tiket terpadu, sehingga tidak ada perang harga masing-masing perusahaan.
“Kalau model ini terus dilakukan (pemaksaan tiket online). Bagaimana kalau pada akhirnya masing-masing perusahaan pelayaran akan menjual tiket masing-masing,” ujarnya.
Sebelumnya, pemberlakuan kebijakan tiket online yang rencananya akan dilakukan serempak di empat pelabuhan besar di Indonesia, dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan layanan digital dan efisiensi waktu di loket pelayanan pelabuhan.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menjelaskan upaya ini sebagai langkah perseroan dalam mencegah interaksi langsung pengguna jasa dimasa wabah corona.
"Ini juga relevan dengan arahan pemerintah dalam pengendalian penyebaran virus corona dengan meminimalisasi interaksi langsung," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Ketua Indonesian National Ferryowners Association (INFA), Asir Muhammad di Merak Cilegon Kamis, menjelaskan Pihaknya juga meminta agar pengguna jasa penyeberangan di berikan kebebasan dalam pembelian tiket dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung, karena system yang diterapkan pihak ASDP saat ini secara online belum maksimal.
Asir mengungkapkan, pihaknya mengeluhkan penerapan system online kepada seluruh pengguna jasa penyebrangan, termasuk supir angkutan barang. Hal itu karena tidak semua supir angkutan dan penumpang memiliki fasilitas android untuk pemesanan tiket secara online. Akbitanya, para supir angkutan kebingunan setiap kali pemesanan tiket.
“Kenapa kebijakan online ini harus dipaksakan. Tidak semua pengguna jasa penyebrangan itu memiliki fasilitas adroid untuk memesan tiket online,” katanya.
Disisi lain kata Asir, pihaknya juga mengeluhkan adanya tambahan adminitrasi bank sebesar Rp3 ribu dan biaya adminitrasi koperasi Rp2 ribu, hal itu dinilai tidak masuk akal.
“Ada biaya tambahan, dan itu memberatkan, alasannya juga tidak tepat untuk adminitrasi bank dan koperasi. Hal itu menurut saya harus dikaji,” tambahnya.
Asir memaparkan, adanya penerapan sistem tiket online seluruhnya bagi penguna jasa penyebrangan harus dikaji kembali. Pasalnya secara infrastruktur di pelabuhan sendiri masih minim, termasuk tiket juga belum bisa dipesan di sejumlah minimarket atau penjualan online lainnya. Hal itu terlihat dari masih banyaknya antrian truk dan kendaraan umum di loket masuk.
“Kalau semua kaku dan dipaksakan, sementara masyarakat terutama para sopir truck belum siap, termasuk sejumlah infrastruktur juga dinilai belum siap, apakah ini tidak menjadi perhatian kita semua. Bahwa sebenarnya dengan memaksakan online tiket ini bahwa sebenarnya kita menciptakan ancaman Penyeberangan Merak Bakauheni itu sendiri,” imbuhnya.
Selain itu lebih jauh ia memaparkan, adanya pemberlakukan sistem online terpadu, juga diprediksi akan berdampak kepada perusahaan pelayaran karena kakunya sistem online.
“Tapi kalau justru menjadi kesulitan bagi Pengguna jasa, apa yg bisa dilakukan dan menjadi value bagi masyakat dan perusahaan pelayaran.” ujarnya.
Tujuan dibuatnya tiket terpadu adalah untuk menjaga stabilitas, agar tidak terjadi perang harga, dua hal pokok inilah yang menjadi tiket terpadu, sehingga tidak ada perang harga masing-masing perusahaan.
“Kalau model ini terus dilakukan (pemaksaan tiket online). Bagaimana kalau pada akhirnya masing-masing perusahaan pelayaran akan menjual tiket masing-masing,” ujarnya.
Sebelumnya, pemberlakuan kebijakan tiket online yang rencananya akan dilakukan serempak di empat pelabuhan besar di Indonesia, dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan layanan digital dan efisiensi waktu di loket pelayanan pelabuhan.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menjelaskan upaya ini sebagai langkah perseroan dalam mencegah interaksi langsung pengguna jasa dimasa wabah corona.
"Ini juga relevan dengan arahan pemerintah dalam pengendalian penyebaran virus corona dengan meminimalisasi interaksi langsung," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020