Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri meminta agar semua hasil ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) terutama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dapat memberikan manfaat secara luas.
"Jadi jangan hanya sebatas kertas laporan saja namun harus berasaskan kegunaan dan manfaat bagi semua lapisan masyarakat," kata Megawati saat memberikan arahan dalam Rakornas BRIN di Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Kamis.
Megawati yang juga dewan pengarah BRIN meminta agar struktur badan ini jangan terlalu birokrasi, namun harus berorientasi rumpun keilmuan seperti lazim dipraktikan di badan-badan riset negara lain.
Megawati mengatakan tugas dan fungsi BRIN adalah mengintegrasikan dan mengonslidasikan sumber daya riset baik manusia, infrastruktur maupun anggaran sampai ke pengkajian dan penerapan yang ada di kementerian/ lembaga.
Megawati berharap secara bertahap pendanaan bagi riset dan inovasi tidak lagi bergantung kepada anggaran negara, namun dibiayai melalui kerja sama dengan badan usaha.
UU Sisnas Iptek telah mengatur keringanan pajak sampai dengan 300 persen bagi badan usaha yang telah mengalokasikan dananya untuk riset dan inovasi nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Jadi jangan hanya sebatas kertas laporan saja namun harus berasaskan kegunaan dan manfaat bagi semua lapisan masyarakat," kata Megawati saat memberikan arahan dalam Rakornas BRIN di Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Kamis.
Megawati yang juga dewan pengarah BRIN meminta agar struktur badan ini jangan terlalu birokrasi, namun harus berorientasi rumpun keilmuan seperti lazim dipraktikan di badan-badan riset negara lain.
Megawati mengatakan tugas dan fungsi BRIN adalah mengintegrasikan dan mengonslidasikan sumber daya riset baik manusia, infrastruktur maupun anggaran sampai ke pengkajian dan penerapan yang ada di kementerian/ lembaga.
Megawati berharap secara bertahap pendanaan bagi riset dan inovasi tidak lagi bergantung kepada anggaran negara, namun dibiayai melalui kerja sama dengan badan usaha.
UU Sisnas Iptek telah mengatur keringanan pajak sampai dengan 300 persen bagi badan usaha yang telah mengalokasikan dananya untuk riset dan inovasi nasional.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020