Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dalam rangka memastikan pelayanan yang optimal pada akhir 2019.
“Kita melihat secara intensif langkah-langkah akhir tahun dari pelaksanaan APBN khususnya didalam hal pencairan anggaran belanja 2019 yang Rp2.461,1 triliun itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya di KPPN V, Jakarta, Jumat.
Suahasil mengatakan bahwa penyerapan anggaran tahun ini khususnya yang dilakukan oleh satuan kerja, kementerian, dan lembaga hingga 19 Desember 2019 menunjukkan tren membaik.
Ia menyebutkan realisasi belanja negara hingga pertengahan Desember itu mencapai 84 persen dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun yaitu Rp2.067,32 triliun sehingga merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.
“Itu adalah angka yang paling tinggi mungkin kira-kira dalam lima tahun terakhir sejak kita melihat data ini secara spesifik belum pernah setinggi 84 persen,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyebutkan indeks dari kualitas pelaksanaan anggaran yang baik tidak hanya dilihat melalui penyerapan saja namun juga terkait perencanan, eksekusi, ketepatan perencanaan, pencairan, hingga pertanggungjawabannya.
Suahasil merinci pelaksanaan anggaran 2019 mencatatkan peningkatan kualitas belanja yang ditunjukkan melalui frekuensi revisi anggaran berkurang 82 persen dan ketertiban penyampaian data kontrak meningkat 83,4 persen dari 78 persen pada 2018.
Selain itu, ketertiban penyelesaian tagihan SPM LS Kontraktual turut meningkat 93,9 persen dari semula 90,2 persen, perencanaan anggaran makin akurat dan matang, serta penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker naik menjadi 97,1 persen dari 90,5 persen pada 2018.
Menurutnya, seluruh indikator tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja telah sehingga mewujudkan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Suahasil juga memberikan motivasi kepada pegawai KPPN Jakarta V untuk terus bekerja dengan maksimal dalam memberikan layanan di bidang perbendaharaan.
“Kementerian Keuangan menjelang akhir tahun akan terus melakukan pemantauan atas keseluruhan pelaksanaan baik dari sisi penerimaan, belanja, dan ketepatan pembiayaan APBN,” ujarnya.
Sebagai informasi, realisasi belanja negara sejak Januari hingga November 2019 mencapai Rp2.046 triliun atau 83,1 persen dari target dari target APBN yaitu Rp2.461,1 triliun.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.293,2 triliun atau tumbuh 5,5 persen dari periode sama 2018 yakni Rp1.225,2 triliun dan 79,1 persen dari target APBN Rp1.634,3 triliun.
Kemudian, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp752,8 triliun atau tumbuh 5 persen dibandingkan periode yang sama 2018 yaitu Rp717,1 triliun dan 91,1 persen dari pagu APBN Rp826,8 triliun.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
“Kita melihat secara intensif langkah-langkah akhir tahun dari pelaksanaan APBN khususnya didalam hal pencairan anggaran belanja 2019 yang Rp2.461,1 triliun itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya di KPPN V, Jakarta, Jumat.
Suahasil mengatakan bahwa penyerapan anggaran tahun ini khususnya yang dilakukan oleh satuan kerja, kementerian, dan lembaga hingga 19 Desember 2019 menunjukkan tren membaik.
Ia menyebutkan realisasi belanja negara hingga pertengahan Desember itu mencapai 84 persen dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp2.461,1 triliun yaitu Rp2.067,32 triliun sehingga merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.
“Itu adalah angka yang paling tinggi mungkin kira-kira dalam lima tahun terakhir sejak kita melihat data ini secara spesifik belum pernah setinggi 84 persen,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyebutkan indeks dari kualitas pelaksanaan anggaran yang baik tidak hanya dilihat melalui penyerapan saja namun juga terkait perencanan, eksekusi, ketepatan perencanaan, pencairan, hingga pertanggungjawabannya.
Suahasil merinci pelaksanaan anggaran 2019 mencatatkan peningkatan kualitas belanja yang ditunjukkan melalui frekuensi revisi anggaran berkurang 82 persen dan ketertiban penyampaian data kontrak meningkat 83,4 persen dari 78 persen pada 2018.
Selain itu, ketertiban penyelesaian tagihan SPM LS Kontraktual turut meningkat 93,9 persen dari semula 90,2 persen, perencanaan anggaran makin akurat dan matang, serta penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara satker naik menjadi 97,1 persen dari 90,5 persen pada 2018.
Menurutnya, seluruh indikator tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja telah sehingga mewujudkan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Suahasil juga memberikan motivasi kepada pegawai KPPN Jakarta V untuk terus bekerja dengan maksimal dalam memberikan layanan di bidang perbendaharaan.
“Kementerian Keuangan menjelang akhir tahun akan terus melakukan pemantauan atas keseluruhan pelaksanaan baik dari sisi penerimaan, belanja, dan ketepatan pembiayaan APBN,” ujarnya.
Sebagai informasi, realisasi belanja negara sejak Januari hingga November 2019 mencapai Rp2.046 triliun atau 83,1 persen dari target dari target APBN yaitu Rp2.461,1 triliun.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.293,2 triliun atau tumbuh 5,5 persen dari periode sama 2018 yakni Rp1.225,2 triliun dan 79,1 persen dari target APBN Rp1.634,3 triliun.
Kemudian, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp752,8 triliun atau tumbuh 5 persen dibandingkan periode yang sama 2018 yaitu Rp717,1 triliun dan 91,1 persen dari pagu APBN Rp826,8 triliun.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019