Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyerukan terciptanya situasi kondusif jelang pelantikan presiden dan wakil presiden karena demonstrasi dinilai rentan disusupi hingga memunculkan stigma upaya penggagalan pelantikan presiden.
"BEM Nusantara belum ada mengeluarkan seruan aksi demonstrasi supaya kami tidak disebut memiliki isu menggagalkan pelantikan presiden," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana, di Jakarta, Jumat.
Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019 di Gedung DPR/MPR, Jakarta
Ia pun mengimbau BEM Nusantara agar menjaga kondusifitas dan keamanan negara.
"Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan presiden, itu sama saja dengan menghianati proses demokrasi yang sudah dilalui beberapa waktu lalu," tuturnya.
Mengenai UU KPK, Hengky menyampaikan tak sepenuhnya menolak keberadaan beleid tersebut, namun ada poin-poin yang harus diperbaiki. BEM Nusantara sendiri akan menempuh tiga langkah dengan mengutamakan dialog terkait UU KPK.
"Ada tiga langkah. Pertama, Perppu kami ingin berdialog dengan presiden, memberikan pertimbangan kenapa harus ada Perppu. Yang kedua, legislative review, kami ingin berdialog dengan Ketua DPR, poin-poin apa yang harus diperbaiki di UU KPK itu. Yang ketiga melalui Judicial Review di MK," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Hengky mengungkapkan BEM Nusantara mengagendakan konsolidasi nasional di Bandung Jawa Barat. Seluruh perwakilan kampus maupun universitas dari setiap provinsi dihimbau untuk hadir membahas perihal Perppu dan JR terhadap UU KPK saat konsolidasi nasional.
"Pada tanggal 19-20 Oktober ini kami melakukan konsolidasi nasional dengan seluruh perwakilan provinsi untuk membahas Perppu, legislative review (LR) dan jalur JR. Kami akan membulatkan suara di Bandung nanti, kami harapkan bisa bertemu Ketua DPR dan presiden pasca-konsolidasi," ucap Hengky.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"BEM Nusantara belum ada mengeluarkan seruan aksi demonstrasi supaya kami tidak disebut memiliki isu menggagalkan pelantikan presiden," kata Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana, di Jakarta, Jumat.
Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan dilantik pada 20 Oktober 2019 di Gedung DPR/MPR, Jakarta
Ia pun mengimbau BEM Nusantara agar menjaga kondusifitas dan keamanan negara.
"Jangan sampai ada bahasa penggagalan pelantikan presiden, itu sama saja dengan menghianati proses demokrasi yang sudah dilalui beberapa waktu lalu," tuturnya.
Mengenai UU KPK, Hengky menyampaikan tak sepenuhnya menolak keberadaan beleid tersebut, namun ada poin-poin yang harus diperbaiki. BEM Nusantara sendiri akan menempuh tiga langkah dengan mengutamakan dialog terkait UU KPK.
"Ada tiga langkah. Pertama, Perppu kami ingin berdialog dengan presiden, memberikan pertimbangan kenapa harus ada Perppu. Yang kedua, legislative review, kami ingin berdialog dengan Ketua DPR, poin-poin apa yang harus diperbaiki di UU KPK itu. Yang ketiga melalui Judicial Review di MK," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Hengky mengungkapkan BEM Nusantara mengagendakan konsolidasi nasional di Bandung Jawa Barat. Seluruh perwakilan kampus maupun universitas dari setiap provinsi dihimbau untuk hadir membahas perihal Perppu dan JR terhadap UU KPK saat konsolidasi nasional.
"Pada tanggal 19-20 Oktober ini kami melakukan konsolidasi nasional dengan seluruh perwakilan provinsi untuk membahas Perppu, legislative review (LR) dan jalur JR. Kami akan membulatkan suara di Bandung nanti, kami harapkan bisa bertemu Ketua DPR dan presiden pasca-konsolidasi," ucap Hengky.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019