Petugas Polda Metro Jaya mengalihkan arus kendaraan di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, terkait rencana aksi kelompok petani pada Kamis pagi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Jakarta, Kamis, mengatakan rekayasa arus kendaraan dilakukan guna menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar Istana Kepresidenan.
Polisi mengalihkan kendaraan dari Jalan Hayam Wuruk dibelokkan ke kiri arah Jalan Juanda, dari Jalan Veteran lurus ke Jalan Suripranoto dan Jalan Hayam Wuruk.
Kendaraan dari Jalan Merdeka Timur lurus ke Lapangan Banteng, kemudian arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin belok kiri ke Jalan Kebagusan atau Jalan Merdeka Selatan.
Berdasarkan informasi, sebanyak 10.000 orang dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia se-Pulau Jawa akan berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan.
Para petani itu mendukung program pemerintah terkait Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sesuai Peraturan Mentreri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia N0.P3 MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.
Namun petani menilai pelaksanaan program pemerintah tersebut bermasalah pada tingkat bawah dan tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Jakarta, Kamis, mengatakan rekayasa arus kendaraan dilakukan guna menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar Istana Kepresidenan.
Polisi mengalihkan kendaraan dari Jalan Hayam Wuruk dibelokkan ke kiri arah Jalan Juanda, dari Jalan Veteran lurus ke Jalan Suripranoto dan Jalan Hayam Wuruk.
Kendaraan dari Jalan Merdeka Timur lurus ke Lapangan Banteng, kemudian arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin belok kiri ke Jalan Kebagusan atau Jalan Merdeka Selatan.
Berdasarkan informasi, sebanyak 10.000 orang dari Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia se-Pulau Jawa akan berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan.
Para petani itu mendukung program pemerintah terkait Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) sesuai Peraturan Mentreri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia N0.P3 MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017.
Namun petani menilai pelaksanaan program pemerintah tersebut bermasalah pada tingkat bawah dan tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019