Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan agar Indonesia unggul, pemerintah harus berani melakukan proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara (deregulasi) dengan penyederhanaan dan konsistensi regulasi sampai ke akar-akarnya.
"Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 2019 di Gedung MPRDPRDPD di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, regulasi yang menjebak dan menakut-nakuti tidak bisa dibiarkan karena justru menghambat inovasi. Oleh karena itu, Jokowi menawarkan sejumlah solusi terkait regulasi di Indonesia.
Langkah-langkah itu mesti ditempuh pemerintah agar dapat menciptakan ekosistem politik, ekosistem hukum, ekosistem sosial yang kondusif. Demi menerapkan itu, pemerintah tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang ruwet dan rumit serta penuh basa-basi yang justru menyibukkan dan meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha.
"Reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran. Saya mengajak kita semua pemerintah, DPR, DPD, dan MPR juga Pemda, dan DPRD untuk melakukan langkah-langkah baru," ujar Jokowi.
Oleh karena itu regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas," kata dia.
Sebab inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Jokowi, regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya.
"Regulasi harus memberikan rasa aman. Dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia maju," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Tahun 2019 di Gedung MPRDPRDPD di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, regulasi yang menjebak dan menakut-nakuti tidak bisa dibiarkan karena justru menghambat inovasi. Oleh karena itu, Jokowi menawarkan sejumlah solusi terkait regulasi di Indonesia.
Langkah-langkah itu mesti ditempuh pemerintah agar dapat menciptakan ekosistem politik, ekosistem hukum, ekosistem sosial yang kondusif. Demi menerapkan itu, pemerintah tidak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang ruwet dan rumit serta penuh basa-basi yang justru menyibukkan dan meruwetkan masyarakat dan pelaku usaha.
"Reformasi perundang-undangan harus kita lakukan secara besar-besaran. Saya mengajak kita semua pemerintah, DPR, DPD, dan MPR juga Pemda, dan DPRD untuk melakukan langkah-langkah baru," ujar Jokowi.
Oleh karena itu regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas," kata dia.
Sebab inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Jokowi, regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya.
"Regulasi harus memberikan rasa aman. Dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia maju," kata dia.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019