Anggota Komisi V DPR-RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan pelaksanaan tol laut yang digagas pemerintah belum sesuai dengan harapan rakyat.
"Dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang di inginkan rakyat, yaitu tol laut betul-betul ditentukan sesuai dengan standarisasi tertentu, dari kapasitasnya, kecepatannya dan semuanya untuk kebutuhan tol laut itu sendiri," katanya dalam keterangan pers yang diterima Antara, Rabu.
Kemudian, kata dia, dalam pelaksanaannya, tol laut sering mengalami keterlambatan satu sampai tujuh hari, dan jadwal tol laut tidak tersosialisasikan ke publik. Bahkan, jadwal yg diberikan pemerintah dan Pelindo pun sering diubah oleh operator.
Untuk muatan, kata dia, juga harus ditentukan oleh Pemerintah, sehingga kapasitas dari kapal ini, bisa untuk mengantisipasi poin-poin yang ditunjuk oleh pemerintah.
Baca juga: Anggota DPR RI minta struktur pembiayaan Surabaya - Gempol diaudit ulang
"Jadi tidak seperti sekarang, tol laut itu dasarnya cuman dari jumlah kontainernya yang dimuat dari tol laut itu, kemudian kontainer tol laut itu sendiri tidak diketahui oleh pemerintah," kata Bambang yang menyatakan telah menggelar inspeksi mendadak di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak pada Senin (29/7).
Dari hasil pengecekan di lapangan, kata dia, Kementerian Perhubungan tidak ada yang tau, Kementerian Perdagangan tidak tau, Kementerian Pertanian dan daerah juga tidak tahu.
"Berapa yang dibutuhkan daerah, ya mungkin daerah juga tidak tau. Semua tidak tau jadi istilahnya tol laut ini gelap, jadi tol laut itu barang yang diangkut gelap dan tidak bisa diketahui publik," katanya.
Padahal, anggaran tol laut ini diberikan publik dari APBN. Harusnya tol laut ini ada transparansi, dan "outcome"-nya harus jelas, jika tidak jelas outcome-nya maka bisa dikatakan tol laut ini gelap.
"Ini satu kesalahan besar yang dilakukan pemerintah, karena tidak dikendalikan pemerintah, jadi kontainer hanya dititipkan ke kapal-kapal komersil, tapi yang ditunjuk sama pemerintah, padahal kapal komersil yang lewat di Tanjung perak cukup banyak sekali, jadi ini bisa dititipkan ke semua kapal," katanya.
Tujuan dari tol laut ini, kata Bambang, keberangkatannya harus tepat, kapalnya tertentu yang ditentukan pemerintah.
"Jangan hanya titip, tapi yang dimuat barang komersial. Sehingga diharapkan tol laut itu bisa memperkecil disparitas harga yang ada di daerah masing-masing sekaligus juga memenuhi jumlah kualitas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat," katanya.
Baca juga: Wali Kota Cilegon ajak masyarakat peduli lingkungan
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang di inginkan rakyat, yaitu tol laut betul-betul ditentukan sesuai dengan standarisasi tertentu, dari kapasitasnya, kecepatannya dan semuanya untuk kebutuhan tol laut itu sendiri," katanya dalam keterangan pers yang diterima Antara, Rabu.
Kemudian, kata dia, dalam pelaksanaannya, tol laut sering mengalami keterlambatan satu sampai tujuh hari, dan jadwal tol laut tidak tersosialisasikan ke publik. Bahkan, jadwal yg diberikan pemerintah dan Pelindo pun sering diubah oleh operator.
Untuk muatan, kata dia, juga harus ditentukan oleh Pemerintah, sehingga kapasitas dari kapal ini, bisa untuk mengantisipasi poin-poin yang ditunjuk oleh pemerintah.
Baca juga: Anggota DPR RI minta struktur pembiayaan Surabaya - Gempol diaudit ulang
"Jadi tidak seperti sekarang, tol laut itu dasarnya cuman dari jumlah kontainernya yang dimuat dari tol laut itu, kemudian kontainer tol laut itu sendiri tidak diketahui oleh pemerintah," kata Bambang yang menyatakan telah menggelar inspeksi mendadak di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak pada Senin (29/7).
Dari hasil pengecekan di lapangan, kata dia, Kementerian Perhubungan tidak ada yang tau, Kementerian Perdagangan tidak tau, Kementerian Pertanian dan daerah juga tidak tahu.
"Berapa yang dibutuhkan daerah, ya mungkin daerah juga tidak tau. Semua tidak tau jadi istilahnya tol laut ini gelap, jadi tol laut itu barang yang diangkut gelap dan tidak bisa diketahui publik," katanya.
Padahal, anggaran tol laut ini diberikan publik dari APBN. Harusnya tol laut ini ada transparansi, dan "outcome"-nya harus jelas, jika tidak jelas outcome-nya maka bisa dikatakan tol laut ini gelap.
"Ini satu kesalahan besar yang dilakukan pemerintah, karena tidak dikendalikan pemerintah, jadi kontainer hanya dititipkan ke kapal-kapal komersil, tapi yang ditunjuk sama pemerintah, padahal kapal komersil yang lewat di Tanjung perak cukup banyak sekali, jadi ini bisa dititipkan ke semua kapal," katanya.
Tujuan dari tol laut ini, kata Bambang, keberangkatannya harus tepat, kapalnya tertentu yang ditentukan pemerintah.
"Jangan hanya titip, tapi yang dimuat barang komersial. Sehingga diharapkan tol laut itu bisa memperkecil disparitas harga yang ada di daerah masing-masing sekaligus juga memenuhi jumlah kualitas barang yang dibutuhkan oleh masyarakat," katanya.
Baca juga: Wali Kota Cilegon ajak masyarakat peduli lingkungan
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019