Pemerintah Kabupaten Serang terus berupaya mengoptimalkan tim Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG) guna mengantisipasi kekeringan beberapa bulan ke depan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang Suhardjo saat di hubungi di Serang, Sabtu, mengatakan Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan program wajib pemerintah daerah sebagai tools (alat) untuk mengukur ketahanan pangan dan gizi baik dari segi ketersediaan, akses maupun pemanfaatan pangan.
"Tim SKPG Kabupaten Serang yang di bentuk melalui Surat Keputusan Bupati Serang, terdiri dari berbagai OPD lingkup kabupaten serta instansi vertikal seperti BPS (Badan Pusat Statistik) maupun Bulog," kata Suhardjo.
Ia menjelaskan, pada 24 Juli telah dilaksanakan pertemuan tim teknis SKPG, salah satunya adalah membahas tentang kondisi ketersediaan pangan saat ini dan beberapa bulan ke depan.
Dalam pertemuan tersebut telah dibahas beberapa hal, yakni puso atau pun penurunan produksi akibat kekeringan pada musim kemarau ini dimungkinkan terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Serang.
"Kalau melihat kondisi saat ini masih aman, karena luas tanam padi sampai bulan Juli di atas 72.000 hektare," katanya.
Baca juga: Bupati Serang: Perkuat ibadah hadapi cuaca panas Tanah Suci
Namun demikian, kata dia, antisipasi naiknya harga beras yang diperkirakan akan terjadi pada bulan September Oktober akibat berkurangnya produksi padi, tetap dilaksanakan.
Antispasi tersebut lanjutnya, akan dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), PT. WIKA, dinas pertanian provinsi, dan dinas pertanian serta dinas PUPR kabupaten, menyepakati akan diusahakan penyelamatan tanaman sekitar 8000 hektare, yang akan di airi dari saluran induk Pamarayan Barat. "Pengairan itu nantinya dengan sistem buka tutup saluran, Insya Allah kita akan mulai pada bulan Agustus selama 10 hari," katanya.
Sedangkan untuk stabilisasi harga, jelas Suhardjo, Kabupaten Serang juga telah memiliki 40 lembaga usaha pangan masyarakat (LUPM) yang secara continue mengirimkan beras ke toko tani Indonesia (TTI) se Kabupaten Serang, dengan harga yg telah ditentukan oleh pemerintah.
Selain itu, kata dia, langkah yang akan di lakukan adalah memberi bantuan pompanisasi melalui Posko Kekeringan, dilaksanakan oleh dinas pertanian untuk wilayah-wilayah yang terlaporkan mengalami kekeringan, terutama di wilayah Serang Utara akan dibuka posko di Cikande Agustus mendatang.
Langkah selanjutnya menurut Suharjo, adalah akan dilakukan koordinasi dengan Bulog dan Diskoperindag terkait rencana operasi pasar beras apabila diperlukan.
"Yang menjadi titik rawan adalah ketika harga beras naik, dan masyarakat kurang mampu terkena imbasnya, untuk hal tersebut dinsos memastikan bahwa bantuan pangan non tunai kepada 53 ribu penerima manfaat terus berjalan setiap bulannya," ujarnya.
Suhardjo juga menjelaskan, bagi kelompok tani di wilayah yang terancam puso, dan di kemudian hari ternyata terkena puso, apabila masuk program AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Pertanian) akan mendapat penggantian biaya atau modal usaha. "Asuransi akan mengganti sebesar Rp6 juta per hektare dari PT. Jasindo," katanya.
Ia menambahkan, apabila kekeringan tersebut meluas dan menjadi bencana daerah, Kabupaten Serang masih memiliki cadangan pangan padi hingga 210 ton.
"Cadangan kita saat ini sebesar 210 ton atau setara dengan beras 126 ton yang siap disalurkan apabila ada pengajuan dari desa atau kecamatan dan disetujui oleh Bupati Serang," ungkapnya.
Baca juga: Pemkab Serang fasilitasi pelaku UMKM di Festival Anyer
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang Suhardjo saat di hubungi di Serang, Sabtu, mengatakan Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan program wajib pemerintah daerah sebagai tools (alat) untuk mengukur ketahanan pangan dan gizi baik dari segi ketersediaan, akses maupun pemanfaatan pangan.
"Tim SKPG Kabupaten Serang yang di bentuk melalui Surat Keputusan Bupati Serang, terdiri dari berbagai OPD lingkup kabupaten serta instansi vertikal seperti BPS (Badan Pusat Statistik) maupun Bulog," kata Suhardjo.
Ia menjelaskan, pada 24 Juli telah dilaksanakan pertemuan tim teknis SKPG, salah satunya adalah membahas tentang kondisi ketersediaan pangan saat ini dan beberapa bulan ke depan.
Dalam pertemuan tersebut telah dibahas beberapa hal, yakni puso atau pun penurunan produksi akibat kekeringan pada musim kemarau ini dimungkinkan terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Serang.
"Kalau melihat kondisi saat ini masih aman, karena luas tanam padi sampai bulan Juli di atas 72.000 hektare," katanya.
Baca juga: Bupati Serang: Perkuat ibadah hadapi cuaca panas Tanah Suci
Namun demikian, kata dia, antisipasi naiknya harga beras yang diperkirakan akan terjadi pada bulan September Oktober akibat berkurangnya produksi padi, tetap dilaksanakan.
Antispasi tersebut lanjutnya, akan dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), PT. WIKA, dinas pertanian provinsi, dan dinas pertanian serta dinas PUPR kabupaten, menyepakati akan diusahakan penyelamatan tanaman sekitar 8000 hektare, yang akan di airi dari saluran induk Pamarayan Barat. "Pengairan itu nantinya dengan sistem buka tutup saluran, Insya Allah kita akan mulai pada bulan Agustus selama 10 hari," katanya.
Sedangkan untuk stabilisasi harga, jelas Suhardjo, Kabupaten Serang juga telah memiliki 40 lembaga usaha pangan masyarakat (LUPM) yang secara continue mengirimkan beras ke toko tani Indonesia (TTI) se Kabupaten Serang, dengan harga yg telah ditentukan oleh pemerintah.
Selain itu, kata dia, langkah yang akan di lakukan adalah memberi bantuan pompanisasi melalui Posko Kekeringan, dilaksanakan oleh dinas pertanian untuk wilayah-wilayah yang terlaporkan mengalami kekeringan, terutama di wilayah Serang Utara akan dibuka posko di Cikande Agustus mendatang.
Langkah selanjutnya menurut Suharjo, adalah akan dilakukan koordinasi dengan Bulog dan Diskoperindag terkait rencana operasi pasar beras apabila diperlukan.
"Yang menjadi titik rawan adalah ketika harga beras naik, dan masyarakat kurang mampu terkena imbasnya, untuk hal tersebut dinsos memastikan bahwa bantuan pangan non tunai kepada 53 ribu penerima manfaat terus berjalan setiap bulannya," ujarnya.
Suhardjo juga menjelaskan, bagi kelompok tani di wilayah yang terancam puso, dan di kemudian hari ternyata terkena puso, apabila masuk program AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Pertanian) akan mendapat penggantian biaya atau modal usaha. "Asuransi akan mengganti sebesar Rp6 juta per hektare dari PT. Jasindo," katanya.
Ia menambahkan, apabila kekeringan tersebut meluas dan menjadi bencana daerah, Kabupaten Serang masih memiliki cadangan pangan padi hingga 210 ton.
"Cadangan kita saat ini sebesar 210 ton atau setara dengan beras 126 ton yang siap disalurkan apabila ada pengajuan dari desa atau kecamatan dan disetujui oleh Bupati Serang," ungkapnya.
Baca juga: Pemkab Serang fasilitasi pelaku UMKM di Festival Anyer
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019