Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk segera menyampaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) beserta naskah akademik kepada DPR untuk segera dibahas bersama.
"Kami mendorong Kemenkominfo untuk segera menyampaikan draf RUU PDP beserta naskah akademik kepada DPR untuk segera dibahas bersama. Mengingat DPR hanya memiliki sisa waktu hingga September pada periode ini," kata Bambang Soesatyo yang akbrab dipanggil Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Dia menilai, percepatan proses pembahasan RUU tersebut juga disebabkan banyaknya penggunaan data pribadi yang tidak seharusnya atau ilegal terutama dalam bidang teknologi informasi dan teknologi finansial (tekfin) terhadap kerahasiaan data pribadi seseorang.
Baca juga: Komisi II DPR dukung Gubernur Banten atasi persoalan PPDB 2019
Bamsoet juga meminta Komisi I DPR RI untuk mengkaji hal-hal yang menjadi inti permasalahan terkait RUU Data Pribadi.
"Permasalahan tersebut antara lain mengenai keamanan data dan jaringan, mengingat RUU tersebut akan menjadi dasar hukum bagi petugas dalam menindak pelaku penyalahgunaan data pribadi," ujarnya.
Dia juga mendorong Komisi I DPR untuk membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU Data Pribadi.
Selain itu, dia meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah berkomitmen memasukkan RUU Data Pribadi ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019 agar dapat dibawa ke Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.
Baca juga: Berikut alasan DPR-RI segera godok RUU Energi Baru Terbarukan
Baca juga: Ketua DPR apresiasi Prabowo-Sandi sikapi putusan MK
Baca juga: Bambang Soesatyo tunggu putusan MK maju ketum Golkar
Baca juga: Ketua DPR minta tindak tegas massa di MK
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Kami mendorong Kemenkominfo untuk segera menyampaikan draf RUU PDP beserta naskah akademik kepada DPR untuk segera dibahas bersama. Mengingat DPR hanya memiliki sisa waktu hingga September pada periode ini," kata Bambang Soesatyo yang akbrab dipanggil Bamsoet dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Dia menilai, percepatan proses pembahasan RUU tersebut juga disebabkan banyaknya penggunaan data pribadi yang tidak seharusnya atau ilegal terutama dalam bidang teknologi informasi dan teknologi finansial (tekfin) terhadap kerahasiaan data pribadi seseorang.
Baca juga: Komisi II DPR dukung Gubernur Banten atasi persoalan PPDB 2019
Bamsoet juga meminta Komisi I DPR RI untuk mengkaji hal-hal yang menjadi inti permasalahan terkait RUU Data Pribadi.
"Permasalahan tersebut antara lain mengenai keamanan data dan jaringan, mengingat RUU tersebut akan menjadi dasar hukum bagi petugas dalam menindak pelaku penyalahgunaan data pribadi," ujarnya.
Dia juga mendorong Komisi I DPR untuk membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU Data Pribadi.
Selain itu, dia meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah berkomitmen memasukkan RUU Data Pribadi ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019 agar dapat dibawa ke Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.
Baca juga: Berikut alasan DPR-RI segera godok RUU Energi Baru Terbarukan
Baca juga: Ketua DPR apresiasi Prabowo-Sandi sikapi putusan MK
Baca juga: Bambang Soesatyo tunggu putusan MK maju ketum Golkar
Baca juga: Ketua DPR minta tindak tegas massa di MK
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019