Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melakukan studi komparatif dalam pengelolaan program bantuan sosial yang bersumber dari APBD provinsi, yakni program Jamsosratu Provinsi Banten yang merupakan replikasi dari program PKH di tingkat nasional.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana di Serang, Rabu mengatakan sebagaimana surat yang disampaikan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai salah satu upaya mempercepat proses penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, Pemprov NTB melalui RPJMD telah mencanangkan berbagai program, salah satunya adalah program 'Sasambo Gemilang' yang merupakan duplikasi program keluarga harapan (PKH) di daerah yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2019.
"Di Banten kan ada program Jamsosratu yang sudah lama dijalankan. Mereka ingin memperluas referensi mengenai PKH daerah, maka menyampaikan permohonan untuk melakukan studi komparatif ke sini," kata Nurhana didampingi Kasi Jamsoskel Dinas Sosial Provinsi Banten, Budi Dharma Sumapraja.
Nurhana mengatakan, rencananya kunjungan dari Pemprov NTB tersebut akan dilaksanakan mulai 29 April sampai dengan 1 Mei 2019. Sejumlah pejabat NTB yang akan berkunjung ke Banten dalam rangka studi komparatif
program PKH daerah tersebut diantaranya Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial NTB, Kepala Seksi Jamsos Keluarga dan pelaksana serta serta kordinator PKH NTB.
"Tujuan utamanya untuk lebih memperluas referensi pelaksanaan 'busines proses' PKH daerah dan studi komparatif terkait pola perencanaan, implementasi dan proses penyaluran bantuan PKH daerah Provinsi Banten berupa Jamsosratu," kata Nurhana.
Ia mengatakan, sejauh ini terkait program Jamosratu tersebut sudah banyak daerah lain yang melakukan studi komparatif dan mengadopsi program Jamosratu di Banten. Selain itu, Banten juga mendapatkan sejumlah penghargaan terkait program Jamsosratu, diantaranya Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI Tahun 2015, PKH Award tahun 2014 sebagai provinsi yang memiliki cost sharing anggaran terhadap PKH melalui program Jamsosratu.
"Kita menjalankan program ini rutin setiap tahun sejak 2013 lalu," kata Nurhana.
Terkait program sosial tersebut, Pemprov Banten kembali mengucurkan anggaran untuk bantuan sosial Jamsosratu atau Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu pada APBD tahun 2019 sebesar Rp87,5 miliar yang akan dibagikan kepada 50 ribu keluarga miskin se-Banten ke dalam tiga tahap.
“Di banding tahun sebelumnya, tahun ini terdapat kenaikan keluarga miskin penerima sebanyak 2 ribu keluarga miskin. Demikian juga nilai bantuan yang diterima, juga mengalami kenaikan sebesar Rp50 ribu, kalau tahun lalu Rp1,65 juta, tahun ini menjadi Rp1,7 juta,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai penyaluran Bansos Jamsosratu 2019 sekaligus pembagian kepada keluarga miskin penerima di Kabupaten Pandeglang, Kamis (11/4) lalu.
Andika mengatakan, untuk penyaluran Jamsosratu tahap pertama tahun 2019 hingga April ini telah mencapai Rp27,571 miliar untuk 27.571 keluarga penerima di 8 kabupaten/kota se-Banten. Andia meminta kepada keluarga penerima agar dapat memanfaatkan bantuan ini sebaik-sebaiknya hingga maksud pemerintah daerah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dapat tercapai dengan baik.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana di Serang, Rabu mengatakan sebagaimana surat yang disampaikan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai salah satu upaya mempercepat proses penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, Pemprov NTB melalui RPJMD telah mencanangkan berbagai program, salah satunya adalah program 'Sasambo Gemilang' yang merupakan duplikasi program keluarga harapan (PKH) di daerah yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2019.
"Di Banten kan ada program Jamsosratu yang sudah lama dijalankan. Mereka ingin memperluas referensi mengenai PKH daerah, maka menyampaikan permohonan untuk melakukan studi komparatif ke sini," kata Nurhana didampingi Kasi Jamsoskel Dinas Sosial Provinsi Banten, Budi Dharma Sumapraja.
Nurhana mengatakan, rencananya kunjungan dari Pemprov NTB tersebut akan dilaksanakan mulai 29 April sampai dengan 1 Mei 2019. Sejumlah pejabat NTB yang akan berkunjung ke Banten dalam rangka studi komparatif
program PKH daerah tersebut diantaranya Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala Bidang Linjamsos Dinas Sosial NTB, Kepala Seksi Jamsos Keluarga dan pelaksana serta serta kordinator PKH NTB.
"Tujuan utamanya untuk lebih memperluas referensi pelaksanaan 'busines proses' PKH daerah dan studi komparatif terkait pola perencanaan, implementasi dan proses penyaluran bantuan PKH daerah Provinsi Banten berupa Jamsosratu," kata Nurhana.
Ia mengatakan, sejauh ini terkait program Jamosratu tersebut sudah banyak daerah lain yang melakukan studi komparatif dan mengadopsi program Jamosratu di Banten. Selain itu, Banten juga mendapatkan sejumlah penghargaan terkait program Jamsosratu, diantaranya Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI Tahun 2015, PKH Award tahun 2014 sebagai provinsi yang memiliki cost sharing anggaran terhadap PKH melalui program Jamsosratu.
"Kita menjalankan program ini rutin setiap tahun sejak 2013 lalu," kata Nurhana.
Terkait program sosial tersebut, Pemprov Banten kembali mengucurkan anggaran untuk bantuan sosial Jamsosratu atau Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu pada APBD tahun 2019 sebesar Rp87,5 miliar yang akan dibagikan kepada 50 ribu keluarga miskin se-Banten ke dalam tiga tahap.
“Di banding tahun sebelumnya, tahun ini terdapat kenaikan keluarga miskin penerima sebanyak 2 ribu keluarga miskin. Demikian juga nilai bantuan yang diterima, juga mengalami kenaikan sebesar Rp50 ribu, kalau tahun lalu Rp1,65 juta, tahun ini menjadi Rp1,7 juta,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy usai penyaluran Bansos Jamsosratu 2019 sekaligus pembagian kepada keluarga miskin penerima di Kabupaten Pandeglang, Kamis (11/4) lalu.
Andika mengatakan, untuk penyaluran Jamsosratu tahap pertama tahun 2019 hingga April ini telah mencapai Rp27,571 miliar untuk 27.571 keluarga penerima di 8 kabupaten/kota se-Banten. Andia meminta kepada keluarga penerima agar dapat memanfaatkan bantuan ini sebaik-sebaiknya hingga maksud pemerintah daerah untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dapat tercapai dengan baik.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019