Serang (Antaranews Banten) Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menyatakan Salah satu program pembangunan ekonomi pemerintah Indonesia pada 2019 adalah dana desa dengan anggaran sebesarRp 73 triliun yang diharapkan akan mampu menciptakan pemerataan pembangunan.
"Anggaran ini meningkat jika dibanding tahun tahun sebelumnya yakni sebesar Rp60 triliun, dan kita harapkan bisa menciptakan pertumbuhan dan pemerataan pembangun di seluruh wilayah Indonesia," kata Ahmad Erani saat menjadi narasumber pada acara seminar nasional dengan tema "Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia" yang dilaksanakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di Serang Banten, Selasa (12/02).
Ahmad Erani mengatakan, Pemerintah berkomitmen pembangun ekonomi akan mampu berjalan sesuai dengan harapan yakni pembangunan dari kota hingga pelosok desa melalui peningkatan dana desa tersebut.
"Komitmen pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyrakat desa dari yang sebelumnya sebesar Rp280 juta per desa saat ini menjadi Rp900 juta perdesa" katanya.
Selain program tesebut, kata Erani, pemerintah juga menargetkan program reforma agraria dengan target lahan seluas 9 juta hektare, dan program perhutanan sosial.
"Pemerintah juga menargetkan program perhutanan sosial dengan target seluas 12,7 juta hektare" katanya.
Ia berharap pemerintah daerah juga harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sumberdaya yang dimiliki.
"Kan Pemerintah Provinsi Banten baik kabupaten maupun kota juga memiliki APBD, itu yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," katanya.
Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional Hendri Saparini mengatakan, adanya seminar nasional seperti ini diharapkan kepada para pengambil kebijakan publik baik pusat dan daerah serta masyarakat, agar tidak hanya mendiskusikan isu-isu yang sifatnya kekinian saja, tetapi juga isu-isu yang sifatnya jangka panjang dan menengah.
"Ini yang suka kita lupakan, kita tidak mediskusikan permasalahan kita apa sih,kenapa pertumbuhan ekonomi kita tidak tinggi, apakah ini lalai dalam merencanakan kebijakan, kalau kita melihat pertumbuhan di negara jepang misalnya, pertumbuhan ekonominya melompat disaat negaranya mengalami bonus demografi, Cina dia tumbuh tinggi karena memanfaatkan bonus demografi, di Indonesia pemanfaatkan bonus itu hanya sampai tahun 2030, nah ini tinggal kita menempatkan diri masing-masing, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya,pemerintah harus berbuat apa dan masyarakat harus bagainama," katanya.
Sementara akademisi Untirta Samsul arifin mengatakan, mengutip dari pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2018 terus membaik sebesar 5,2 persen, sedangkan inflasi terkendali dan sesuai target yakni sebesar 3,18 persen. "Sedangkan tingkat kemiskinan berkurang dan sesuai target yakni sebesar 9,82 persen pada 2018,' katanya.
Dalam acara seminar nasional tersebut selain dihadiri rektor Untirta Sholeh Hidayat juga di hadiri oleh tokoh Banten Najmudin Busro dan beberapa organisasi lembaga kemasyarakatan serta paramahasiswa Untirta.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Anggaran ini meningkat jika dibanding tahun tahun sebelumnya yakni sebesar Rp60 triliun, dan kita harapkan bisa menciptakan pertumbuhan dan pemerataan pembangun di seluruh wilayah Indonesia," kata Ahmad Erani saat menjadi narasumber pada acara seminar nasional dengan tema "Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia" yang dilaksanakan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di Serang Banten, Selasa (12/02).
Ahmad Erani mengatakan, Pemerintah berkomitmen pembangun ekonomi akan mampu berjalan sesuai dengan harapan yakni pembangunan dari kota hingga pelosok desa melalui peningkatan dana desa tersebut.
"Komitmen pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyrakat desa dari yang sebelumnya sebesar Rp280 juta per desa saat ini menjadi Rp900 juta perdesa" katanya.
Selain program tesebut, kata Erani, pemerintah juga menargetkan program reforma agraria dengan target lahan seluas 9 juta hektare, dan program perhutanan sosial.
"Pemerintah juga menargetkan program perhutanan sosial dengan target seluas 12,7 juta hektare" katanya.
Ia berharap pemerintah daerah juga harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sumberdaya yang dimiliki.
"Kan Pemerintah Provinsi Banten baik kabupaten maupun kota juga memiliki APBD, itu yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," katanya.
Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional Hendri Saparini mengatakan, adanya seminar nasional seperti ini diharapkan kepada para pengambil kebijakan publik baik pusat dan daerah serta masyarakat, agar tidak hanya mendiskusikan isu-isu yang sifatnya kekinian saja, tetapi juga isu-isu yang sifatnya jangka panjang dan menengah.
"Ini yang suka kita lupakan, kita tidak mediskusikan permasalahan kita apa sih,kenapa pertumbuhan ekonomi kita tidak tinggi, apakah ini lalai dalam merencanakan kebijakan, kalau kita melihat pertumbuhan di negara jepang misalnya, pertumbuhan ekonominya melompat disaat negaranya mengalami bonus demografi, Cina dia tumbuh tinggi karena memanfaatkan bonus demografi, di Indonesia pemanfaatkan bonus itu hanya sampai tahun 2030, nah ini tinggal kita menempatkan diri masing-masing, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya,pemerintah harus berbuat apa dan masyarakat harus bagainama," katanya.
Sementara akademisi Untirta Samsul arifin mengatakan, mengutip dari pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2018 terus membaik sebesar 5,2 persen, sedangkan inflasi terkendali dan sesuai target yakni sebesar 3,18 persen. "Sedangkan tingkat kemiskinan berkurang dan sesuai target yakni sebesar 9,82 persen pada 2018,' katanya.
Dalam acara seminar nasional tersebut selain dihadiri rektor Untirta Sholeh Hidayat juga di hadiri oleh tokoh Banten Najmudin Busro dan beberapa organisasi lembaga kemasyarakatan serta paramahasiswa Untirta.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019