Tangerang (Antaranews Banten) - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat menyangkut ribuan guru honorer yang belum diangkat menjadi aparat sipil negara (ASN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Tangerang, Ahmad Surya Wijaya di Tangerang, Selasa mengatakan belum mendapatkan arahan soal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Formasi dari pemerintah bahwa PPPK diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, pendidikan dan penyuluh pertanian," katanya.
Dia mengatakan untuk calon PPPK adalah honorer yang sudah masuk dalam ategori I dan II dan telah tercantum pada data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Hal tersebut terkait Pemkab Tangerang, mengalami kendala mengatasi persoalan guru honorer karena untuk pengangkatan harus ada dasar hukum yang jelas agar tidak menjadi masalah belakangan nantinya.
Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan perlu ada petunjuk pelaksanaan PP No.49 tahun 2018 tentang PPPK.
Pihaknya sudah mendengar aspirasi para guru honorer dan telah memberikan saran bahwa ada persoalan serius yang dihadapi menyangkut pengangkatan menjadi ASN itu.
Dalam pertemuan dengan sejumlah anggota Forum Honorer Ketegori II Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tangerang bahwa juga sudah menyerap aspirasi para guru tersebut.
Laporan Dinas Pendidikan setempat terdapat 9.413 guru honorer tapi berdasarkan data dari FH2I sebanyak 8.733 orang yang terbaru dari Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Namun mengenai jumlah guru honorer tersebut masih simpang siur dan tidak singkron dengan data yang diperoleh.
Berdasarkan pertemuan guru honorer dengan DPRD setempat dan hasil kesepakatan dengan BKP-SDM Kabupaten Tangerang terdapat sebanyak 8.622 guru honorer.
Padahal sebelumnya, Ketua (FHK2I) Kabupaten Tangerang, Nurjanah mengatakan ada aspirasi dari guru bahwa setiap bulan guru honorer mendapatkan kesejahteraan yang layak setara UMR.
Aspirasi lainnya adalah menjadikan surat tugas (ST) untuk persyaratan sertifikat guru honorer sekolah negeri.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kabupaten Tangerang, Ahmad Surya Wijaya di Tangerang, Selasa mengatakan belum mendapatkan arahan soal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Formasi dari pemerintah bahwa PPPK diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, pendidikan dan penyuluh pertanian," katanya.
Dia mengatakan untuk calon PPPK adalah honorer yang sudah masuk dalam ategori I dan II dan telah tercantum pada data base Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Hal tersebut terkait Pemkab Tangerang, mengalami kendala mengatasi persoalan guru honorer karena untuk pengangkatan harus ada dasar hukum yang jelas agar tidak menjadi masalah belakangan nantinya.
Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan perlu ada petunjuk pelaksanaan PP No.49 tahun 2018 tentang PPPK.
Pihaknya sudah mendengar aspirasi para guru honorer dan telah memberikan saran bahwa ada persoalan serius yang dihadapi menyangkut pengangkatan menjadi ASN itu.
Dalam pertemuan dengan sejumlah anggota Forum Honorer Ketegori II Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tangerang bahwa juga sudah menyerap aspirasi para guru tersebut.
Laporan Dinas Pendidikan setempat terdapat 9.413 guru honorer tapi berdasarkan data dari FH2I sebanyak 8.733 orang yang terbaru dari Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Namun mengenai jumlah guru honorer tersebut masih simpang siur dan tidak singkron dengan data yang diperoleh.
Berdasarkan pertemuan guru honorer dengan DPRD setempat dan hasil kesepakatan dengan BKP-SDM Kabupaten Tangerang terdapat sebanyak 8.622 guru honorer.
Padahal sebelumnya, Ketua (FHK2I) Kabupaten Tangerang, Nurjanah mengatakan ada aspirasi dari guru bahwa setiap bulan guru honorer mendapatkan kesejahteraan yang layak setara UMR.
Aspirasi lainnya adalah menjadikan surat tugas (ST) untuk persyaratan sertifikat guru honorer sekolah negeri.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019