Serang (Antaranews Banten) - Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi korban tsunami Selat Sunda seluas 17,89 hektar yang tersebar di enam titik.
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Muhtarom di Serang, Kamis mengatakan, dalam Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Tim Pengawan Penanganan Bencana DPR RI disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi korban tsunami Selat Sunda seluas 17,89 hektar. Penyediaan lahan tersebut berlokasi di Kabupaten Pandeglang yang tersebar di 6 (enam) titik.
Dari tanah seluas itu,kata dia, akan dibangun sebanyak 717 rumah hunian tetap yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta dalam proses recovery, akan dilakukan terhadap 324 unit rumah rusak ringan dan sedang.
Muhtarom menjelaskan, ketika bencana tsunami Selat Sunda menghantam Provinsi Banten, Pemprov Banten melalui OPD terkait bergerak cepat menangani bencana. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten menurunkan alat-alat berat untuk membuka akses lokasi-lokasi bencana.
Berbarengan dengan itu, kata dia, tim kesehatan dan tim evakuasi langsung melakukan pertolongan kepada para korban. Tindakan ini, disusul kemudian oleh bantuan logistik ke lokasi bencana serta pendirian posko-posko bantuan dan dapur umum.
"Saat ini juga, terus dilakukan upaya trauma healing bagi korban selamat," kata Muhtarom.
Menurut Muhtarom, Pemprov Banten juga memberikan pengobatan gratis kepada seluruh korban tsunami Selat Sunda.
"Sampai saat ini, Pemprov Banten sudah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp1,5 M untuk biaya pengobatan dan perawatan korban tsunami," kata dia.
Ia mengatakan, rapat Kerja dan dengar pendapat Tim Pengawasan Penanganan Bencana DPRI, melakukan pembahasan penanganan bencana Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat (Sulbar), Banten dan Lampung. Pembahasan penanganan bencana dilakukan dengan Kementrian PUPR, Kementrian Pendidikan, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kemensos, Kementrian PPN/Bappenas/ BNPB, Kementrian Keuangan, Kementria Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Pemerintah Provinsi Banten, Pemprov Lampung, Pemprov NTB dan Pemprov Sulawesi Tengah. Raker dan RDP tersebut dipimpin oleh wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dan Fadli Dzon.
Provinsi Banten mengalami bencana akibat tsunami Selat Sunda pada Sabtu 22 Desember 2018 lalu. Akibat bencana tersebut sebanyak 317 orang meninggal dunia, 757 orang luka-luka dan 3 orang hilang. Sementara kerugian material berupa 1091 rumah rusak, 108 kendaraan roda empat, 95 kendaraan roda dua, 102 perahu, serta 37 hotel/villa rusak.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Muhtarom di Serang, Kamis mengatakan, dalam Rapat Kerja dan Dengar Pendapat Tim Pengawan Penanganan Bencana DPR RI disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi korban tsunami Selat Sunda seluas 17,89 hektar. Penyediaan lahan tersebut berlokasi di Kabupaten Pandeglang yang tersebar di 6 (enam) titik.
Dari tanah seluas itu,kata dia, akan dibangun sebanyak 717 rumah hunian tetap yang dilaksanakan oleh Pemprov Banten dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta dalam proses recovery, akan dilakukan terhadap 324 unit rumah rusak ringan dan sedang.
Muhtarom menjelaskan, ketika bencana tsunami Selat Sunda menghantam Provinsi Banten, Pemprov Banten melalui OPD terkait bergerak cepat menangani bencana. Dalam tempo yang tidak terlalu lama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten menurunkan alat-alat berat untuk membuka akses lokasi-lokasi bencana.
Berbarengan dengan itu, kata dia, tim kesehatan dan tim evakuasi langsung melakukan pertolongan kepada para korban. Tindakan ini, disusul kemudian oleh bantuan logistik ke lokasi bencana serta pendirian posko-posko bantuan dan dapur umum.
"Saat ini juga, terus dilakukan upaya trauma healing bagi korban selamat," kata Muhtarom.
Menurut Muhtarom, Pemprov Banten juga memberikan pengobatan gratis kepada seluruh korban tsunami Selat Sunda.
"Sampai saat ini, Pemprov Banten sudah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp1,5 M untuk biaya pengobatan dan perawatan korban tsunami," kata dia.
Ia mengatakan, rapat Kerja dan dengar pendapat Tim Pengawasan Penanganan Bencana DPRI, melakukan pembahasan penanganan bencana Nusa Tenggara Barat (NTB), Sulawesi Barat (Sulbar), Banten dan Lampung. Pembahasan penanganan bencana dilakukan dengan Kementrian PUPR, Kementrian Pendidikan, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Kemensos, Kementrian PPN/Bappenas/ BNPB, Kementrian Keuangan, Kementria Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Pemerintah Provinsi Banten, Pemprov Lampung, Pemprov NTB dan Pemprov Sulawesi Tengah. Raker dan RDP tersebut dipimpin oleh wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dan Fadli Dzon.
Provinsi Banten mengalami bencana akibat tsunami Selat Sunda pada Sabtu 22 Desember 2018 lalu. Akibat bencana tersebut sebanyak 317 orang meninggal dunia, 757 orang luka-luka dan 3 orang hilang. Sementara kerugian material berupa 1091 rumah rusak, 108 kendaraan roda empat, 95 kendaraan roda dua, 102 perahu, serta 37 hotel/villa rusak.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019