Serang (Antaranews Banten) - Pemerintah Provinsi Banten membutuhkan lahan sekitar lima hektare untuk membangun hunian tetap sekitar 400 rumah di beberapa titik lokasi bagi korban tsunami Selat Sunda di wilayah Pandeglang.
"Jumlah hunian tetapnya sekitar 400 rumah yang akan dibangun dengan bentuk rumah tahan gempa. kebutuhan tanahnya sekitar lima hektare yang tersebar di beberapa titik lokasi yang menjadi korban tsunami," kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Serang, Jumat.
Ia mengatakan, pasca tanggap darurat bencana tsunami tersebut, saat ini Pemprov Banten sedang menyiapkan untuk hunian tetap korban tsunami, karena hunian sementara sudah disiapkan sebelumnya oleh Pandeglang dan juga BNPB. Rumah hunian tetap tersebut akan dibangun oleh pemprov Banten ternasuk infrasttruktur penunjang lainnya seperti jalan dan sarana umum lainnya.
"Kita sudah cek tanah dimana yang suidah bisa dibangun hunian tetap tersebut, tentunay di luar zona merah atau di lokasi yang aman dari tsunami," kata dia.
Jumlah rumah atau hunian tetap bagia korban tsunami tersebut, kata Andika, sekitar 400- an rumah dengan bantuan anggaran yang disiapkan untuk masing-masing rumah sekitar Rp40 juta dengan bentuk rumah tahan gempa.
"Lahan-nya di wilayah zona hijau, nanti lahannya melalui proses pembebasan lahan untuk warga korban tsunami yang dihibahkan dari provinsi," kata Andika.
Sedangkan kebutuhan anggran untuk pembebasan lahan tersebut sudah disiapkan, kata Andika, diantaranya dari dana bantaun berbagai pihak yang melalui posko utama bantuan logistik bagi korban gempa yang masih ada sekitar Rp840 juta serta bantuan dari asosiasi pemerintahan provinsi sekitar Rp5 miliar.
"Anggaran pembebasannya di provinsi, melalui sumbangan dari berbagai pihak juga itu bisa pakai itu," kata dia.
Ia mengatakan, hasil dari penilaian atau taksiran mengenai harga lahan untuk hunian tetap tersebut di beberapa lokasi yakni antara Rp30 sampai Rp50 ribu per meter persegi. Sehingga dengan kemampuan anggaran yang disalurkan melalui posko yang dibentuk Pemprov Banten yakni sekitar Rp6 miliar akan bisa mencukupi untuk pembebasan lahannya.
''Lahan-nya kan tersebar di beberapa wilayah. Jadi bukan hanya di satu titik, karena kan yang terdampak itu beberapa lokasi," kata Andika.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Jumlah hunian tetapnya sekitar 400 rumah yang akan dibangun dengan bentuk rumah tahan gempa. kebutuhan tanahnya sekitar lima hektare yang tersebar di beberapa titik lokasi yang menjadi korban tsunami," kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Serang, Jumat.
Ia mengatakan, pasca tanggap darurat bencana tsunami tersebut, saat ini Pemprov Banten sedang menyiapkan untuk hunian tetap korban tsunami, karena hunian sementara sudah disiapkan sebelumnya oleh Pandeglang dan juga BNPB. Rumah hunian tetap tersebut akan dibangun oleh pemprov Banten ternasuk infrasttruktur penunjang lainnya seperti jalan dan sarana umum lainnya.
"Kita sudah cek tanah dimana yang suidah bisa dibangun hunian tetap tersebut, tentunay di luar zona merah atau di lokasi yang aman dari tsunami," kata dia.
Jumlah rumah atau hunian tetap bagia korban tsunami tersebut, kata Andika, sekitar 400- an rumah dengan bantuan anggaran yang disiapkan untuk masing-masing rumah sekitar Rp40 juta dengan bentuk rumah tahan gempa.
"Lahan-nya di wilayah zona hijau, nanti lahannya melalui proses pembebasan lahan untuk warga korban tsunami yang dihibahkan dari provinsi," kata Andika.
Sedangkan kebutuhan anggran untuk pembebasan lahan tersebut sudah disiapkan, kata Andika, diantaranya dari dana bantaun berbagai pihak yang melalui posko utama bantuan logistik bagi korban gempa yang masih ada sekitar Rp840 juta serta bantuan dari asosiasi pemerintahan provinsi sekitar Rp5 miliar.
"Anggaran pembebasannya di provinsi, melalui sumbangan dari berbagai pihak juga itu bisa pakai itu," kata dia.
Ia mengatakan, hasil dari penilaian atau taksiran mengenai harga lahan untuk hunian tetap tersebut di beberapa lokasi yakni antara Rp30 sampai Rp50 ribu per meter persegi. Sehingga dengan kemampuan anggaran yang disalurkan melalui posko yang dibentuk Pemprov Banten yakni sekitar Rp6 miliar akan bisa mencukupi untuk pembebasan lahannya.
''Lahan-nya kan tersebar di beberapa wilayah. Jadi bukan hanya di satu titik, karena kan yang terdampak itu beberapa lokasi," kata Andika.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019