Tangerang (Antaranews Banten) - Aparat Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Banten, memantau sebanyak 36 perusahaan terkait pemberian upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2019.
"Apakah mereka patuh atau tidak setelah adanya penetapan dari Gubernur Banten tentang UMK," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Tangerang, Deni Rohdiani di Tangerang, Rabu.
Deni mengatakan penetapan UMK Kabupaten Tangerang 2019 sebesar Rp3,84 juta diberlakukan mulai 1 Januari sehingga pengusaha harus mentaati.
Menurut dia, sebagai pihak yang berfungsi sebagai monitoring dan pengawasan serta penindakan berada di Disnaker Pemprov Banten, bila ada yang melanggar dalam arti tidak menerapkan upah sesuai penetapan dilaporkan ke intansi berwenang.
Namun di Kabupaten Tangerang sesuai data hingga pertengahan April 2018 telah beroperasi sebanyak 4.472 perusahaan skala besar dan kecil, tersebar pada 29 kecamatan.
Sedangkan pemantauan tersebut bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang mendatangi perusahaan dan melalukan tanya jawab dengan sejumlah pekerja.
Menjawab pertanyaan mengapa hanya 36 perusahaan yang dipantau, padahal banyak yang lainnya, dia mengatakan dengan alasan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
Dia menambahkan pelaksaan pemantauan selama dua bulan dan berlaku efektif mulai awal Maret 2019 hingga April 2019.
Pihaknya juga menerima laporan dari pekerja bila pengusaha tidak memberikan upah sesuai UMK sebesar Rp3,84 juta per bulan yang harus diterima mereka.
Deni berharap agar pekerja tidak boleh diam saja tapi melaporkan jika memang ada yang mendapatkan upah kurang dari UMK, sehingga menindaklanjuti dengan memanggil pengusaha.
Sedangkan UMK daerah ini tahun 2018 sebesar Rp3,555 juta, mengalami kenaikan sekitar Rp290.000, karena adanya tuntutan dari para pekerja.
Dia mengharapkan agar serikat pekerja atau LSM peduli buruh untuk melaporkan bila ada pengusaha yang tidak menerapkan UMK.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Apakah mereka patuh atau tidak setelah adanya penetapan dari Gubernur Banten tentang UMK," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Tangerang, Deni Rohdiani di Tangerang, Rabu.
Deni mengatakan penetapan UMK Kabupaten Tangerang 2019 sebesar Rp3,84 juta diberlakukan mulai 1 Januari sehingga pengusaha harus mentaati.
Menurut dia, sebagai pihak yang berfungsi sebagai monitoring dan pengawasan serta penindakan berada di Disnaker Pemprov Banten, bila ada yang melanggar dalam arti tidak menerapkan upah sesuai penetapan dilaporkan ke intansi berwenang.
Namun di Kabupaten Tangerang sesuai data hingga pertengahan April 2018 telah beroperasi sebanyak 4.472 perusahaan skala besar dan kecil, tersebar pada 29 kecamatan.
Sedangkan pemantauan tersebut bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang mendatangi perusahaan dan melalukan tanya jawab dengan sejumlah pekerja.
Menjawab pertanyaan mengapa hanya 36 perusahaan yang dipantau, padahal banyak yang lainnya, dia mengatakan dengan alasan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
Dia menambahkan pelaksaan pemantauan selama dua bulan dan berlaku efektif mulai awal Maret 2019 hingga April 2019.
Pihaknya juga menerima laporan dari pekerja bila pengusaha tidak memberikan upah sesuai UMK sebesar Rp3,84 juta per bulan yang harus diterima mereka.
Deni berharap agar pekerja tidak boleh diam saja tapi melaporkan jika memang ada yang mendapatkan upah kurang dari UMK, sehingga menindaklanjuti dengan memanggil pengusaha.
Sedangkan UMK daerah ini tahun 2018 sebesar Rp3,555 juta, mengalami kenaikan sekitar Rp290.000, karena adanya tuntutan dari para pekerja.
Dia mengharapkan agar serikat pekerja atau LSM peduli buruh untuk melaporkan bila ada pengusaha yang tidak menerapkan UMK.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019