Serang. (Antaranews Banten) - Pemerintah Provinsi Banten masih menunggu penetapan lokasi yang akan ditentukan oleh Pemkab Pandeglan untuk membangun hunian tetap bagi korban tsunami Selat Sunda.
"Persiapan pembangunan hunian tetap sudah dilaksanakan, hanya menunggu kesiapan lokasi di Kabupaten Pandeglang. Rencana yang dibangun 717 unit rumah," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, M Yanuar di Serang, Senin.
Menurutnya, serbanyak 717 unit rumah yang akan dibangun tersebut terdiri dari rumah yang rusak berat dan rusak ringan. Pemprov Banten saat ini masih menunggu penetapan lokasi hunian tetap tersebut yang dikeluarkan Pemkab Pandeglang.
Pascatanggap darurat bencana tsunami yang menerjang wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi Banten fokus untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan rumah warga yang rusak akbat tsunami tersebut.
Sebelumnya Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten Muhtarom, menyatakan, setelah memimpin rapat koordinasi tanggal 3 Januari 2019, Gubernur Banten Wahidin Halim mulai memfokuskan bantuan pada hunian sementara untuk korban tsunami.
"Pengungsi sudah berangsur-angsur kembali ke rumah, namun bagi korban yg rumahnya mengalami rusak dibuatkan posko tersendiri. Kemudian Pemprov tampil lagi di situ," kata Muhtaro yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.
Data yang diperoleh Posko Penanggulangan Bencana Sekretariat Pendopo Gubernur Banten, terdapat 1530 rumah rusak akibat tsunami. Data tersebut meliputi Kecamatan Labuan sebanyak 350 rumah rusak ringan dan 262 rumah rusak berat, Kecamatan Carita sebanyak 5 rumah rusak ringan dan 77 rumah rusak berat, Kecamatan Cigeulis sebanyak 9 rumah rusak ringan dan 24 rumah rusak berat, Kecamatan Panimbang sebanyak 39 rumah rusak ringan dan 49 rumah rusak sedang 24 rumah rusak berat.
Kemudia di Kecamatan Sukaresmi sebanyak 19 rumah rusak ringan dan 80 rumah rusak berat, Kecamatan Pagelaran sebanyak 14 rumah rusak ringan dan 6 rumah rusak berat, Kecamatan Cimanggu sebanyak 3 rumah rusak berat, dan Kecamatan Sumur sebanyak 23 rumah rusak ringan dan 238 rumah rusak berat.
Mengenai penanganan hunian sementara untuk korban tsunami, dia menjelaskan, pihak kabupaten menyediakan lahan baru untuk hunian, Pemprov Banten berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Kementerian terkait membantu membangun kembali rumah warga yang rusak.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Mahdani mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan Rp70 miliar dari dana TT dan bantuan sosial tuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
"Mulai saat ini, pemprov sudah bisa menggunakan anggaran dari dana tak terduga (TT) untuk kebutuhan penanganan pascabencana tsunami. Adapun besarannya, pemprov menyiapkan Rp70 miliar yang terdiri atas dana TT senilai Rp55 miliar, dan bantuan sosial tak terencana sebesar Rp15 miliar," kata Mahdani.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Persiapan pembangunan hunian tetap sudah dilaksanakan, hanya menunggu kesiapan lokasi di Kabupaten Pandeglang. Rencana yang dibangun 717 unit rumah," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, M Yanuar di Serang, Senin.
Menurutnya, serbanyak 717 unit rumah yang akan dibangun tersebut terdiri dari rumah yang rusak berat dan rusak ringan. Pemprov Banten saat ini masih menunggu penetapan lokasi hunian tetap tersebut yang dikeluarkan Pemkab Pandeglang.
Pascatanggap darurat bencana tsunami yang menerjang wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, Pemerintah Provinsi Banten fokus untuk melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan rumah warga yang rusak akbat tsunami tersebut.
Sebelumnya Sekretaris Tim Penanggulangan Bencana Tsunami Selat Sunda, Sekretariat Pendopo Gubernur Banten Muhtarom, menyatakan, setelah memimpin rapat koordinasi tanggal 3 Januari 2019, Gubernur Banten Wahidin Halim mulai memfokuskan bantuan pada hunian sementara untuk korban tsunami.
"Pengungsi sudah berangsur-angsur kembali ke rumah, namun bagi korban yg rumahnya mengalami rusak dibuatkan posko tersendiri. Kemudian Pemprov tampil lagi di situ," kata Muhtaro yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten.
Data yang diperoleh Posko Penanggulangan Bencana Sekretariat Pendopo Gubernur Banten, terdapat 1530 rumah rusak akibat tsunami. Data tersebut meliputi Kecamatan Labuan sebanyak 350 rumah rusak ringan dan 262 rumah rusak berat, Kecamatan Carita sebanyak 5 rumah rusak ringan dan 77 rumah rusak berat, Kecamatan Cigeulis sebanyak 9 rumah rusak ringan dan 24 rumah rusak berat, Kecamatan Panimbang sebanyak 39 rumah rusak ringan dan 49 rumah rusak sedang 24 rumah rusak berat.
Kemudia di Kecamatan Sukaresmi sebanyak 19 rumah rusak ringan dan 80 rumah rusak berat, Kecamatan Pagelaran sebanyak 14 rumah rusak ringan dan 6 rumah rusak berat, Kecamatan Cimanggu sebanyak 3 rumah rusak berat, dan Kecamatan Sumur sebanyak 23 rumah rusak ringan dan 238 rumah rusak berat.
Mengenai penanganan hunian sementara untuk korban tsunami, dia menjelaskan, pihak kabupaten menyediakan lahan baru untuk hunian, Pemprov Banten berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Kementerian terkait membantu membangun kembali rumah warga yang rusak.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Mahdani mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan Rp70 miliar dari dana TT dan bantuan sosial tuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.
"Mulai saat ini, pemprov sudah bisa menggunakan anggaran dari dana tak terduga (TT) untuk kebutuhan penanganan pascabencana tsunami. Adapun besarannya, pemprov menyiapkan Rp70 miliar yang terdiri atas dana TT senilai Rp55 miliar, dan bantuan sosial tak terencana sebesar Rp15 miliar," kata Mahdani.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019