Serang (Antaranews Banten) - Pemerintah Provinsi Banten melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) mulasi melelang proyek pengadaan senilai Rp1,5 triliun pada APBD Banten 2019 dan baru sebagian kecil dari besaran APBD Banten 2019 sebesar Rp12,1 triliun.
''Ratusan paket yang menyebar di 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilelang melalui unit layanan pengadaan (ULP), dengan jumlah keseluruhan Rp1,5 triliun lebih," kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Banten, Mahdani di Serang, Selasa.
Ia mengatakan, paket yang dilelang melalui tender secara terbuka tersebut paling banyak berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten. Namun demikian, proyek yang dilelang tesebut baru sebangian kecil karena sebagian besar lainnya masih dalam proses kelengkapan administrasi.
''Tahun ini, ada 300 paket dilelang di ULP. Dan paling banyak ada di PUPR, sekitar 35 paket," katanya.
Menurutnya, saat ini masih terus mengkoordinasikan kepada 16 OPD agar kelengkapan- atau syarat proses lelang dapat dipenuhi, dan dapat ditayangkan untuk diperebuti pihak ketiga.
''Untuk di PUPR saja, dari 35 paket itu, kita mintakan agar diperbaiki dulu HPS, karena yang mereka sampaikan masih bentuk global, sehingga menyulitkan penawar," kata mahdani.
Menurut Mahdani, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), selain sebagai syarat sebagai kelengkapan dokumen proses lelang harus dicantumkan dalam setiap pengadaan barang dan jasa, juga akan menjadi pemasukan bagi pendapatan pemprov.
"Efisiensi tahun 2018 lalu saja, dari penawaran penyedia dan OPD sebesar Rp200 miliar. Jadi kenapa harus ada HPS yang tepat, karena nanti disitu (proses lelang) ada proses tawar menawar," katanya.
Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan) Banten, Deni Hermawan mengatakan, proses paket kegiatan pengadaan barang dan jasa di OPD -nya telah disampaikan pada Desember tahun 2018 lalu. Ada yang sudah berjalan dan masih berproses.
Sebelumnya, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prayogo yang membacakan dokumen rancangan APBD 2019 mengatakan, anggaran belanja tidak langsung Pemprov Banten disahkan sebesar Rp 7,631 triliun yang terdiri atas belanja pegawai Rp 2,218 triliun, belanja hibah Rp 2,315 triliun, belanja bantuan sosial (bansos) Rp 105,9 miliar, belanja bagi hasil kabupaten/kota Rp 2,502 triliun, bantuan keuangan kabupaten/kota Rp 432,6 miliar dan bantuan keuangan desa Rp 61,9 miliar.
Selanjutnya, belanja langsung Rp 4,527 triliun dan belanja tak terduga Rp 55,4 miliar. Kemudian, pendapatan daerah ditargetkan Rp 11,831 triliun, dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp 7,344 triliun, retribusi daerah Rp 18,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 55,3 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 303,2 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
''Ratusan paket yang menyebar di 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilelang melalui unit layanan pengadaan (ULP), dengan jumlah keseluruhan Rp1,5 triliun lebih," kata Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Banten, Mahdani di Serang, Selasa.
Ia mengatakan, paket yang dilelang melalui tender secara terbuka tersebut paling banyak berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten. Namun demikian, proyek yang dilelang tesebut baru sebangian kecil karena sebagian besar lainnya masih dalam proses kelengkapan administrasi.
''Tahun ini, ada 300 paket dilelang di ULP. Dan paling banyak ada di PUPR, sekitar 35 paket," katanya.
Menurutnya, saat ini masih terus mengkoordinasikan kepada 16 OPD agar kelengkapan- atau syarat proses lelang dapat dipenuhi, dan dapat ditayangkan untuk diperebuti pihak ketiga.
''Untuk di PUPR saja, dari 35 paket itu, kita mintakan agar diperbaiki dulu HPS, karena yang mereka sampaikan masih bentuk global, sehingga menyulitkan penawar," kata mahdani.
Menurut Mahdani, HPS (Harga Perkiraan Sendiri), selain sebagai syarat sebagai kelengkapan dokumen proses lelang harus dicantumkan dalam setiap pengadaan barang dan jasa, juga akan menjadi pemasukan bagi pendapatan pemprov.
"Efisiensi tahun 2018 lalu saja, dari penawaran penyedia dan OPD sebesar Rp200 miliar. Jadi kenapa harus ada HPS yang tepat, karena nanti disitu (proses lelang) ada proses tawar menawar," katanya.
Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan) Banten, Deni Hermawan mengatakan, proses paket kegiatan pengadaan barang dan jasa di OPD -nya telah disampaikan pada Desember tahun 2018 lalu. Ada yang sudah berjalan dan masih berproses.
Sebelumnya, Ketua Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten Budi Prayogo yang membacakan dokumen rancangan APBD 2019 mengatakan, anggaran belanja tidak langsung Pemprov Banten disahkan sebesar Rp 7,631 triliun yang terdiri atas belanja pegawai Rp 2,218 triliun, belanja hibah Rp 2,315 triliun, belanja bantuan sosial (bansos) Rp 105,9 miliar, belanja bagi hasil kabupaten/kota Rp 2,502 triliun, bantuan keuangan kabupaten/kota Rp 432,6 miliar dan bantuan keuangan desa Rp 61,9 miliar.
Selanjutnya, belanja langsung Rp 4,527 triliun dan belanja tak terduga Rp 55,4 miliar. Kemudian, pendapatan daerah ditargetkan Rp 11,831 triliun, dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp 7,344 triliun, retribusi daerah Rp 18,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 55,3 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 303,2 miliar.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019