Tangerang (Antaranews Banten) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menginginkan relaksasi atau kemudahan terhadap kebijakan perumahan untuk memenuhi target satu juta rumah di 2019.
"Program ini berhasil tembus di atas satu juta rumah di 2018. Hal serupa diharapkan dapat tercapai di 2019. Untuk itu perlu ada sejumlah kemudahan," kata Soelaeman saat membuka Rakernas REI 2018 di Nusa Dua, Bali dalam siaran pers yang diterima Antara , Kamis.
Soelaeman menjelaskan REI sampai saat ini memiliki 6.200 anggota, sebanyak 4.700 anggota diantaranya merupakan mitra (tercatat) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga untuk keberhasilan program ini kedepannya masih dibutuhkan kebijakan lanjutan.
"Salah satu usulan kebijakan dibidang pajak penghasilan dan pajak pertambahan barang mewah, khususnya untuk harga rumah di atas plafon rumah subsidi sampai dengan 20 persen agar tidak dikenakan pajak. Hal ini karena harga bangunan dan kondisi tanah berbeda-beda di setiap daerah membuat biaya konstruksi juga menjadi lebih mahal, bahkan memakan marjin (keuntungan) dari pengembang," jelas Soelaeman.
Soelaeman menyampaikan apresiasi kebijakan Bank Indonesia yang telah memperlonggar kebijakan uang muka yang semula lima persen, menjadi nol persen, meskipun sangat membantu pembeli rumah namun proses persetujuan di perbankan menjadi sedikit lebih lama.
Kemudian soal perizinan, Soelaeman juga mengharapkan ke depannya semakin diperlonggar terutama di daerah karena hampir 90 persen terkait di daerah seperti izin lokasi, IMB, dan lain sebagainya.
Soelaeman juga berharap kebijakan pembangunan infrastruktur dapat mempercepat program perumahan di Indonesia, bahkan juga dinikmati industri lain sehingga ekonomi Indonesia bisa segera lepas landa.
Kemudahan lain, ke depannya kebijakan pembangunan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri yang diharapkan memiliki skema yang berbeda seperti soal rumah kosong, BI checking yang terlalu ketat, serta proses KPR dipercepat.
"Soal rumah kosong ini memang harus ditegaskan lagi. Karena banyak ASN, TNI, Polri yang penugasannya berpindah-pindah. Dengan kebijakan ini dimungkinkan mereka membeli rumah di daerah asalnya, meskipun saat ini tengah ditugaskan di daerah lain," jelas dia.
Kemudian juga soal "BI checking" juga harus dipertimbangkan karena ASN, TNI, Polri itu tidak mungkin bangkrut. Sehingga untuk tata kelolanya jangan sampai ketat," kata Soelaeman memberikan usulan.
Rakernas REI kali ini dibarengi dengan kongres organisasi real estat dunia (FIABCI) yang akan diselenggarakan Kamis, 6 Desember 2018 bertajuk rumah terjangkau dengan menampilkan pembicara dari Bank Dunia dan UN Habitat. Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo direncanakan juga akan hadir untuk membuka ajang tersebut.
Baca juga: Lamudi gelar pameran properti di Alam Sutera
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Program ini berhasil tembus di atas satu juta rumah di 2018. Hal serupa diharapkan dapat tercapai di 2019. Untuk itu perlu ada sejumlah kemudahan," kata Soelaeman saat membuka Rakernas REI 2018 di Nusa Dua, Bali dalam siaran pers yang diterima Antara , Kamis.
Soelaeman menjelaskan REI sampai saat ini memiliki 6.200 anggota, sebanyak 4.700 anggota diantaranya merupakan mitra (tercatat) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sehingga untuk keberhasilan program ini kedepannya masih dibutuhkan kebijakan lanjutan.
"Salah satu usulan kebijakan dibidang pajak penghasilan dan pajak pertambahan barang mewah, khususnya untuk harga rumah di atas plafon rumah subsidi sampai dengan 20 persen agar tidak dikenakan pajak. Hal ini karena harga bangunan dan kondisi tanah berbeda-beda di setiap daerah membuat biaya konstruksi juga menjadi lebih mahal, bahkan memakan marjin (keuntungan) dari pengembang," jelas Soelaeman.
Soelaeman menyampaikan apresiasi kebijakan Bank Indonesia yang telah memperlonggar kebijakan uang muka yang semula lima persen, menjadi nol persen, meskipun sangat membantu pembeli rumah namun proses persetujuan di perbankan menjadi sedikit lebih lama.
Kemudian soal perizinan, Soelaeman juga mengharapkan ke depannya semakin diperlonggar terutama di daerah karena hampir 90 persen terkait di daerah seperti izin lokasi, IMB, dan lain sebagainya.
Soelaeman juga berharap kebijakan pembangunan infrastruktur dapat mempercepat program perumahan di Indonesia, bahkan juga dinikmati industri lain sehingga ekonomi Indonesia bisa segera lepas landa.
Kemudahan lain, ke depannya kebijakan pembangunan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri yang diharapkan memiliki skema yang berbeda seperti soal rumah kosong, BI checking yang terlalu ketat, serta proses KPR dipercepat.
"Soal rumah kosong ini memang harus ditegaskan lagi. Karena banyak ASN, TNI, Polri yang penugasannya berpindah-pindah. Dengan kebijakan ini dimungkinkan mereka membeli rumah di daerah asalnya, meskipun saat ini tengah ditugaskan di daerah lain," jelas dia.
Kemudian juga soal "BI checking" juga harus dipertimbangkan karena ASN, TNI, Polri itu tidak mungkin bangkrut. Sehingga untuk tata kelolanya jangan sampai ketat," kata Soelaeman memberikan usulan.
Rakernas REI kali ini dibarengi dengan kongres organisasi real estat dunia (FIABCI) yang akan diselenggarakan Kamis, 6 Desember 2018 bertajuk rumah terjangkau dengan menampilkan pembicara dari Bank Dunia dan UN Habitat. Dalam acara tersebut Presiden Joko Widodo direncanakan juga akan hadir untuk membuka ajang tersebut.
Baca juga: Lamudi gelar pameran properti di Alam Sutera
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018