Serang (Antaranews Banten) - Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten menurunkan 40 Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengawasi adanya degradasi lingkungan dan pencemaran lingkungan di wilayah Banten.
''Kita kemarin sudah mendidik sekitar 40 orang PPLH, itu belum termasuk kabupaten/kota. memang kalau dibilang ideal belum," kata Kepala DLHKP Provinsi Banten, Husni Hasan di Serang, Jumat.
Ia mengatakan, dibutuhkannya PPLH tersebut untuk melakukan pengawasan dan edukasi masyarkat terkait bahaya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri dan juga faktor manusia.
''Pencemaran lingkungan terutama di daerah industri. Kasus pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan. Tapi tidak hanya di darah industri, tapi di masyarkat juga seperti pembalakan liar, buang sampah sembarangan juga," kata Husni Hasan.
Pihaknya berharap, PPLH yang ada di provinsi tersebut diperkuat dengan petugas PPLH yang ada di kabupaten/kota, termasuk juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun demikian, terbatasnya pejabat PPLH tersebut terjadi di kabupaten/kota, minimalnya ada lima sampai 10 orang. Sedangkan untuk provinisi jumlah PPLH 30 orang sudah cukup.
''Hanya masalahnya kalau sudah kita didik menjadi PPLH, mereka kan tidak seterusnya ada di dinas tersebut. Kadang dimutasi ke dinas lain, maslahnya itu," kata dia.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten memberikan pemahaman tentang lingkungan hidup dan kehutana kepada 48 perserta pemilihan 'Kang-Nong' Banten Tahun 2018.
"Kami berharap mereka menjadi agen-agen untuk menyampaikan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan keseimbangan alam," kata Kepala DLHK Banten Husni Hasan didampingi Kepala Dinas Pariwisata Banten Eneng Nurcahyati, saat menerima kunjungan 48 peserta pemilihan putra-putri terbaik Banten, di Kantor DLHK Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Serang, Kamis (15/11).
Dihadapan para peserta pemilihan Kang-Nong Banten, Husni menyampaikan berbagai persoalan lingkungan hidup serta kondisi kehutanan di Banten yang semakin mengkhawatirkan karena degradasi lingkungan serta meluasnya lahan kritis di Banten, karena masuknya investasi dan perkembangan industri yang ada di Banten.
"Lahan kritis di Banten saat ini ada sekitar 193 ribu hektare yang sebagian besar berada di Banten Selatan," kata Husni.
Selain itu, kata dia, kondisi ruang terbuka hijau atau kawasan hutan di Banten masih kurang ideal sesuai dengan ketentuan yakni 30 persen dari luas daratan atau luas wilayah.
"Di Banten ini kawasan hutan baru sekitar 20 persen, padahal ketentuan dalam Undang-undang itu harus 30 persen," kata dia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata dia, DLHK Banten sedang menggalakkan penanaman hutan terutama di Banten Selatan untuk mengimbangi degradasi lingkungan, yang berada di wilayah Banten Utara karena banyaknya industri.
"Kita juga sedang menggalaklan program kampung iklim atau Proklim," katanya.
Pihaknya mengaku turun ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya beradaptasi dengan perubahan iklim dengan menanam pohon di pekarangan rumah dan lingkungan warga.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
''Kita kemarin sudah mendidik sekitar 40 orang PPLH, itu belum termasuk kabupaten/kota. memang kalau dibilang ideal belum," kata Kepala DLHKP Provinsi Banten, Husni Hasan di Serang, Jumat.
Ia mengatakan, dibutuhkannya PPLH tersebut untuk melakukan pengawasan dan edukasi masyarkat terkait bahaya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri dan juga faktor manusia.
''Pencemaran lingkungan terutama di daerah industri. Kasus pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan. Tapi tidak hanya di darah industri, tapi di masyarkat juga seperti pembalakan liar, buang sampah sembarangan juga," kata Husni Hasan.
Pihaknya berharap, PPLH yang ada di provinsi tersebut diperkuat dengan petugas PPLH yang ada di kabupaten/kota, termasuk juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun demikian, terbatasnya pejabat PPLH tersebut terjadi di kabupaten/kota, minimalnya ada lima sampai 10 orang. Sedangkan untuk provinisi jumlah PPLH 30 orang sudah cukup.
''Hanya masalahnya kalau sudah kita didik menjadi PPLH, mereka kan tidak seterusnya ada di dinas tersebut. Kadang dimutasi ke dinas lain, maslahnya itu," kata dia.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten memberikan pemahaman tentang lingkungan hidup dan kehutana kepada 48 perserta pemilihan 'Kang-Nong' Banten Tahun 2018.
"Kami berharap mereka menjadi agen-agen untuk menyampaikan masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan keseimbangan alam," kata Kepala DLHK Banten Husni Hasan didampingi Kepala Dinas Pariwisata Banten Eneng Nurcahyati, saat menerima kunjungan 48 peserta pemilihan putra-putri terbaik Banten, di Kantor DLHK Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Serang, Kamis (15/11).
Dihadapan para peserta pemilihan Kang-Nong Banten, Husni menyampaikan berbagai persoalan lingkungan hidup serta kondisi kehutanan di Banten yang semakin mengkhawatirkan karena degradasi lingkungan serta meluasnya lahan kritis di Banten, karena masuknya investasi dan perkembangan industri yang ada di Banten.
"Lahan kritis di Banten saat ini ada sekitar 193 ribu hektare yang sebagian besar berada di Banten Selatan," kata Husni.
Selain itu, kata dia, kondisi ruang terbuka hijau atau kawasan hutan di Banten masih kurang ideal sesuai dengan ketentuan yakni 30 persen dari luas daratan atau luas wilayah.
"Di Banten ini kawasan hutan baru sekitar 20 persen, padahal ketentuan dalam Undang-undang itu harus 30 persen," kata dia.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kata dia, DLHK Banten sedang menggalakkan penanaman hutan terutama di Banten Selatan untuk mengimbangi degradasi lingkungan, yang berada di wilayah Banten Utara karena banyaknya industri.
"Kita juga sedang menggalaklan program kampung iklim atau Proklim," katanya.
Pihaknya mengaku turun ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya beradaptasi dengan perubahan iklim dengan menanam pohon di pekarangan rumah dan lingkungan warga.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018