Lebak (Antaranews Banten) - Madrasah Aliyah (MA) Wasilatul Falah (Wasfal) Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mendambakan penyaluran bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dari Pemerintah Provinsi Banten guna meningkatkan kualitas pendidikan berbasis agama.
"Kita berharap Gubernur Wahidin Halim bisa merealisasikan dana BOSDA itu," kata Kepala MA Wasfal Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Dedi MPd saat dihubungi di Lebak, Minggu.
Selama ini, pihaknya sangat mendambakan dana BOSDA yang digulirkan Pemprov Banten untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru.
Apalagi, saat ini sudah diberlakukan Kurikulum 2013 dengan mengedepankan sains, sehingga dituntut guru lebih menguasai bidang mata pelajaran.
Akibat relatif kecilnya anggaran sekolah yang dihimpun partisipasi masyarakat maka kompetensi pedagogik dan profesional guru hanya memaksimalkan musywarah guru mata pelajaran (MGMP).
Selain itu juga untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) dan ekstrakurikuler,termasuk sarana media pembelajaran.
Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan MA Wasfal Rangkasbitung belum mampu menggratiskan.
Pihak sekolah hanya menerima dana BOS dari pemerintah pusat sebesar Rp1,4 juta per siswa.
"Saya kira dana BOS itu, dinilai kurang maksimal untuk meningkatkan kompetensi tenaga guru dan siswa," katanya.
Menurut Dedi, penyaluran BOSDA sebesar Rp1,1 juta per siswa per tahun tentu dapat membantu peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional.
Begitu juga KBM dan ekstrakurikuler akan maksimal karena adanya anggaran operasional sekolah.
Apabila, sekolah itu menerima dana BOS Rp1,4 juta dan BOSDA Rp1,1 juta maka sekolah akan menggratiskan seluruh biaya pendidikan.
Disamping itu pendidikan akan berkualitas karena terpenuhi anggaran tersebut.
Saat ini, sekolahnya kekurangan prasarana dan sarana pendidikan, seperti ruang laboratorium bahasa, komputer, olah raga hingga kegiatan ketrampilan.
Mereka setiap hari ratusan siswa terpaksa KBM dengan mengoptimalkan ruangan yang ada.
"Kami sangat mendambakan dana BOSDA guna merealisasikan pendidikan berkualitas," katanya.
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten Mochamad Husen mengatakan pendidikan MA yang dibawahi naungan Kementerian Agama memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di Provinsi Banten.
Pemerintah Banten harus memperhatikan sekolah berbasis agama karena sebagian besar dikelola masyarakat berbentuk yayasan dan siswanya dari keluarga pra sejahtera.
"Kami menilai pendidikan itu jangan sampai terjadi dikotonomi kewenangan antara Kementerian Agama dan Pemprov Banten, karena siswa MA itu juga adalah warga Banten," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Kita berharap Gubernur Wahidin Halim bisa merealisasikan dana BOSDA itu," kata Kepala MA Wasfal Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Dedi MPd saat dihubungi di Lebak, Minggu.
Selama ini, pihaknya sangat mendambakan dana BOSDA yang digulirkan Pemprov Banten untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru.
Apalagi, saat ini sudah diberlakukan Kurikulum 2013 dengan mengedepankan sains, sehingga dituntut guru lebih menguasai bidang mata pelajaran.
Akibat relatif kecilnya anggaran sekolah yang dihimpun partisipasi masyarakat maka kompetensi pedagogik dan profesional guru hanya memaksimalkan musywarah guru mata pelajaran (MGMP).
Selain itu juga untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) dan ekstrakurikuler,termasuk sarana media pembelajaran.
Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan MA Wasfal Rangkasbitung belum mampu menggratiskan.
Pihak sekolah hanya menerima dana BOS dari pemerintah pusat sebesar Rp1,4 juta per siswa.
"Saya kira dana BOS itu, dinilai kurang maksimal untuk meningkatkan kompetensi tenaga guru dan siswa," katanya.
Menurut Dedi, penyaluran BOSDA sebesar Rp1,1 juta per siswa per tahun tentu dapat membantu peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional.
Begitu juga KBM dan ekstrakurikuler akan maksimal karena adanya anggaran operasional sekolah.
Apabila, sekolah itu menerima dana BOS Rp1,4 juta dan BOSDA Rp1,1 juta maka sekolah akan menggratiskan seluruh biaya pendidikan.
Disamping itu pendidikan akan berkualitas karena terpenuhi anggaran tersebut.
Saat ini, sekolahnya kekurangan prasarana dan sarana pendidikan, seperti ruang laboratorium bahasa, komputer, olah raga hingga kegiatan ketrampilan.
Mereka setiap hari ratusan siswa terpaksa KBM dengan mengoptimalkan ruangan yang ada.
"Kami sangat mendambakan dana BOSDA guna merealisasikan pendidikan berkualitas," katanya.
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten Mochamad Husen mengatakan pendidikan MA yang dibawahi naungan Kementerian Agama memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di Provinsi Banten.
Pemerintah Banten harus memperhatikan sekolah berbasis agama karena sebagian besar dikelola masyarakat berbentuk yayasan dan siswanya dari keluarga pra sejahtera.
"Kami menilai pendidikan itu jangan sampai terjadi dikotonomi kewenangan antara Kementerian Agama dan Pemprov Banten, karena siswa MA itu juga adalah warga Banten," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018