Serang (Antaranews Banten) - Masalah kesehatan masyarakat masih menjadi perhatian dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Banten, selain dua prioritas lainnya yakni bidang infrastruktur dan juga pendidikan, mengingat akses masyarakat Banten terhadap kesehatan masih kurang.
Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Kamis, mengatakan program kesehatan menjadi sangat strategis karena merupakan bagian dari misi Pemprov Banten yang tertuang dalam RPJMD dengan menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama program pembangunan Pemprov Banten. Salah satunya melalui kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Banten, berupa jaminan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan merasa aman dalam melakukan berbagai kegiatan kesehariannya.
''Persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak. Tidak hanya mengenai disparitas wilayah Timur, Utara, Barat dan Selatan, namun dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus. Seperti sarana prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya," kata Wahidin Halim saat membuka acara Pengembangan Model Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) APBD 2018 di Pendopo Gubernur Banten.
Oleh karena itu, kata Wahidin, target RPJMD Banten 2017-2022 akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga medis. Tahun 2017 sebanyak 100 orang, tahun 2018 sebanyak 200 tenaga medis dan sisanya 200 orang ditargetkan selesai tahun 2019. Termasuk perekrutan dokter spesialis yang saat ini jumlahnya belum memadai, Pemprov telah menganggarkan dengan peningkatan pendapatan cukup signifikan dari sebelumnya.
''Begitu juga jalan-jalan yang menuju Rumah Sakit atau Puskesmas akan saya bangun, kalau rumahnya nggak layak huni saya bangun juga," kata dia.
Ia mengatakan, perlu ditelusuri penyebab mengapa Banten belum menjadi daya tarik bagi tenaga kesehatan khusus untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Disamping itu, perlu membangun etika dan wawasan yang merangsang motivasi agar dokter-dokter spesialis mau bekerja di Banten khususnya wilayah selatan.
''Tahun ini kita juga akan bangun rumah sakit di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dalam upaya memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tidak perlu berobat ke Sukabumi, Jawa Barat. Karena prinsip saya, kalau masyarakat sakit, bagaimana mau produktif. Kalau umur tidak panjang, bagaimana mau produktif.," kata Wahidin.
Ia meminta Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk terus menerus berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, agar sama-sama mengantisipasi persoalan kesehatan masyarakat Banten.
Gubernur Banten juga meminta agar sarana prasarana kesehatan di kabupaten/kota agar terus ditingkatkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Terkait program kesehatan gratis, Pemprov menunggu data validasi dari kabupaten/kota tentang jumlah masyarakat yang belum ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota. Karena, kata dia, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dari 4 juta masyarakat Banten yang terdaftar, lebih dari 3000 orang identitasnya tidak jelas. Sehingga membutuhkan validasi agar diketahui peserta BPJS sesuai nama dan alamatnya.
''Kalau datanya sudah ada, kita bisa anggarkan dan kita bisa sharing dengan kabupaten/kota. Makanya perlu dibangun kerjasama teutama soal data. Sehingga bentuk bantuannya jelas kepada penerima yang memang membutuhkan," kata Wahidin Halim.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Banten, M Yusuf mengatakan pelaksanaan PIS-PK ditekankan pada integrasi pendekatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, pembiayaan serta sarana prasarana termasuk program upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan yang mencakup seluruh keluarga dan wilayah puskesmas, dengan memperhatikan manajemen puskesmas.
Selain itu, kata dia, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan PIS PK, menilai keberhasilan PIS PK, meningkatkan pembinaan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan, meningkatkan komitmen daerah dalam pelaksanaan PIS PK, meningkatkan capaian target sasaran keluarga sehat dan melakkan perencanaan kebutuhan wilayah kesehatan dengan tepat.
“Kegiatan ini dihadiri 260 orang peserta terdiri dari dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala puskesmas dan lintas program Dinas Kesehatan Provinsi Banten," kata Yusuf.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Kamis, mengatakan program kesehatan menjadi sangat strategis karena merupakan bagian dari misi Pemprov Banten yang tertuang dalam RPJMD dengan menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama program pembangunan Pemprov Banten. Salah satunya melalui kebijakan yang mengarah pada upaya peningkatan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Banten, berupa jaminan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan merasa aman dalam melakukan berbagai kegiatan kesehariannya.
''Persoalan kesehatan di Provinsi Banten masih menjadi hal yang krusial dan membutuhkan perhatian khusus dari seluruh pihak. Tidak hanya mengenai disparitas wilayah Timur, Utara, Barat dan Selatan, namun dari segala sisi masih membutuhkan perhatian khusus. Seperti sarana prasarana yang kurang memadai hingga kurangnya tenaga medis seperti dokter dan petugas kesehatan lainnya," kata Wahidin Halim saat membuka acara Pengembangan Model Percepatan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) APBD 2018 di Pendopo Gubernur Banten.
Oleh karena itu, kata Wahidin, target RPJMD Banten 2017-2022 akan merekrut sebanyak 500 orang tenaga medis. Tahun 2017 sebanyak 100 orang, tahun 2018 sebanyak 200 tenaga medis dan sisanya 200 orang ditargetkan selesai tahun 2019. Termasuk perekrutan dokter spesialis yang saat ini jumlahnya belum memadai, Pemprov telah menganggarkan dengan peningkatan pendapatan cukup signifikan dari sebelumnya.
''Begitu juga jalan-jalan yang menuju Rumah Sakit atau Puskesmas akan saya bangun, kalau rumahnya nggak layak huni saya bangun juga," kata dia.
Ia mengatakan, perlu ditelusuri penyebab mengapa Banten belum menjadi daya tarik bagi tenaga kesehatan khusus untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Disamping itu, perlu membangun etika dan wawasan yang merangsang motivasi agar dokter-dokter spesialis mau bekerja di Banten khususnya wilayah selatan.
''Tahun ini kita juga akan bangun rumah sakit di Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak dalam upaya memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tidak perlu berobat ke Sukabumi, Jawa Barat. Karena prinsip saya, kalau masyarakat sakit, bagaimana mau produktif. Kalau umur tidak panjang, bagaimana mau produktif.," kata Wahidin.
Ia meminta Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk terus menerus berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, agar sama-sama mengantisipasi persoalan kesehatan masyarakat Banten.
Gubernur Banten juga meminta agar sarana prasarana kesehatan di kabupaten/kota agar terus ditingkatkan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Terkait program kesehatan gratis, Pemprov menunggu data validasi dari kabupaten/kota tentang jumlah masyarakat yang belum ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota. Karena, kata dia, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dari 4 juta masyarakat Banten yang terdaftar, lebih dari 3000 orang identitasnya tidak jelas. Sehingga membutuhkan validasi agar diketahui peserta BPJS sesuai nama dan alamatnya.
''Kalau datanya sudah ada, kita bisa anggarkan dan kita bisa sharing dengan kabupaten/kota. Makanya perlu dibangun kerjasama teutama soal data. Sehingga bentuk bantuannya jelas kepada penerima yang memang membutuhkan," kata Wahidin Halim.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Banten, M Yusuf mengatakan pelaksanaan PIS-PK ditekankan pada integrasi pendekatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, pembiayaan serta sarana prasarana termasuk program upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan yang mencakup seluruh keluarga dan wilayah puskesmas, dengan memperhatikan manajemen puskesmas.
Selain itu, kata dia, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan PIS PK, menilai keberhasilan PIS PK, meningkatkan pembinaan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan, meningkatkan komitmen daerah dalam pelaksanaan PIS PK, meningkatkan capaian target sasaran keluarga sehat dan melakkan perencanaan kebutuhan wilayah kesehatan dengan tepat.
“Kegiatan ini dihadiri 260 orang peserta terdiri dari dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala puskesmas dan lintas program Dinas Kesehatan Provinsi Banten," kata Yusuf.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018